“Politik balas budi ini kental sekali dipraktekkan dalam pengangkatan sejumlah komisaris. Karena jabatan tersebut diberikan hanya kepada TKN Prabowo Gibran. Tidak kepada yang lain.”
Oleh Ferry Is Mirza
PUBLIK dalam sepekan ini, terkejut, karena beberapa personil TKN (Tim Kampanye Nasional) Prabowo-Gibran ‘mendadak’ diangkat menjadi Komisaris beberapa BUMN.
Padahal pelantikan Prabowo-Gibran baru dihelat lima bulan lagi, Nopember 2024. Pantas saja publik terkejut. Bahkan curiga, bahwa Prabowo-Gibran ini tidak lebih adalah rezim Jokowi. Atau hanya berubah wajah saja.
Ada prediksi, bahwa, pemerintahan nanti secara de jure dan de facto adalah Jokowi. Tetapi, kenapa pula yang diangkat sebagai komisaris adalah para personil TKN 08? Nama- nama personil TKN 08 itu sudah bisa dilihat. Mereka dapat jabatan empuk dan basah ‘mendadak’ menjadi komisaris sebuah perubahaan milik Negara.
Misalnya, Fuad Bawazier. Fuad Bawazier ini pernah menjadi menteri keuangan di Kabinet Pembanguna VII era Soeharto, meski dia hanya menjabat dua bulan saja. Ingat! Pada pilpres 2024, Fuad Bawazier menjadi Dewan Pakar TKN. Dan, kini dia menjadi Komisaris Utama di MIND, dalam RUPS pada 10 Juni 2024 lalu.
Lalu Grace Natalie. Dulu, posisinya Wakil Ketua TKN. Grace Natalie juga mantan Ketum PSI yang sekarang dipercaya menduduki jabatan strategis di BUMN, kini dia sebagai komisaris di MIND, sebuah BUMN yang merupakan Holding Industri Pertambangan Indonesia.
Kemudian, Simon Aloysius Mantiri. Dia adalah orang penting di lingkaran Prabowo. Sebelumnya dia adalah wakil sekretaris Dewan Pembina DPP Gerindra. Dia termasuk wakil bendahara TKN. Sekarang dipercaya sebagai Komisaris Utama Pertamina menggantikan Ahok sejak awal Juni 2024.
Belum lagi Komjen Pol (Purn) Condro Kirono. Dia sebelumya sebagai wakil ketua TKN 08. Sekarang dia menjabat komisaris Pertamina. Kemudian Prabu Revolusi, Anggota TKN, diberi jabatan Komisaris Independent PT Kilang Pertamina Internasional sejak Februari 2024.
Nama Siti Zahra Aghnia juga tak kalah mentereng. Istri komandan TKN Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid ini jadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Nama Siti Nurizka Puteri Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Komisaris Utama PT. Pupuk Sriwidjaya, sejak 10 Juni 2024.
Nah, bagi bagi kursi komisaris BUMN ini tak bisa dipungkiri. Ada semacam keniscayaan Balas Budi Dalam Politik PS-Jokwi. Karena itu, publik makin faham kenapa Jokowi harus cawe-cawe dalam Pilpres lalu.
Politik balas budi kental sekali dipraktekkan dalam pengangkatan sejumlah komisaris tersebut. Karena jabatan tersebut diberikan hanya kepada TKN Prabowo Gibran. Tidak kepada yang lain.
Frame berfikir politisi demokrasi adalah berkuasa itu jabatan, dan jabatan berarti uang. Jabatan yang biasa diberikan sebagai jabatan politis adalah menteri dan komisaris.
Tidak perlu kecerdasan untuk menduduki dua jabatan tersebut. Kecuali beberapa menteri saja. Jika sudah seperti itu cara berfikirnya, maka akan sulit bagi BUMN untuk bisa maju dan bonafide.
Karena jabatan di dalam perusahaan tersebut diberikan kepada sosok yang tidak memiliki keahlian. Yang ada justru rugi karena BUMN dijadikan sapi perah untuk memberikan gaji kepada komisaris yang tidak jelas kerjanya di BUMN.
Wajar saja jika selama ini berita tentang BUMN selalu rugi. Ada sekitar 15 BUMN yang sakit dan terancam bubar. Dan 7 BUMN dinyatakan telah bubar. 15 BUMN itu adalah PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kapal Indonesia, PT Dok Perkapalan Surabaya, PT. Barata Indonesia, PT. Amarta Karya, PT. Dok Koja bahari, PT. Djakarta Lloyd, PT. Varuna Tirta, PT. Persero Batam, PT. Inti, PT. Peruri, PT. Indah Karya, PT, Semen Kupang, PT. Primissima, PT. PANN Pembiayaan Maritim.
Pada Desember 2023, Kementrian BUMN telah membubarkan tujuh BUMN, yakni, PT. Kertas Kraft Aceh, PT. Industri Gelas, PT. Merpati, PT. Istaka Karya, PT. Kertas Leces, PT. Industri Sandang Nusantara, PT. Pengembangan Armada Niaga Nasional.
Pertanyaan: Kenapa bisa begitu mudah menjadi komisaris dalam perusahaan BUMN meski tanpa kompetensi apapun? Itu semua karena BUMN berbentuk Perseroan Terbatas. Bentuk PT ini yang menjadi celah untuk menempatkan orang- orang titipan penguasa duduk di posisi teratas perusahaan BUMN. Walaupun yang bersangkutan tidak punya keahlian atau dasar pendidikan dengan perusahaan yang dipimpinnya.
Sejumlah nama pernah menjadi komisaris meski tidak relate dengan perusahaan. Contohnya KH. Said Aqil Siradj, pernah menjadi Komisaris KAI, penyanyi Kaka Slank, pernah menjadi komisaris Telkomsel. BUMN yang berbentuk PT ini saham mayoritasnya adalah milik pemerintah. Sebagian saham dijual kepada publik, untuk mendapatkan tambahan modal produksi dengan kompensasi berupa deviden atau obligasi.
Kepemilikan suara di dalam RUPS tergantung banyaknya saham di dalam perusahaan. Sehingga pemilik saham mayoritas berhak mangangkat dan memberhentikan dewan direksi termasuk para komisaris.
Oleh karena pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas maka merekalah yang berhak mengangkat dewan direksi dan komisaris. Maka, di titik inilah pemerintah memasukkan orang- orang titipan pemerintah dan biasanya karena alasan politis untuk duduk sebagai dewan komisaris.
Alasan alasan politis bisa karena untuk membungkam lawan politik yang kritis dan membahayakan pemerintah. Atau juga karena balas jasa karena memenangkan pasangan presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilu.
Sekarang soal gaji. Gaji yang menggiurkan tentulah tawaran yang sulit ditolak di zaman serba kapitalis sekarang ini. Sehingga BUMN menjadi mesin penghasil uang penguasa untuk membayar gaji gaji para penjilat politik sebagai komisaris.
Misal, gaji Grace Natalie sebagai komisaris gajinya per bulan Rp 265.000.000 atau Rp 3,2 miliar per tahun. Belum termasuk bonus dan gaji ketiga belas. Di mana rata bonus komisaris adalah Rp 25 M. Itung sendiri.
Maka bisa dibayangkan berapa gaji komisaris jika ada 11 orang komisaris dalam satu BUMN. Pantaslah, jika selama ini yang kita dengar BUMN adalah berita kerugian. Bagaimana negeri tercinta ini tidak cepat bangkrut? (*)
*Ferry Is Mirza adalah narsum M-AYUBI, wartawan senior Jawa Timur.
