SURABAYA | duta.co – Penguatan isu radikalisme telah mengubah peta jalan Republik Indonesia (RI) menuju ke ideologi kiri. Satu persatu, tokoh agama diberangus, baik dalam tataran politik maupun peran sejarah kemerdekaan, sebagaimana hilangnya nama almaghfurlah KH Hasyim Asy’ari sekaligus munculnya sejumlah tokoh asing, termasuk Partai Komunis Indonesia (PKI).
Demikian disampaikan Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), H Tjetjep Muhammad Yasin, Senin (26/4/21) menanggapi semakin kencangnya isu komunisme yang menerpa negeri ini. “Ini lonceng bahaya bagi umat beragama. Selain tokoh-tokoh NU dilenyapkan, Pancasila sebagai dasar negara, jelas dalam bahaya,” tegasnya.
Gus Yasin, panggilan akrabnya, kemudian merunut modus operandi melemahkan Pancasila. Dimulai dari kampanye anti-radikalisme, terorisme yang kelewat dosis, semua ini menyasar kelompok agama. Ujungnya melupakan bahaya kiri, komunis atau bangkitnya komunis gaya baru (KGB).
Faktanya, kelompok yang mengaku paling Pancasila, aku Pancasila, diam seribu bahasa ketika ada pelemahan Pancasila seperti UU-HIP, PP no 57 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak mencantumkan wajib mata kuliah Pancasiladan Bahasa Indonesia, serta PKn (Pendidikan Kewarganegaraan).
“Kita baru sadar dan marah ketika melihat Kamus Sejarah Indonesia yang tidak mencantumkan nama almaghfurlah KH Hasyim Asy’ari. Sudah begitu, hilang (lagi) kesadaran kita, ketika mereka mengaku salah dan siap merivisinya. Anak-anak NU lalu ramai-ramai memberikan buku ke-NU-an, buku Mbah Hasyim. Padahal ini bukan soal salah, mereka ini ahli sejarah, bahkan ahli memutarbalikkan sejarah,” tegasnya.
Terus terang, jelas Gus Yasin, alumni PP Tebuireng ini, sangat sulit dipahami oleh akal waras, ketika anak-anak NU sibuk memberi buku kepada Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid. ”Dirjen Kebudayaan itu bukan orang tidak paham sejarah. Dia aktivis PRD, sudah viral pembelaannya terhadap PKI terkait peristiwa G/30-S-PKI. Nah, betapa mudah kita terlena,” jelasnya.
Hilmar, tegas Gus Yasin, dengan lantang menyebut pemberontakan PKI 1926, untuk menjawab kekejaman PKI pada tahun 1948 dan 1965. Pemberontakan PKI 1948 dianggap lebih besar jasanya dari yang lain. Padahal semua yang dilalukan PKI, hanya untuk mendirikan negara komunis.
“Pejuang mana yang rela jika yang diperjuangkan ratusan tahun, dalam tempo sekejab mau direbut menjadi komunis dan dianggap hasil perjuangan komunis? Itu namanya pahlawan kesiangan, dengan merebut perjuangan orang lain yang nasionalis-religius. Apa kita terima?,” tambahnya.
“PKI ini sangat kurang ajar, berbahaya. Bayangkan, begitu menjadi Partai Politik tahun 1945, tiga tahun kemudian memberontak (1948). Lalu, tahun 1950 diberi kesempatan hidup lagi berdasarkan UUDS 1950 (sistem parlementer), eh (PKI) memberontak lagi 1965. Apakah kita masih mau percaya sama mereka,” urainya.
Lelaki asal Kediri ini juga merinci tanda-tanda kebangkitan Komunis Gaya Baru. Bukti itu: Pertama, mereka sudah membawa kasus G30-S/PKI 1965 ke pengadilan internasional (Internasional Tribun People). Kedua, berupaya menghapus larangan PKI dalam Tap MPRS/XXV/1966. Ketiga, menghapus semua kebijakan yang terkait larangan eks PKI menjadi PNS, DPR, TNI-POLRI, dan pejabat publik lainnya.
Keempat, mengusulkan dan mendesak Pemerintah meminta maaf kepada PKI. Kelima, menghapus pemberontakan PKI dalam Kurikulum Sejarah, khususnya peristiwa G30 S/PKI 1965 dan menggantinya dengan judul Tragedi Nasional Pasca G30 S/PKI (mereka menempatkan sebagai korban yang harus pulihkan). Keenam, membawa ke pengadilan negeri Jakarta untuk meminta kompensasi uang 900 juta- 2M untuk anggota yang di klaim 20 juta (tidak dikabulkan).
“Sekarang, tak kalah bahayanya adalah menciptakan dan mendukung aliran agama, sehingga umat terpecah belah, seperti isu radikalisme, Islam garis keras, Islam teroris, Islam Wahabi. Ini yang sedang dimasifkan. Lucunya, banyak di antara kita, termakan,” pungkasnya. (mky)
