Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu dibina dan diarahkan. Terutama untuk masalah administrasi. Salah satu yang penting dilakukan adalah menentukan harga pokok produksi. Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memberikan pelatihan tentang masalah itu kepada para pelaku usaha di Kecamatan Wonokromo Surabaya.
===
UMKM telah diakui sangat strategis dan penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian pendapatan yang merata. Karena peranannya yang sangat strategis dan penting, Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan mereka, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya.
Berdasarkan rencana strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014 dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Koperasi dan UMKM masih akan menghadapi banyak kendala. Kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM merupakan aspek penting yang perlu dicermati dalam membedah permasalahan Koperasi dan UMKM.
Melihat hal tersebut, 2 dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Hidayatul Khusnah, S.Pd., M.Sc. dan Anugraini, SE.,M.SA., MM. mengadakan Pelatihan Penentuan Harga Pokok Produksi Untuk Mencapai Break Efent Point (BEP) Optimal Pada UKM Di Kecamatan Wonokromo Surabaya.
Ketua pengabdian kepada masyarakat, Hidayatul Khusnah, S.Pd., M.Sc. menungkapkan lebih dan 51 juta usaha yang ada, atau lebih dan 99,9% pelaku usaha adalah Usaha Mikro dan Kecil, dengan skala usaha yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha perorangan, kebanyakan usaha dikelola secara tertutup, dengan Legalitas usaha dan administrasi kelembagaan yang sangat tidak memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karena jumlah dan jangkauan UMKM demikian banyak dan luas, terlebih bagi daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. UMKM juga menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kebanyakan SDM UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya.
“Langkah perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kebijakan kurikulum dan pelaksanaan diklat serta revitatisasi lembaga diklat. Hal ini perlu disadari sedari dini, karena sebagai penopang penciptaan wirausaha baru, jumlah dan keberadaan lembaga pengembangan usaha, Lembaga diklat dan inkubator sangat sedikit dan jauh dan memadai,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya lantai 2 Unusa Kampus B Jemursari Surabaya, Jumat (26/4).
Hidayatul Khusnah menambahkan, masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMKM adalah terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta informasi pasar. Berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan UMKM mengunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk memanfaatkan informasi pengembangan produk dan usahanya. Upaya pemberdayaannya juga diliputi dengan adanya ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya produktif baik antar pelaku usaha, antar daerah maupun antara pusat dan daerah.
“Ibu-ibu PKK di Wonokromo masih banyak yang kurang memahami bagaimana mengelola keuangan untuk usahanya. Kebanyakan dari mereka tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menentukan berapa harga jual yang seharusnya untuk produk yang mereka produksi dan hanya berasumsi mendapatkan laba dengan harga yang mereka tetapkan. Jasa yang mereka keluarkan untuk menghasilkan suatu produk juga tidak dimasukkan dalam suatu biaya, karena mereka berasumsi bahwa mereka yang menjalankan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain,” tambahnya.
Perempuan asal Tuban ini mengungkap, Kondisi tersebut telah berakibat serius terhadap rendahnya produktivitas dan daya saing produk UMKM. Terlebih UMKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas. Kebanyakan mereka hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, atau yang paling maju mereka dapat melakukan sedikit ekspor melalui usaha menengah dan besar yang berlaku sebagai perantara.
“Permasalahan yang dialami oleh mitra diantaranya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kebanyakan SDM UMKM berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya. Permasalahan lebih rincinya salah satunya adalah belum adanya pengetahuan terkait dengan penentuan harga pokok produksi, sehingga para pelaku usaha tidak memiliki patokan yang baku untuk menentukan harga jual dari produk yang mereka hasilkan. Ketidakmampuan para pelaku usaha untuk menentukan harga jual yang optimal akan berimbas pada perolehan laba yang optimal. Apabila perolehan laba tidak optimal dapat menyebabkan lambatnya dalam mencapai BEP,” jelasnya.
Kegiatan ini menghasilkan peningkatan dan pengembangan ilmu teknologi perguruan tinggi melalui pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan UMKM, pelatihan dan pendampingan pembuatan catatan dan laporan keuangan.
Dari kegiatan pelatihan dan pendampingan ini diharapkan mitra dapat mengelola usahanya dengan baik dan dapat menciptakan produk yang mempunyai daya saing dengan kompetitor serta dapat diterima dipasar luas, serta dapat mengelola keuangannya sebaik mungkin. end/rud
