KEDIRI | duta.co — Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan Kota Kediri menggelar diskusi ditindaklanjuti berupa petisi. Ini dilakukan demi menciptakan kualitas pendidikan dan menghilangkan pungutan liar (pungli). Hal ini disampaikan Heri Nurdianto, Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, bertempat di Gedung Pasca Sarjana STAIN Kota Kediri, Senin (1/5/2017)
Dalam kata pembukanya, Heri Nurdianto yang baru dilantik sebagai Ketua Dewan Pendidikan, akan mendorong Dinas Pendidikan agar keberadaan dunia pendidikan di Kota Kediri, memiliki kualitas yang sama dan menghilangkan segala bentuk pungutan liar terutama kepada siswa yang tidak mampu.
Selain itu, Dewan Pendidikan Kota Kediri berharap agar Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengeluarkan putusan tentang pengelolaan SMA atau SMK dikembalikan ke pemerintah daerah, karena ini terkait alokasi anggaran bersumberkan APBD demi meringankan beban biaya pendidikan ditanggung masyarakat.
Menjadi catatan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tetap ada prioritas untuk warga Kota Kediri, dengan mempertimbangan kedekatan sekolah dengan domisili peserta didik. Pemerintah Kota Kediri pun, diharapkan segera membuat regulasi lokasi yang mengatur kewenangan komite sekolah, untuk menjadi mitra strategis bagi sekolah untuk majukan kualitas pendidikan.
“Satuan pendidikan diharapkan melibatkan pengurus komite sekolah dalam proses penyusunan dan pengawasan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah (RAPBS), dengan mengutamakan transparasi dan berbasis online. Dengan sinergititas dan langkah strategis dilakukan, tentunya akan berimbas peningkatan kualitas pendidikan,” jelas Heri Nurdianto.
Terkait petisi yang dibuat dewan pendidikan, ketua dewan pendidikan menyatakan agar stakeholder di dalam dunia pendidikan, baik di pusat maupun daerah, mampu memastikan hak warga negara bisa menikmati pendidikan secara murah dan berkualitas. “Petisi ini nanti, akan kami rekomendasikan kepada bapak walikota, menginggat tugas dan misi dewan pendidikan, memberikan saran dan pengawasan atas kemajuan pendidikan,” jelas Heri Nurdianto. (nng)
