Oleh Suhermanto Ja’far, Dosen Filsafat Digital Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

POLEMIK pemilihan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) memasuki babak baru. Setelah kontroversi pengangkatan Akhmad Muzakki berujung pada evaluasi kepemimpinan, perhatian kini beralih kepada proses penjaringan ulang. Pada 2 Oktober 2026, pendaftaran bakal calon rektor ditutup dengan 15 guru besar tercatat sebagai pendaftar. Namun, perlu ditegaskan bahwa pada 4 Oktober proses tersebut belum sampai pada tahap seleksi di Kementerian Agama. Berdasarkan jadwal resmi UINSA, verifikasi administrasi dijadwalkan 5 Oktober, hasilnya disampaikan kepada Senat, rapat Senat tertutup berlangsung 7 Oktober, dan dokumen hasil penjaringan baru dikirim ke Kementerian Agama pada 9 Oktober.

Ada pertanyaan yang patut diajukan bukan sekadar siapa saja 15 nama tersebut. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah proses yang akan membawa 15 bakal calon itu menuju tiga nama dan kemudian ke meja Menteri Agama benar-benar akan berlangsung transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan? Pertanyaan ini bukan lahir dari ruang kosong. Ia muncul dalam konteks polemik sebelumnya dan setelah Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama mengevaluasi PMA Nomor 4 Tahun 2024 serta memberikan batas waktu penyelesaian persoalan UINSA. Komisi VIII juga menyatakan akan membentuk Panja apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan dalam waktu satu minggu.

Di sinilah dua tuntutan Komisi VIII menjadi penting dibaca sebagai satu rangkaian. Di satu sisi, Komisi VIII meminta agar proses penataan ulang kepemimpinan UINSA dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Di sisi lain, Komisi VIII meminta evaluasi terhadap PMA Nomor 4 Tahun 2024 agar ketentuan pengangkatan dan pemberhentian rektor PTKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, persoalannya bukan hanya siapa yang dipilih, melainkan juga bagaimana aturan yang digunakan untuk memilih itu bekerja.

Dalam perspektif tata kelola publik, transparansi tidak identik dengan sekadar membuka nama atau jadwal. Transparansi berkaitan dengan kemampuan pihak yang mengambil keputusan untuk menjelaskan dasar, proses, alasan, dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Bovens menempatkan akuntabilitas dalam hubungan antara pengambil keputusan dan forum yang berhak meminta penjelasan serta mempertanyakan dasar tindakannya (Bovens 2007, 447–468). Karena itu, apabila 15 nama diumumkan tetapi kriteria penilaian, mekanisme penyaringan, bobot penilaian, dan alasan mengapa tiga nama akhirnya dipilih tidak dapat dipahami publik, problem transparansi belum sepenuhnya terjawab.

Menambah jumlah bakal calon bukan dengan sendirinya berarti menambah transparansi. Dari 13 bakal calon pada proses sebelumnya menjadi 15 bakal calon sekarang tentu merupakan fakta administratif yang patut dicatat. Akan tetapi, jumlah bukanlah ukuran utama keterbukaan. Yang jauh lebih penting adalah apakah setiap calon memperoleh perlakuan yang sama, apakah kriteria penilaian diumumkan secara jelas, apakah tahapan dapat diawasi, dan apakah alasan di balik setiap penyaringan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi harus menyentuh decision-making process, bukan berhenti pada disclosure of names.

Sivitas akademika UINSA berhak mengajukan sejumlah pertanyaan sederhana tetapi fundamental. Bagaimana rekam jejak para bakal calon dinilai? Bagaimana visi, misi, dan program kerja diberi bobot? Apa saja instrumen yang digunakan dalam penilaian kualitatif? Bagaimana proses verifikasi dan pemeriksaan rekam jejak dilakukan? Siapa yang mengambil keputusan pada setiap tahapan? Dan, ketika akhirnya tiga nama dikirimkan kepada Menteri Agama, apa alasan objektif yang mendasari penyaringan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini justru merupakan bagian dari akuntabilitas, bukan bentuk intervensi terhadap proses seleksi.

