OLEH BEY ARIFIN*
KASUS yang menyeret Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali menampar kesadaran publik: negeri ini tidak kekurangan sistem, tapi sering kekurangan jiwa. Di atas kertas, regulasi berlapis, audit berjenjang, dan teknologi pengawasan terus diperbarui.
Namun, kebocoran tetap terjadi. Pertanyaannya sederhana tapi mengganggu: apa yang sebenarnya salah?
Selama ini, perdebatan selalu berputar pada dua kutub: perbaiki sistem atau perbaiki manusia. Padahal, dikotomi ini justru menyesatkan. Sistem tanpa integritas hanya melahirkan kepatuhan administratif. Sebaliknya, integritas tanpa sistem hanya menghasilkan idealisme tanpa daya tahan.
Kita terlalu sering membangun pagar tinggi, tapi lupa membangun kesadaran penjaganya.
Dalam banyak kasus di BUMN, termasuk PLN, problem bukan sekadar lemahnya pengawasan, melainkan “budaya diam” yang mengakar. Semua tahu ada yang tidak beres, tapi sistem tidak cukup berani memaksa transparansi, dan manusia tidak cukup kuat untuk menolak penyimpangan. Di sinilah kegagalan ganda itu terjadi: sistem tidak menutup celah, dan hati tidak menutup niat.
Modernisasi birokrasi selama ini cenderung menekankan aspek teknokratis: digitalisasi, SOP, dan indikator kinerja. Itu penting, tapi tidak cukup. Sebab korupsi hari ini bukan lagi soal ketidaktahuan aturan, melainkan keberanian melanggar aturan secara sadar.
Artinya, masalah kita bukan hanya how to control, tapi how to cultivate conscience.
Di titik ini, pendekatan spiritualitas menjadi relevan, bukan sebagai simbol religiusitas formal, tetapi sebagai kekuatan batin yang hidup. Dalam tradisi Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), integritas tidak hanya diukur dari kepatuhan hukum, tetapi dari kesadaran ihsan merasa diawasi Tuhan bahkan ketika tidak ada manusia yang melihat.
Nilai seperti amanah, zuhud, dan muhasabah bukan sekadar wacana moral, melainkan fondasi peradaban. Seorang pejabat yang memiliki kesadaran ihsan tidak akan menunggu audit untuk berlaku jujur. Ia sudah diaudit oleh nuraninya sendiri.
Namun, spiritualitas juga tidak boleh dibiarkan melayang tanpa struktur. Kita terlalu sering melihat program “siraman rohani” yang berhenti pada seremoni, tanpa dampak pada perilaku organisasi. Spiritualitas yang tidak diinstitusionalisasi hanya akan menjadi retorika.
Karena itu, yang dibutuhkan bukan memilih antara sistem atau spiritualitas, tetapi mengintegrasikan keduanya dalam satu desain peradaban birokrasi.
Pertama, sistem harus didesain untuk menutup celah: transparansi digital, audit independen, rotasi jabatan, dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran. Tidak boleh ada ruang gelap dalam pengelolaan kekuasaan.
Kedua, spiritualitas harus dihidupkan sebagai budaya: bukan sekadar pengajian rutin, tetapi internalisasi nilai dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan indikator kinerja. Integritas harus menjadi KPI, bukan slogan.
Ketiga, keteladanan harus menjadi pusat. Sebab dalam realitas sosial kita, budaya organisasi lebih banyak dibentuk oleh contoh, bukan aturan. Jika pimpinan kompromi, sistem sekuat apa pun akan runtuh. Tapi jika pimpinan tegak, sistem yang lemah pun bisa diperbaiki.
Kasus PLN seharusnya tidak berhenti sebagai skandal, tetapi menjadi momentum koreksi arah. Kita tidak bisa terus-menerus menambal kebocoran tanpa memperbaiki fondasi. Sebab selama manusia di dalamnya tidak berubah, sistem akan selalu menemukan cara untuk dilanggar.
Pada akhirnya, pertarungan melawan korupsi bukan hanya pertarungan hukum, tetapi pertarungan makna. Apakah jabatan dipandang sebagai fasilitas, atau sebagai amanah?
Jika jawabannya masih yang pertama, maka sistem terbaik pun hanya akan menjadi alat yang canggih untuk disalahgunakan.
Namun jika yang dibangun adalah kesadaran kedua, maka bahkan sistem sederhana pun bisa melahirkan keadilan.
Di sinilah kita harus berani mengambil sikap:
membangun sistem untuk menutup celah, dan membangun spiritualitas untuk menutup niat.
Tanpa itu, kita hanya akan terus mengulang cerita lama dengan aktor yang berbeda, tapi skenario yang sama.
