SURABAYA | duta.co – Warga NU yang peduli dengan khitthah nahdliyyah diajak bersatu padu mengamankan khitthah NU dari ulah para politisi, berikut struktural NU itu sendiri. Dukungan PBNU yang disampaikan Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj dan Wakil Rais Am KH Miftahul Achyar kepada Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk merebut jabatan wakil presiden, dinilai sebagai ‘lonceng kematian’ khitthah.
“Kalau pimpinannya sudah melanggar khittah, ini sangat berbahaya. Celakanya lagi, tidak ada yang berani mengingatkan. Ini alamat NU menjadi ‘jaran kepang’ politik. Kepada seluruh warga NU yang peduli dengan khitthah nahdliyyah, mari bersatu padu menyelamatkan jamiyyah ini dari kepentingan politik praktis. Omong kosong kalau perebutan jabatan itu demi warga NU,” demikian disampaikan H Mahfud M Nor, Sekretaris Penasehat Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), kepada duta.co, Minggu (8/7/2018).
Menurut Mahfud, di tahun politik ini, akan (benar-benar) kelihatan siapa pengurus NU yang tulus mengabdi kepada organisasi, dan siapa pengurus NU yang hanya menjadikan organisasi sebagai alat untuk merebut jabatan, kekuasaan dan uang. Sebab, dukung mendukung dalam politik praktis, tidak ada yang gratis.
“Istilah yang populer, Tidak ada makan siang gratis dalam politik. Inilah, mengapa kita harus berjuang keras melawan pelanggaran khitthah NU. Jangan sampai NU dibarter dengan manuver merebut jabatan. Sebagai bagian dari nahdliyin, kita tidak boleh diam ketika NU menjadi ‘jaran kepang’ politik. Kalau warga NU diam, lalu siapa yang bisa mengingatkan mereka? Tidak ada,” jelasnya.
Lahirnya PPKN, lanjut Mahfud, adalah untuk menegakkan khitthah yang belakangan sudah tidak diindahkan oleh kebanyakan struktural NU. Mantan Ketua PMII Jatim ini, kemudian menyebut proses Pilkada di Jawa Timur, di mana banyak struktural NU yang tidak kuat ‘diam’.
“Betapa banyak struktural, puncuk pimpinan NU di Jawa Timur yang ikut sibuk berpolitik. Mereka sampai membuat video-video pendek hanya untuk mempengaruhi warga NU supaya mendukung jagonya dalam Pilgub Jatim kemarin. Ini memalukan! Lebih memalukan lagi, mereka kemudian kalah, seakan tidak didengar oleh umat,” jelas Mahfud sambil menegaskan bahwa video-video itu sengaja diabadikan sebagai pelajaran bersama.
Berkaca dari Pilgub Jatim, berikut pernyataan PBNU yang mendukung Cawapres Muhaimin Iskandar, maka, PPKN Sabtu (7/7/2018) menggelar Ratas (rapat terbatas) di Graha Astranawa. Hadir dalam konsolidasi organisasi ini, KH Masjkur Hasyim, H Masnuh, Drs H Choirul Anam selaku penasehat PPKN. Tampak pula H Muslih HS, Ketua IKA Ansor Jawa Timur.
“Kita melakukan konsolidasi untuk menyikapi sejumlah pengurus NU yang tidak kuat dengan godaan politik. Hari-hari ini, pengurus NU menghadapi ujian serius soal peneguhan khitthah. Jika menegakkan khitthah saja tidak sanggup, maka, ke depan NU akan menjadi bulan-bulanan, menjadi dagangan politik pengurusnya sendiri. Ini harus dicegah bersama,” kata H Ali Azhar SH, MHum Ketua Umum PPKN.
Diakui Gus Ali, panggilan akrabnya, selama ini tidak ada yang berani berteriak atas pelanggaran tersebut. Padahal, dampaknya sangat luar biasa. Bukan hanya gagal mengayomi warganya yang beda pilihan, tetapi politik praktis seperti itu menyisakan sejumlah pertanyaan. Dapat apa? “Sehingga di Pilgub Jatim ada kiai versus kiai, perang dalil. Pengurus NU vs warganya sendiri. Ini akan melupakan tugas utama organisasi. Karut marut ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Masih menurut Gus Ali, selain bahasan di atas, PPKN juga sedang merampungkan struktur kepengurusan di tingkat pusat (Pengurus Besar). Setelah ini pengukuhan daerah-daerah di wilayah Jawa Timur yang sudah terbentuk. PPKN sebagai organisasi berbadan hukum juga melengkapi kepengurus di tingkat provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai wadah kultural kita membantu terwujudnya program-program NU. PPKN akan mengerahkan kemampuan pengurusnya berikut jaringannya, untuk kemaslahatan bersama. Biaya operasional organsiasi ini dibiayai sendiri, dengan menerapkan iuran bulanan (i’anah syahriyah). Alhamdulillah ada semangat yang luar biasa,” tegasnya. (mky)
