SURABAYA | duta.co – TNI-Polri diminta netral. Tidak memihak. Dan, itulah kabar terbaru dari markas TNI-Polri. Seorang perempuan anggota Persit Kartika Chandra Kirana, yang merupakan organisasi istri anggota TNI Angkatan Darat (AD) mengatakan, bahwa, sekarang tidak ada arahan untuk memilih siapa? Hanya ditekankan pakai hati nurani masing-masing.
“Rapat terakhir, tidak ada arahan. Silakan menggunakan hati nurani masing-masing. Mau pilih siapa saja, monggo. Ibu-ibu senang sekali mendengar netralitas institusi Angkatan Darat,” tegas seorang perempuan anggota Persit di Jawa Timur sebagaimana terdengar duta.co, Senin (12/2/24).
Hal yang sama disampaikan anggota Jalasenastri. Organisasi para istri anggota TNI Angkatan Laut (AL). Ia menuturkan bahwa TNI AL dalam posisi netral. “Ibu-ibu dimohon gunakan hak pilih sebaik mungkin. Soal pilihan terserah, tidak ada arahan khusus. Terpenting sesuai dengan hati nurani, tidak ada paksaan,” demikian anggota Jalasenastri yang aktif di dunia kesehatan tersebut.
Ada warning (peringatan) keras dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan, jika ingin menang, parpolnya sebenarnya bisa menempuh jalan yang mudah, yakni memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Namun, menurutnya, PDI-P tetap taat konstitusi dengan mendukung pemilihan umum (pemilu) lima tahunan sekali tetap terlaksana untuk memilih calon pemimpin baru Indonesia. “Sejak awal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud punya komitmen besar di dalam menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Karena itulah kalau mau menang gampang, bagi kami enak, kita perpanjang saja (masa jabatan) Pak Jokowi,” ujar Hasto di Cemara 19, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024).
“Tapi kan kita memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi. Bukan memilih apa yang didapat oleh PDI-P. Tetapi bagaimana proses demokrasi yang oleh konstitusi, melalui pemilu yang jujur dan adil ini harus dijalankan. Ini yang menjadi komitmen kami,” jelasnya.
Oleh karenanya menurut Hasto, dalam tiga hari masa tenang sebelum pencoblosan pemilu, PDI-P meminta agar TNI dan Polri tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. Hasto menegaskan TNI dan Polri harus netral.
“Kami tekankan ini saatnya untuk TNI, Polri jangan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang melanggar konstitusi dan perintah undang-undang karena TNI, Polri itu harus netral,” tuturnya.
“Jadi tiga hari ke depan harus menjadi suatu cermin kebebasan suara rakyat, civil society, semua untuk begerak tanpa paksaan, tanpa intimidasi, bahkan juga tanpa money politic. Dengan demikian pemilu bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Hasto mengingatkan sejarah mengajarkan pelaksanaan pemilu yang dipenuhi rekayasa, misalnya pada 1997 ternyata bisa ditumbangkan oleh rakyat. Padahal saat itu perolehan suara penguasa petahana di atas 78 persen.
“Itu terbukti bagaimana kekuasaan yang sangat otoriter dengan perolehan suara di atas 78 persen ternyata juga bisa tumbang oleh kekuatan rakyat yang didorong oleh aktivitas mahasiswa,” jelas Hasto.
“Dan perguruan tinggi saat ini sudah bergerak menyuarakan hal tersebut dan kami harapkan ini bisa didengarkan sebagai suara rakyat, suara kebenaran, agar tiga hari ke depan Indonesia bisa menampikkan gambaran demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” tambahnya.(zi, kompas.com)
