PASURUAN | duta.co – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana mengeluarkan izin impor gula rafinasi pada semester II tahun 2018 ini. Jumlahnya yang terbilang cukup besar, hingga mencapai 1,8 juta ton gula rafinasi, yang disediakan untuk kebutuhan kalangan industri makanan dan minuman dalam waktu dekat.
Koordinator APTRI Jawa Timur, A Mawardi, mengungkapkan rencana impor gula tentunya akan mengebiri para petani tebu, bahkan lebih tragis menyengsarakan. “Masalah harga yang belum stabil di pasaran, ini ditambah lagi dengan adanya rencana pemerintah impor gula,” paparnya, saat dihubungi melalui telepon, Senin (20/8/2018).
Menurut Mawardi, meski kebijakan itu hanya rencana, namun sudah menimbulkan keresahan petani tebu. Bahkan munculkan kekecewaan petani tebu. “Kami meminta kepada pemerintah, agar menghentikan impor gula. Kami petani tebu se Indonesia mengingatkan kepada Pemerintah agar rencana impor gula itu dievaluasi,” beber dia.
Kebijakan membuka kran impor gula, baik gula kristal putih (GKP) dan gula mentah (raw sugar dan rafinasi), kata Mawardi, dianggap tidak masuk akal. Bahkan saat ini, persediaan gula di pasaran sudah melampaui batas, petani tebu tak bisa lagi menjualnya. “Jika ini tetap dilaksanakan, pemerintah sengaja sengsarakan petani tebu,” ujar Mawardi.
Tak hanya itu, sebelumnya petani tebu telah diresahkan adanya penetapan harga pembelian gula oleh Bulog sebesar Rp 9.700/kg. Namun, harga gula di pasaran saat ini justru di bawah Rp 9.700/kg. Ketidaksesuaian harga, dari hasil pantauan APTRI Jatim, lantaran PG swasta yang memproduksi berbahan baku raw sugar, banjiri pasar.
Selain itu, menumpuknya stok gula di pasaran, juga membuat harga gula anjlok. Tentu saja, hal itu dianggapnya telah memukul keberlanjutan dan kehidupan petani tebu. “Kalau diteruskan pasti akan kami pertanyakan alasannya. Kami akan ke Jakarta. Kami akan membuang gula di kantor Kementerian Perindag,” imbuh Mawardi. (dul)
