JAKARTA | duta.co – Tuduhan Jokowi soal propaganda Rusia terus memantik kritikan tajam dari banyak kalangan. Selain bantahan dari Kedubes Rusia dan capres Prabowo Subianto, kalangan pengamat politik juga menilai Jokowi kebablasan.
Kritik salah satunya disampaikan peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro. Dia  menilai calon presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memikirkan dampak dari ungkapan yang dia lontarkan sebagai calon presiden petahana. Salah satunya, kata dia, ucapan Jokowi yang meyebutkan propaganda Rusia dalam politik.
“Semestinya tak usah sampai ke sana kemari seperti itu. Itu yang blunder akhirnya,” kata Siti Zuhro saat ditemui di gedung Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Jakarta, Selasa, 5 Februari 2019.
Menurut Siti, ucapan Jokowi soal propaganda Rusia berdampak cukup serius pada politiknya. Sebab, kata dia, Jokowi merupakan calon presiden petahana. “Entah sebagai presiden atau calon petahana, dia melontarkan argumentasi-argumentasi yang bahkan menyentuh kepentingan negara lain,” katanya.
Siti Zuhro mengatakan Jokowi juga harus dapat membedakan posisinya sebagai presiden atau calon petahana. Sebab, ucap dia, perbedaan posisi Jokowi sebagai presiden atau calon inkumben sangat tipis. “Peran ganda ini tidak dilakukan dengan cukup seksama,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta semburan hoaks atau berita bohong dan propaganda Rusia dalam berpolitik harus dihentikan. Propaganda Rusia yang dimaksud adalah teknik firehose of falsehood atau selang pemadam kebakaran atas kekeliruan yang dimunculkan oleh lembaga konsultasi politik Amerika Serikat Rand Corporation pada tahun 2016.
Rand Corporation menganalisis cara berpolitik Donald Trump mirip metode Presiden Rusia Vladimir Putin di Krimea dan Georgia, yaitu mengunakan teknik kebohongan yang diproduksi secara masif dan simultan melalui media-media pemberitaan yang mereka miliki.
Sejumlah kalangan menilai, tuduhan itu tidak tepat sebab hampir semua media disebut berpihak ke Jokowi. Kubu lawan Jokowi yang tidak memiliki media sulit memproduksi berita kebohongan itu. Bahkan berita yang benar -benar fakta yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi tidak banyak ditayangkan media. Hal ini pernah dikeluhkan oleh Prabowo-Sandi. Karena itu, justru Jokowi dinilai telah memproduksi berita bohong yang kemudian disemburkan lewat media. Sejumlah warga juga menyayangkan serangan membabi buta dari petahana itu.
“Sebagai arek Suroboyo, aku  tahu banyak teman-teman bicara bohong,  bicara tanpa bukti, tapi justru teriak orang lain menyebarkan kebohongan. Aku bilang ke teman tadi,   jancuk koen Rek! Nah, kalau Pak Jokowi menyebarkan kebohongan kayak teman-teman itu, ya pantas diberi gelar cak jancuk,” kata Sulaikan, warga Wonokromo Surabaya, Selasa malam.
Sebelumnya Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Verobieva juga tidak terima dengan penggunaan istilah propaganda Rusia yang disebut oleh Jokowi. Lyudmila menjelaskan, istilah propaganda Rusia direkayasa pada 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah itu, ujar dia, sama sekali tidak berdasarkan pada realitas.
“Posisi prinsipil Rusia tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia, sahabat dekat dan mitra penting kami,” ujar Lyudmila lewat keterangannya, Senin, 4 Februari 2019.

Wakil Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional  Jokowi – Ma’ruf, Meutya Hafid mengatakan timnya akan mempertimbangkan untuk tidak menggunakan istilah propaganda Rusia, setelah diprotes Kedutaan Rusia. “Bisa jadi ke depan, kami akan menggunakan istilah propaganda berita bohong atau sejenisnya,” ujar Meutya Hafid saat ditemui di bilangan Menteng, Jakarta pada Senin, 4 Februari 2019.

Seperti diberitakan duta.co, capres Jokowi memberi pernyataan yang dinilai  bisa membuat blunder dirinya. Jokowi yang baru saja mendapat gelar “Cak Jancuk” dari pendukungnya di Jatim menuding ada tim capres menggunakan konsultan asing dan teknik propaganda Rusia. Jokowi memberi sinyal serangan itu ditujukan kepada rival politiknya Prabowo Subianto.
Capres Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa pihaknya tak memakai konsultan asing. Pernyataan Prabowo itu disampaikan dalam video yang diunggah oleh Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, di akun Twitter-nya, Senin (4/2/2019). Dahnil meminta tanggapan Prabowo soal adanya tuduhan bahwa pihaknya memakai konsultan Rusia.
“Pak, ada pertanyaan, bahkan ada tuduhan, katanya kita pakai konsultan Rusia, bener nggak?” tanya Dahnil.
Prabowo membantah tuduhan Jokowi itu
“Ya nggak, tidak ada itu, bahwa saya punya banyak teman di mana-mana, ada orang Jepang, orang Korea, orang Rusia, orang Jerman, saya kan 20 tahun bisnis di luar negeri,” kata Prabowo dalam video itu.
Prabowo menegaskan punya banyak kenalan, tapi tak ada yang konsultan politik. Dia meyakini konsultan asing tak bisa berbuat banyak di Indonesia.

“Bayarnya mahal dan mereka nggak ngerti apa-apa politik Indonesia. Nggak ada itu. Kalau untuk bidang-bidang lain, mungkin, untuk ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Tapi kalau politik, nggak ada sama sekali,” ujar Prabowo.

“Berarti politik kita ala-ala Bojongkoneng saja ya, Pak, ya,” ujar Dahnil.

“Iya bener, Bojongkoneng, kita belajar dari rakyat kitalah, ya,” kata Prabowo sambil tertawa menanggapi Dahnil.

Mendapat bantahan dari Rusia, kubu Jokowi pun ngeles alias cari-cari alasan. Seperti dikutip dari detik.com Selasa dini hari, TKN Jokowi menganggap Rusia teman baik.
“Itu kan yang dimaksud konsultan-konsultan politik yang dari Rusia, bukan Rusia-nya. Jangan digeneralisasi terus negara Rusia. Bukan. Itu sih anu aja, propaganda yang di dalamnya itu konsultan politik Rusia,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding. (tmp/wis)
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry