BAWASLU : Foto saat pembagian bansos di wilayah RT. 01 RW. 04 Kelurahan Kampungdalem (duta.co/istimewa)

KEDIRI | duta.co – Anggota DPRD Kota Kediri, H. Nurudin Hasan .SH, diduga melakukan kampanye disela–sela kegiatan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) Selasa (08/01/2019) di wilayah RT. 01 RW. 04 Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota.

Hal ini dibenarkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri. M. Mansur saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.  Berawal dari laporan masyarakat, bahwa Nurudin Hasan merupakan Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, merupakan Caleg PKB Dapil I nomor urut tujuh, kembali maju dalam Pilkada Serentak akan digelar 17 April nanti.

Dalam acara Pembagian Sembako / Bansos Tahun 2018, memberikan bantuan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kinasih.

“Baru saja beliau bagikan sembako bansos, kemudian meminta doa restu dan dukungannya dan jangan lupa untuk mencoblos sesuai gambar yang Pak Nurudin bagikan di halaman rumah Pak Sugeng,” jelas salah satu warga Kampungndalem minta identitasnya dirahasiakan.

Atas pengaduan ini, pihak Bawaslu akan melakukan kajian investigasi sampai sejauh mana tingkat pelanggarannya.

“Pada intinya yang di larang, menggunakan atau mendompleng fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Makanya kita kaji, apakah pelanggarannya administrasi atau pidana. Bila terkait beda tahun anggaran, maka ranah penyelidikannya di Kepolisian. Kami sudah memiliki bukti foto dan keterangan saksi,” jelas Mansur.

Atas tudingan ada unsur pelanggaran, Nurudin Hasan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menjelaskan, bahwa temuan yang dimaksud Bawaslu tidak ada.

“Ada tiga unsur, etika, administrasi atau pidana namun yang pasti tidak ada money politic di situ. Coba dilihat banernya. Apa salahnya jika saya caleg, bahwa saya anggota DPRD yang memiliki pokmas untuk melakukan sosialisasi dan pembagian sembako,” terangnya

Kenapa baru dibagikan, Ketua Komisi B mengaku karena terganjal aturan administrasi dikarenakan baru cair di akhir tahun.

“Tidak semua pokmas itu pintar, banyak administrasi yang salah. Sampai tanggal 31 Desember kita urus dan ini bukan fiktif, yang jelas telah kita laksanakan kemudian minggu depan laporan administrasinya telah selesai kita serahkan ke Dinsos,” jelas politisi senior dari Fraksi PKB Kota Kediri. (nng)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.