SURABAYA | duta.co — Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, geram. Sebab, belakangan medsos penuh dengan tudingan miring, bahwa, yang gemar menuding radikal, intoleran, ternyata justru hobi korupsi.
“Pak Jokowi harus nonton ini. KPK harus nonton ini. Prabowo juga harus nonton ini. Hari ini (ramai di medsos), tuh yang paling cinta Pancasila, tuh yang anti radikal, tuh yang anti HTI, tuh yang anti FPI, ternyata korupsi. Siapa yang harus bertanggungjawab (dengan stigma) ini,” jelas Gus Islah, panggilan akrabnya dalam podcast YouTube Akbar Faizal Uncensored, terbaca duta.co, Sabtu (17/1/26).
Menurut Gus Islah, bangkitnya kelompok kanan (karena) seolah-olah kami yang membela Pancasila, yang membela NKRI, yang anti radikal, ini ternyata penjahat semua. “Siapa yang bertanggungjawab? Jokowi mau bertanggungjawab? Saya terpukul, saya bahkan menangis menyaksikan ini semua,” tegasnya.
Sekarang ini, tegasnya, tudingan publik seolah-olah yang cinta Pancasila, yang anti radikal yang betul-betul ingin menjaga kemajemukan di negara ini, ternyata seorang koruptor. “Kini itu yang dikembangkan oleh buzer-buzer yang entah, digerakkan oleh siapa?,” lanjutnya.
Gus Islah kemudian membongkar isu dugaan korupsi dana haji 2024 yang ditudinkan kepada mantan Menteri Agama RI, H Yaqut Cholil Qoumas. Menurutnya, ia sudah tabayun ke Gus Yaqut, dan hasilnya sangat bertolak belakang. Justru Gus Yaqut tidak tahu sama sekali perihal tambahan 20.000 kuota haji 2024. Yang diajak Presiden Jokowi (saat) menemui Raja Arab Saudi Salman bin Abdul-Aziz Al Saud, itu bukan dirinya.
“Kata Gus Yaqut begini ketika itu, bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Presiden itu yang diajak adalah Dito (Dito mantan Menpora),” ujar Gus Islah.
Nama Dito Ariotedjo kemudian menjadi sorotan lantaran memiliki hubungan keluarga dengan pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Fakta ini memunculkan kecurigaan publik terkait transparansi dan tata kelola pembagian kuota tambahan haji tersebut.
Gus Yaqut, di tempat (podcast) yang lain, juga menjelaskan, andai saja dia diajak membahas soal kuota tambahan — apalagi sampai 20.000 di tengah waktu yang sudah tidak mungkin dijalankan – dia akan memberi pandangan, bahwa, tahun lalu (2023) dengan tambahan 8.000 saja, sudah kedodoran. Tapi, karena tidak dilibatkan dalam pembahasan kuota 20.000 itu, maka, Gus Yaqut tidak bisa berbuat apa-apa.
Ironisnya, ketika KPK mengusut masalah ini, justru Gus Yaqut yang dijadikan tersangka, dengan potensi kerugian negara Rp 1 triliun. Karuan, media sosial banyak yang mencibirnya. Padahal kata Gus Islah, dalam pertemuan strategis yang membahas penambahan kuota haji tersebut, Menteri Agama tidak dilibatkan. Dan semua tahu, urusan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Agama. Situasi ini, kata Islah, memunculkan tanda tanya besar mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat.
Gus Islah menyebut Presiden Jokowi justru mengajak Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, Dito Ariotedjo, dalam pertemuan tersebut. Nama Dito pun menjadi sorotan lantaran memiliki hubungan keluarga dengan pemilik biro perjalanan haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Fakta ini memunculkan kecurigaan publik terkait transparansi dan tata kelola pembagian kuota tambahan haji tersebut.
Selain Dito, Islah juga menyebut Presiden mengajak Erick Thohir yang kala itu menjabat Menteri BUMN serta Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara. Namun, absennya Menteri Agama dalam pertemuan diplomatik itu dinilai sebagai kejanggalan serius dalam proses kebijakan publik. Ini seperti disengaja.
Islah juga mengungkap bahwa Yaqut Cholil Qoumas sempat berencana memberikan kesaksian di hadapan Panitia Khusus Angket Haji DPR RI. Kesaksian tersebut rencananya membahas pembagian tambahan kuota 20.000 jamaah haji yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan prinsip keadilan.
Namun rencana itu tak terealisasi. Menurut Islah, Presiden menugaskan Yaqut untuk menggantikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Perdamaian Dunia di Prancis. Penugasan tersebut membuat Yaqut absen dari agenda penting DPR.
Gus Islah menyebut perjalanan dinas itu mestinya hanya 3 hari, tetapi, faktanya berlangsung lebih lama dari yang dijadwalkan. “Putar-putar di Eropa, karena dia belum dapat sinyal untuk segera kembali. Karena kalau dia kembali, dia tetap akan dipanggil oleh Pansus,” kata Islah yang sangat yakin bahwa Yaqut dikorbankan dalam hal ini.
Lebih jauh, Islah menilai polemik kuota haji ini tidak semata menyasar Yaqut Cholil Qoumas. Ia menduga ada kepentingan politik yang lebih besar, yakni mengarah pada Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. Menurutnya, Yahya dinilai tidak sejalan dengan lingkar kekuasaan Presiden. “Ya karena Gus Yahya tidak bisa dikendalikan oleh gengnya Jokowi di PBNU. Sehingga dia harus dirontokkan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dugaan adanya tekanan politik agar Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatannya, bahkan menyentuh ranah personal. “Kalau ingin adikmu selamat, ya kamu harus segera mundur,” kata Islah menirukan dugaan pernyataan tersebut.
Dalam konteks yang lebih luas, Gus Islah turut menyoroti kondisi penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi telah melemah sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019. “Apalagi Undang-Undang KPK sudah diubah oleh Jokowi. Selesai. Sebelum Jokowi lengser, formatur, komisioner, dan semuanya sudah ditetapkan oleh Jokowi,” ujarnya. (net)
