JAKARTA | duta.co – Kamis (13/9/2019), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jambi, berunjuk rasa mengkritisi kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka ngluruk Gedung DPRD Jambi, mendesak Jokowi-JK turun dari kursi kepemimpinannya kalau tidak becus menyelesaikan masalah.
Jumat, (14/89/2019), Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa/Dewan Eksekutif Mahasiswa yang dinaungi Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam Se Indonesia dan aliansi Mahasiswa Primordial Sejabodetabek juga turun jalan. “Silakan teman-teman pers ikut meliput. Kita punya tikum (titik kumpul red.) di Gedung Kemenpora selesai jumatan. Lalu longmarch menuju Gedung DPR RI,” demikian Dewi Nabilla kepada duta.co, Kamis (13/9/2018).
Isu yang mereka usung, sama. Ekonomi yang kian karut marut. Di samping itu, matinya hukum. Karenanya, mahasiswa Jambi juga membawa keranda jenazah dan boneka pocong di dalam gedung DPRD karena dianggap bertanggung jawab atas hukum yang bebas korupsi.
Sempat terjadi keributan antara mahasiswa dan salah satu anggota dewan DPRD Jambi. “Kita hanya ingin memasuki ke dalam gedung dewan ini. Apa tidak bisa, kita ini hanya ingin menyampaikan aspirasi kita. Apa gedung ini tidak diperbolehkan masuk. Kami ini juga rakyat, dan kami ingin menyampaikan aspirasi rakyat,” ujar mahasiswa yang menggelar aksi demo tersebut.
Wakil Ketua DPRD Jambi AR. Syabandar menolak sekelompok mahasiswa masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sementara itu di dalam sedang berlangsungnya rapat Paripurna. Demo ini masih terus berlangsung hingga Kamis (13/9/2018) siang di kantor DPRD Jambi. Sempat terjadi aksi lempar-lemparan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Berbagai petugas kepolisian juga turut mengamankan aksi unjuk rasa itu.
Singgung Kemenag Atur Adzan
Adapun tuntutan yang diminta sekelompok mahasiswa adalah pertama, mendesak pemerintah Jokowi-JK untuk secepatnya menstabilkan ekonomi bangsa. Kedua, meminta pemerintah Jokowi-JK untuk tanggungjawab atas reformasi hukum yang bebas korupsi. Ketiga, mendesak Jokowi-JK untuk mencabut Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing.
“Apabila 3 poin itu tidak dipenuhi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Aliansi Mahasiswa Jambi meminta Presiden dan wakil Presiden Jokowi-JK mundur dari kursi jabatannya,” demikian teriakan mahasiswa.
Hal yang sama dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Eksekutif Mahasiswa dibawah naungan Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguran Tinggi Agama Islam se Indonesia dan aliansi Mahasiswa Primordial Sejabodetabek.
“Kami mengajak seluruh teman mahasiswa agar rapatkan barisan untuk menyuarakan kebenaran yang sengaja dibungkam pemerintah atau penguasa saat ini. Di sisi lain, melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar menjadi keprihatinan bangsa ini. Ditambah pernyataan Menteri Agama yang dengan lantang mengatakan untuk ‘mengurangi volume suara adzan’,” demikian siaran pers mereka.
Bukan hanya itu, tambahnya, harga BBM yang telah dicabut subsidinya berdampak dengan harga kebutuhan bahan pokok. Impor besar-besaran yang dilakukan pemerintah menyebabkan bangsa kehilangan kedaulatannya.
“Lebih memalukan lagi pemerintah hari ini mengandalkan hutang luar negeri dalam melakukan pembangunannya. Pemerintahan Jokowi-JK dinyatakan gagal mengemban amanah rakyat,” tegasnya. (mky,dtc)
