JAKARTA | duta.co – Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak layak menuntut keadilan. Juru bicara pasangan Prabowo-Sandi itu, kini sedang menghadapi pemeriksaan polisi terkait duit Kemenpora untuk acara Kemah dan Apel pemuda.
“Ya. Dia (Dahnil) mengharapkan keadilan, begitu,” demikian akademisi Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Tukiran Taniredja, Sabtu (24/11).
Dahnil diperiksa Unit Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyimpangan dana kemah pemuda sebagai saksi. Kegiatan kemah pemuda sendiri dibiayai Kemenpora. Selain Pemuda Muhammadiyah, kegiatan juga melibatkan Gerakan Pemuda (GP) Ansor.
Dahnil merasa aneh karena yang diperiksa dan dicari-cari kesalahan hanya dirinya. “Mustinya tidak tebang pilih. Harus diperlakukan sama. Begitu yang diharapkan Danhil,” ungkap Guru Besar Pendidikan Kewarganegaraan itu.
Kini publik mulai ‘mencium aroma’ tebang pilih. Analis politik Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (24/11), mendesak agar seluruh program yang dijalankan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) diaudit. Dengan begitu terlihat kegiatan yang mana saja terindikasi korupsi.
“Kan banyak aktivitas Kemenpora, misalnya sosialisasi SEA Games, Asia Games dan Asian Para Games. Orang tidak pernah tahu tuh,” kata Adi Prayitno.
Menurut Adi, publik heran dengan langkah polisi. Korps Bhayangkara, kata dia, mestinya menggarap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara.
“Kalau mau jujur, suka ataupun tidak, Dahnil itu bukan pejabat publik. Dia cuma ketua ormas biasa yang tidak terlalu penting juga untuk diurus sebenarnya,” pungkas Adi. Bedanya kini Dahnil menjadi juru bicara Prabowo-Sandi.
Jangan Sampai Politis
Sementara, Tim Prabowo Subianto-Sandiaga mengaku sudah memasang kuda-kuda. Segala kemungkinan buruk terkait pemeriksaan Dahnil sudah diantisipasi. “Sudah kita hitunglah,” kata Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Faldo Maldini.
Faldo menyatakan bahwa pihak yang mereka lawan saat ini adalah penguasa yang punya semua instrumen. “Saya tidak bilang kasus ini politis. Tentunya saya tidak berharap ini politis, rusak demokrasi kita nanti,” imbuhnya.
Ditambahkan Faldo, selain terjadi di tahun politik, pengungkapan kasus dugaan penyalahgunaan dana Kemah Nasional Pemuda Islam belum ditunjukkan secara utuh oleh aparat penegak hukum. “Panitia acaranya juga bilang sudah mengembalikan dana itu. Ini kan penggunaan dana dari Kemenpora, tinggal Kemenpora juga ditanyai. Dibuka saja semuanya,” tandasnya.
Tanda tanya kasus ini menjadi PR (pekerjaan rumah) aparat penegak hukum. Seperti disampaikan Faldo, kalau sampai proses hukum ini bercampur dengan proses politik, maka, alam demokrasi akan kacau balau. Pemeriksaan Dahnil bisa menjadi bandul politik yang memalukan. (dem,rmol)
