SURABAYA | duta.co – Sekretaris Jenderal Pergerakan Pengurus Khitthah Nahdliyyah, H Nur Hadi ST, berharap nahdliyin tetap arif menyikapi pilihan politik KH Ma’ruf Amin yang bersedia menjadi Cawapres Jokowi. “Itu hak konstitusional beliau. Kita memang kehilangan beliau sebagai Rais Am PBNU, karena dengan keputusan tersebut Kiai Ma’ruf harus segera mundur dari PBNU seusai AD/ART NU,” tegas H Nur Hadi ST kepada duta.co, Jumat (10/8/2018) .
Menurut Cak Nur, panggilan akrabnya, AD/ART BAB XVI tentang Rangkap Jabatan, dalam Pasal 51ayat 1 ditegaskan, pengurus harian Nahdlatul Ulama tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian pada semua tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama atau jabatan pengurus harian Lembaga dan badan Otonom atau jabatan Pengurus Harian Partai Politik atau jabatan Pengurus Harian Organisasi yang berafiliasi kepada Partai Politik atau jabatan Pengurus Harian Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama.
“Bahkan ayat enam dengan tegas menyebut, apabila Rais Aam, Wakil Rais Aam, Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar mencalonkan diri atau dicalonkan, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan. Dijelaskan ayat sebelumnya, jabatan dimaksud Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” tegasnya.
Karena itu, lanjutnya, warga NU harus mengikhlaskan keputusan Kiai Ma’ruf ini. “Kita ikhlaskan. Persoalan beliau menang atau kalah, bukan urusan PBNU, itu sudah ranah politik praktis. Mengapa begitu? Karena warga NU ada di mana-mana, tidak hanya ada di PKB, bisa jadi ada di Capres-Cawapres lain,” jelasnya.
Beban Berat KH Ma’ruf
Ternyata tidak semulus yang dibayangkan, Jokowi. Kini para pendukungnya (Ahoker) di medsos mulai bereaksi, mereka menolak KH Ma’ ruf Amin, alasannya KH Ma’ruf dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab memenjarakan Ahok, dialah yang menandatangani pernyataan keagamaan yang menyatakan Ahok sebagai penista agama.
“Ahoker justru melirik Prabowo ketika menetapkan Sandi Salahudin Uno sebagai cawapresnya dan tidak memilih ulama, karena bila memilih ulama sama saja mengadu domba ulama. Pilihan KH Ma’ruf adalah kelemahan disamping beliau sudah sepuh ( 75 tahun) jokowi tidak bisa membaca era zaman milenial. Dalam posisi ini KH Ma’ruf adalah beban yang sangat berat baginya. Kasihan!,” demikian tulis Ahoker.
Menurut mereka, Jokowi terkecah manuver Prabowo yang muter-muter di kalangan ulama. Padahal, begitu Jokowi lengah, dan tertipu di titik yang sama, Prabowo berhasil menggaet sosok yang potensi seperti Sandiaga Uno. “KH Ma’ruf sendiri di kalangan warga Nahdliyin hanyalah dari kalangan terbatas saja, yaitu kader-kader NU yang pernah berada di struktural dan PKB. Selebihnya, tidak,” tambahnya. Waallahu’alam. (mky)