Kekhawatiran tersebut semakin relevan karena proses pemilihan rektor UINSA sebelumnya menimbulkan pertanyaan publik mengenai hubungan antara hasil penjaringan internal kampus dan keputusan pada tingkat Kementerian Agama. Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana konfigurasi nama yang akhirnya sampai pada tahap penetapan dapat terjadi. Namun, pertanyaan tersebut harus tetap dibedakan dari kesimpulan bahwa telah terjadi “permainan” atau pelanggaran. Sampai terdapat bukti atau temuan resmi yang membuktikannya, istilah tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai dugaan atau keberatan yang perlu diverifikasi, bukan sebagai fakta hukum. Sekalipun hal tersebut dapat dilihat gejalanya secara kasat mata,

Justru di sinilah letak pentingnya evaluasi. Bila proses sebelumnya menimbulkan defisit kepercayaan, maka proses baru harus dirancang bukan hanya agar legal, tetapi juga agar dapat dipahami sebagai legitimate. Suchman menjelaskan bahwa legitimasi organisasi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal, tetapi juga dengan penerimaan normatif dan kemampuan organisasi membuat tindakannya dapat dipahami oleh lingkungan sosialnya (Suchman 1995, 571–610). Dalam konteks UINSA, keputusan yang secara administratif sah sekalipun tetap dapat menghadapi persoalan legitimasi apabila prosesnya tidak mampu menjawab pertanyaan publik mengenai fairness, objektivitas, dan keterbukaan.

Evaluasi terhadap PMA Nomor 4 Tahun 2024 tidak semestinya dipahami sebagai upaya menghambat pemilihan rektor. Sebaliknya, evaluasi dapat menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa mekanisme pengangkatan pimpinan PTKN memiliki desain tata kelola yang lebih kuat. Komisi VIII sendiri telah meminta Menteri Agama melakukan evaluasi terhadap regulasi tersebut. Sementara itu, laman resmi UINSA sendiri mencantumkan PMA Nomor 4 Tahun 2024 sebagai salah satu dasar hukum proses penjaringan bakal calon rektor periode 2026–2030.

Persoalan berikutnya adalah posisi Plt Rektor UINSA saat proses ini berjalan. Amien Suyitno kini menjalankan tugas sebagai Plt Rektor, sementara pada saat yang sama ia merupakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Kementerian Agama menyatakan bahwa percepatan pemilihan tetap dilakukan dalam koridor regulasi dan seluruh tahapan formal harus dipenuhi. Posisi rangkap fungsi administratif ini memang layak mendapat perhatian publik, tetapi tidak tepat jika langsung disimpulkan sebagai konflik kepentingan secara hukum.

UU Nomor 30 Tahun 2014 memberikan batas yang lebih spesifik. Pasal 24 mensyaratkan bahwa penggunaan diskresi harus sesuai tujuan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Sementara itu, ketentuan mengenai konflik kepentingan dalam undang-undang tersebut menghubungkannya dengan kondisi tertentu seperti kepentingan pribadi atau bisnis, hubungan keluarga, hubungan dengan pihak yang terlibat, atau hubungan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Persoalan yang lebih tepat bukan mengatakan bahwa posisi Plt tersebut pasti merupakan konflik kepentingan, melainkan mempertanyakan bagaimana mekanisme safeguard dibangun agar tidak muncul keraguan mengenai independensi, objektivitas, dan imparsialitas proses. Jika pejabat yang berada dalam struktur regulator juga menjalankan fungsi kepemimpinan sementara di kampus yang sedang menjalani proses pemilihan, maka standar keterbukaan justru seharusnya diperkuat. Publik membutuhkan jaminan bahwa setiap tahap dilakukan berdasarkan kriteria yang dapat diuji, bukan berdasarkan relasi personal atau preferensi tertentu.

Ukuran transparansi dalam pemilihan rektor UINSA tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah 15 nama telah diumumkan. Ukuran yang lebih substantif adalah apakah aturan mainnya jelas, aktornya dapat dipertanggungjawabkan, kriterianya dapat diketahui, prosesnya dapat diawasi, dan hasilnya dapat dijelaskan. Transparansi bukan sekadar membuka pintu; transparansi adalah membuat proses di balik pintu itu dapat dipertanggungjawabkan.. Termasuk komsel yang ditunjuk Menag. Ditengarai dalam Komsel tersebut masih ada LONDO IRENG penyebab Menag kecolongan dalam pengakuannya dalam raker dan RDPU dengan Komisi VIII DPR RI, 22 September 2026.

