Bayar Dulu Utang BPJS Kesehatan, Pak Jokowi…!?

4 Maret 2019

490

Ferdinand-Hutahaean — Ferdenand Hutahaean

JAKARTA | duta.co – Program kerja calon presiden petahana Joko Widodo untuk menerbitkan Kartu Pra Kerja terus menuai kritik. Program Jokowi ini dengan memberi para pencari kerja dan pengangguran untuk mendapatkan uang tunjangan. Seorang pencari kerja, Muzdalifah, mengaku, bahwa Jokowi hanya cari simpati sesaat saja untuk tujuan Pilpres-nya. Sebab, para pencari kerja sangat membutuhkan pekerjaan, bukan gaji buta.

“Ini juga menunjukkan bahwa sektor swasta, yang katanya menunjukkan banyak investor masuk, omong kosong belaka, sebab masih banyak pengangguran. Kami pencari kerja butuh kerja, butuh akses kerja yang baik, sebab pekerjaan baik yang gajinya lumayan dikuasai golongan tertentu. Kami mau usaha juga sulit mengakses bank untuk modal. Terus, gaji untuk kami berapa, mungkin hanya cukup untuk ngopi di warkop, bagaimana dengan anak istri di rumah?” katanya Senin 4 Maret 2019.

Bagi Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, program tersebut terlalu muluk. Sebab, dalam catatan dia, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka 7 juta orang. Kehadiran Kartu Pra Kerja tentu akan menjadi beban yang berat bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Angka pengangguran kita saat ini kurang lebih 7 juta orang. Kira-kira mereka akan digaji berapa setiap bulan sampai mereka mendapat pekerjaan? Digaji 100 ribu? 500 ribu? Atau berapa?” tanya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (3/3).

Dia juga mempertanyakan cara Jokowi akan membiayai gaji para pengangguran tersebut. Apalagi, saat ini Jokowi masih belum mampu menyelesaikan utang yang diderita Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Sumber duitnya dari mana? Bahkan BPJS saja tidak kunjung selesai masalahnya! Terus mau gaji pengangguran?” tegasnya.

Muzdalifah juga setuju sebaiknya Jokowi menyelesaikan kemelut di BPJS Kesehatan daripada memikirkan gaji buta pengangguran. “Kalau saya diberi gaji sedikit, tapi saat berobat pakai kartu BPJS ternyata tidak bisa, kan sama saja. Kami tetap sengsara. Sebaiknya Jokowi menangani masalah pendaaan BPJS agar rakyat benar-benar terjamin masalah kesehatannya, bukan menebar pencitraan-pencitraan yang malah bisa menurunkan reputasinya,” katanya. (rmol/wis)

Express Your Reaction