
SURABAYA | duta.co – Tulisan DI (Dahlan Iskan) bertajuk ‘Debat Muktamar’, viral di medsos nahdliyin. Tulisan itu lebih banyak mengunduh pernyataan Gus Lilur (Haji Raden Muhammad Kholilur Abdullah Sahlawy). Di samping cerita soal istrinya berjumlah 4 orang, termasuk yang di Shenzhen China, kisah Gus Lilur yang bikin merinding adalah soal Kiai Said Aqil Sirodj (SAS) yang mau mengembalikan duit pemberian Gus Ipul ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Menurut Gus Lilur, dia sudah menunggu di Gedung KPK sampai pukul 12.00 wib. Tetapi, urung datang duit itu. Katanya akan diberikan ke Gus Ipul dulu, dan difoto dengan tanda terima. Baru kalau dia (Gus Ipul) tidak mau akan dIberikan kepada KPK. “Saya tunggu di KPK sampai jam 12.00. Tidak jadi,” katanya dalam tulisan DI.
Masih dari tulisan DI, menurut Gus Lilur, Buya Said Aqil Sirodj dan dua kiai utama lainnya agak berbeda soal penerimaan uang itu. “Buya (Said Aqi red) dan dua kiai lainnya (Kiai Anwar Mansur dan Kiai Nurul uda red) menerima uang itu setelah proses pemilihan berlangsung. Bukan sebelumnya,” ujarnya.
Dari sini, muncul beberapa analisa. “Saya melihat NU jadi korban penguasa yang menjadi Panitia Muktamar. Sekjen PBNU notabene Ketua Muktamar adalah Menteri Sosial, Saifullah Yusuf. Di samping itu, kita lihat Nusron Wahid (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN) begitu mudah masuk di tempat-tempat penting, padahal dia bukan panitia juga bukan pengurus PBNU. Ada juga Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Menurut saya, tiga orang ini harus bertanggungjawab soal isu duit yang ramai di medsos,” tegas Mukhlas Syarkun, salah seorang Redaktur Majalah Ar-Risalah PBNU.
Mengapa pejabat pemerintah harusnya tidak terlibat dalam muktamar? Kata Mukhlas, status itulah yang memaksa nama NU terseret ke KPK. “Demo teman-teman di KPK itu karena NW sebagai pejabat negara. Andai tidak, NU tidak akan terseret ke KPK dengan isu korupsi,” tegasnya.
Menurutnya, ini momen PBNU untuk bersih-bersih. Dia yakin bahwa NU akan terjaga dengan baik. Orang-orang yang melakukan risywah akan terbongkar dengan sendirinya. “Cuma yang agak ganjil dari tulisan DI atau pernyataan Lilur adalah pengembalian Kiai SAS ke KPK. Apakah duit itu sama dengan yang di OTT KPK? Ini persoalannya. Dan, yang paling penting, memasuki abad kedua NU, PBNU memiliki kesempatan emas untuk berbenah,” pungkas Mukhlas. (mky)




