Di titik ini, gagasan pembentukan Panja Komisi VIII menjadi relevan sebagai mekanisme pengawasan apabila memang persoalan kepemimpinan UINSA tidak terselesaikan sebagaimana tenggat yang telah dinyatakan. Komisi VIII telah menyampaikan bahwa apabila dalam waktu satu minggu persoalan kepemimpinan UINSA tidak terselesaikan, Panja akan dibentuk untuk mendalami seluruh proses pemilihan dan pengangkatan rektor. Panja, jika benar-benar dibentuk, seharusnya tidak diposisikan sebagai instrumen untuk menentukan siapa yang menjadi rektor, melainkan sebagai forum pengawasan untuk menguji apakah prosedur, regulasi, dan pertanggungjawaban administratif telah berjalan sebagaimana mestinya.

Sebab, tuntutan transparansi tidak boleh berubah menjadi tuntutan agar pihak tertentu memenangkan proses seleksi. Transparansi justru berarti tidak boleh ada nama yang dipaksakan untuk menang sebelum proses berlangsung. Lima belas guru besar harus memperoleh kesempatan yang sama. Senat harus menjalankan fungsi akademiknya secara independen dalam koridor regulasi. Kementerian Agama harus menjelaskan tahapan seleksi pada tingkat kementerian. Dan Menteri Agama sebagai pejabat yang memiliki kewenangan penetapan harus mampu menjelaskan dasar keputusannya.

Problem UINSA bukan semata-mata tentang 15 orang yang sedang berebut posisi rektor. Problem yang lebih besar adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan terhadap mekanisme pemilihan pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri. Kementerian Agama sendiri menyatakan bahwa proses pemilihan rektor UINSA harus mengikuti tahapan formal yang ditentukan regulasi. Justru semakin penting agar setiap tahapan tersebut dapat dibaca dan dipahami publik sebagai proses yang fair.

Maka, yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar 15 nama baru, melainkan 15 nama dalam proses yang baru: proses yang lebih terbuka, lebih dapat diawasi, lebih objektif, dan lebih akuntabel. Jika prosesnya transparan, siapa pun yang akhirnya ditetapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh legitimasi akademik dan kelembagaan. Sebaliknya, jika proses kembali menyisakan pertanyaan yang tidak terjawab, pergantian nama tidak otomatis menyelesaikan krisis kepercayaan.

Pertanyaan publik UINSA sederhana: akankah 15 bakal calon rektor menjadi awal dari pemulihan kepercayaan, atau hanya menjadi babak baru dari persoalan lama? Jawabannya tidak ditentukan oleh banyaknya nama yang masuk, tetapi oleh seberapa terbuka proses yang akan menentukan tiga nama, dan akhirnya satu nama, untuk memimpin UINSA periode 2026–2030.

Transparansi harus dimulai sebelum tiga nama ditetapkan, bukan sesudah keputusan diumumkan. Dan akuntabilitas harus hadir sebelum muncul kontroversi baru, bukan setelah kampus kembali bergolak. Jika UINSA hendak memulai kembali proses pemilihan rektor, maka yang harus dibangun bukan hanya kepemimpinan baru, tetapi juga kepercayaan baru terhadap prosesnya.(*)

Referensi

Bovens, Mark. 2007. “Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework.” European Law Journal 13 (4): 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Lihat khusus Pasal 22–24 dan ketentuan mengenai konflik kepentingan.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2024. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2026. “Percepatan Pemilihan Rektor UINSA Tetap dalam Koridor Regulasi.” 25 September 2026.

Suchman, Mark C. 1995. “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches.” Academy of Management Review 20 (3): 571–610. https://doi.org/10.5465/AMR.1995.9508080331.

UIN Sunan Ampel Surabaya. 2026. “Bacarek: Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Periode 2026–2030.” Jadwal resmi penjaringan dan dasar hukum pemilihan rektor.

Komisi VIII DPR RI. 2026. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat mengenai polemik pemilihan dan pengangkatan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, 22 September 2026. Diberitakan antara lain oleh duta.co.

 

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry