SURABAYA | duta.co – Redaksi duta.co Jumat (20/2/26) sore kedatangan tamu seorang guru. Ia mengeluh karena anak-anak tidak mau makan, makanan dari MBG (Makan Bergizi Gratis). Alasannya tidak enak dan lain sebagainya. “Repot. Buktinya, banyak anak tidak suka. Dibilang gratis, tapi anggaran negera keluar begitu besar. Dibilang bergizi kok anak-anak nggak suka,” keluhnya.
Persis dengan suara Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto. Di Medsos kian ramai, kritik tajam (Tiyo) terhadap program MBG. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Sabtu, 14 Februari 2026, ia secara terang-terangan memplesetkan akronim MBG menjadi “Maling Berkedok Gizi”.
Kritik ini muncul di tengah kontroversi pemberian Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, yang disebut sebagai operator MBG. Padahal programnya dikaitkan dengan kasus keracunan yang melibatkan puluhan ribu anak. Dan, Dadan dinilai Tiyo sebagai orang yang tidak layak menangani gizi. “Dia itu ahli serangga,” katanya.
Menurut Tiyo, tidak ada evaluasi yang serius setelah kejadian itu. Yang terjadi justru klarifikasi bahwa angka 28 ribu korban bukanlah nyawa manusia, melainkan sekadar angka statistik yang dianggap kecil. “Sungguh kejam,” tulisnya.
Berkali-kali di medsos, Tiyo menyebut ini rezim bodoh. Menteri-menterinya hanya bisa memuji Presiden Prabowo. Dia menyebut angka Rp1,2 triliun perhari untuk MBG. Ini bodoh. Sudah begitu diserahkan yang bukan ahlinya. Ia menyebut Polri yang kebagian ribuan (sekitar 1.179) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Tiyo tugas Polri itu menjaga keamanan masyarakat. “Apa sudah tidak ada maling, begal? Kok polisi mengurus catering?,” kritiknya.
Diakui, Tiyo selaku Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) telah mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi pendidikan nasional menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Surat Tiyo itu dikirim menyusul tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang dipicu keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk kekecewaan karena suara mahasiswa dan masyarakat dianggap tidak didengar oleh pemerintah.
Salah satu poin utama yang disampaikan Tiyo, adalah bahwa tragedi NTT itu telah meruntuhkan pencapaian statistik yang selama ini dipamerkan Presiden Prabowo Subianto. Bawa orang Indonesia itu bahagia.
Tiyo pun minta MBG segera dihentikan. Meski dia mengaku mengalami teror, ancaman penculikan hingga penguntitan dan pembunuhan, tetapi berjanji tetap konsisten bersuara keras soal MBG.
Pengamat politik sekaligus mantan dosen Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung membela Tiyo agar tidak takut dalam teror yang diterima. Menurutnya, teror yang diterima Tiyo jelas bukan dari orang Prabowo. “Saya kira itu bukan dari orang Presiden Prabowo. Ada kelompok yang berusaha mengeruhkan suasana,” kata Rocky dengan Hersubeno Arief.
Menentang HAM?
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pihak yang berkeinginan meniadakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan beberapa program lainnya merupakan orang yang menentang HAM. Hal itu dia sampaikan saat merespons teror yang diterima Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.
Diketahui, dalam unggahan akun Instagramnya, @tiyoardiyanto_ sempat mengunggah video dengan mengenakan kaos bertuliskan Maling Berkedok Gizi sebagai bentuk protes terhadap program MBG. “Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia,” ujar Pigai, Jumat (20/2/2026).
Wakil Ketua BGN, Naniek S. Deyang, ikut bicara dan membantah adanya penyalahgunaan anggaran. Dalam penjelasannya, Naniek menyebut setiap anak yang menerima MBG dialokasikan anggaran Rp13–15 ribu perhari.
Dari angka itu, sekitar 8–10 ribu digunakan untuk bahan baku, 3 ribu untuk operasional dapur, dan sisanya diberikan sebagai insentif Mitra/Yayasan yang mengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Insentif ini bisa mencapai Rp6 juta perhari, sebagai kompensasi atas investasi dapur seluas 400 meter persegi lengkap dengan peralatan modern, senilai Rp3–6 miliar per unit.
Naniek menegaskan bahwa pengelolaan dana MBG dilakukan melalui mekanisme tiga lapis pengawasan, yaitu KaSPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi. Harga bahan baku mengacu pada HET dan dashboard BGN, sehingga Mitra/Yayasan tidak bisa menentukan harga sewenang-wenang.
Jika terjadi monopoli atau mark-up, SPPG dapat disuspend dan Mitra/Yayasan diganti. Pengawasan eksternal juga dilakukan oleh BPKP, KPK, dan Inspektorat BGN, termasuk tim investigasi baru yang akan mempublikasikan sanksi bagi pihak yang melanggar.
Program MBG, menurut Naniek, memiliki dampak sosial-ekonomi signifikan. Selain menyediakan makanan bergizi bagi 83 juta anak, MBG menyerap 1,2 juta tenaga kerja langsung, melibatkan hampir 800 ribu UMKM/Koperasi, serta berdampak pada petani, peternak, dan pabrik peralatan dapur.
Investasi swasta untuk pembangunan 33–35 ribu SPPG diperkirakan mencapai Rp90–100 triliun, menyerap tenaga kerja konstruksi, logistik, dan manufaktur.
Dibandingkan dengan program Bansos senilai 500–570 triliun rupiah yang dikelola melalui 27 kementerian, MBG dianggap lebih langsung memutar ekonomi dan memastikan keberlanjutan gizi anak-anak.
Naniek menyimpulkan, kontroversi bukan soal penyalahgunaan anggaran, tetapi persepsi publik terhadap angka insentif yang besar. MBG tetap menjadi program andalan pemerintah untuk meningkatkan gizi dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meski sejumlah pihak terus menyoroti skala anggaran dan besaran insentif bagi Mitra/Yayasan.
Apa pun, gelombang protes kian besar. Tiyo telah sukses membuat banyak tokoh bicara. Sejumlah dai juga mengkritisi program MBG yang dinilai hanya berkutat dari lingkaran politik presiden. Begitu juga soal anggaran, pemerintah dinilai menafikan ekonomi guru swasta yang hanya menerima ratusan ribu perbulan, jauh dari tukang cuci piring MBG. “Gaji guru 400 ribu perbulan, sementara yang cuci piring MBG bisa jutaan,” begitu kritik Ustadzah Mumpuni di medsos. (mky)
