SURABAYA | duta.co – Badan Anggaran DPRD Jatim menyoroti sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) APBD Jatim tahun 2017 dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Jika tahun 2016 Silpa sebesar Rp1,7 triliun di tahun 2017 lalu menjadi Rp 2,7 triliun.
Juru bicara Banggar DPRD Jatim, dr. Benjamin Kristianto MARS mengatakan bahwa semakin tingginya Silpa APBD Jatim dari tahun ke tahun dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan. Sebab proses penyerapan OPD-OPD di lingkungan Pemprov Jatim masih dihantui dengan hal-hal yang berlebihan.
“Karena itu Banggar minta kepada Gubernur Jatim sebagai kepala daerah harus benar-benar memberi jaminan dan payung hukum berupa Standart Operasional Prosedur (SOP) pada setiap OPD sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar politisi asal Partai Gerindra, Kamis (12/7/2018).
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jatim 2017, kata Benjamin Silpa Rp.2.764.951.383.041,23 merupakan penjumlahan dari surplus Rp.985.896.375.895,88 dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp.1.779.055.007.145,35.
Sedangkan realisasi pendapatan daerah pada APBD Jatim 2017 sebesar Rp.29.864.031.011.506,22 atau 101,76 persen dari target. Kemudian untuk realisasi belanja daerah dan transfer pada APBD Jatim 2017 setelah perubahan sebesar Rp.28.878.134.635.610,34 atau sebesar 93,34 persen.
“Melihat antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja sebagaimana tersebut diatas, maka APBD Jatim 2017 yang direncanakan defisit sebesar Rp.1.588.503.863.765,37 justru realisasinya menjadi surplus Rp.985.896.375.895,88,” beber Benjamin.
Sementara untuk pembiayaan daerah pada APBD Jatim 2017 yang dianggarkan Rp.1.588.503.863.763,37. Namun realisasinya membengkak menjadi Rp.1.779.055.007.145,35 atau sebesar 112 persen yang merupakan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. (ud)
