JOMBANG | duta.co – Langkah Polres Jombang membubarkan pesta komunitas remaja Batados mendapat respons positif dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jombang, Andik Basuki Rahmad. Ia menyebut, pesta yang melibatkan ratusan remaja, musik DJ, minuman keras, pakaian tidak sopan, hingga percampuran antara laki-laki dan perempuan, jelas merupakan bentuk penyimpangan nilai sosial dan agama.
Ia menilai, jika kegiatan seperti ini terus dibiarkan tanpa penindakan tegas, akan menjadi preseden buruk bagi masa depan generasi muda di Kabupaten Jombang.
“Bukan musik DJ-nya yang jadi masalah. Musik adalah seni. Tapi kalau di balik dalih ‘silaturahmi’ ternyata justru terjadi pelanggaran norma dan etika, maka itu sudah menyimpang,” tegas Andik kepada duta.co, Selasa (29/7).
Ia menyamakan fenomena ini dengan keramaian sound horeg yang juga sering menimbulkan kegelisahan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, bukan alatnya yang salah, tetapi gaya hidup yang dibentuk dan perilaku bebas yang melingkupinya.
“Banyak yang terjadi di lapangan, pesta semacam ini sering menjadi pintu masuk pergaulan bebas, konsumsi alkohol, bahkan kekerasan. Kita semua tahu, itu bukan warisan nilai-nilai kita,” ujarnya.
Andik tak menampik bahwa generasi muda membutuhkan ruang ekspresi. Namun, ia menegaskan, ruang tersebut harus dibingkai dalam batas-batas norma dan nilai budaya Jombang sebagai Kota Santri.
“Silakan berekspresi, silakan berkarya, tapi jangan sampai melanggar. Ada adab, ada nilai, ada norma yang harus dihormati. Dalam hal ini, panitia penyelenggara mestinya tahu aturan dan batas-batasnya,” lanjutnya.
Ia berharap kejadian ini menjadi momentum reflektif, tidak hanya bagi para pelaku acara, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, pendidik, dan pemerintah daerah.
“Jangan sampai kita hanya sibuk pada pembangunan fisik, tapi lupa membangun karakter anak-anak kita. Rumah boleh megah, jalan boleh mulus, tapi kalau moral generasinya hancur, semua akan sia-sia,” katanya.
Lebih lanjut, Andik menyerukan perlunya kolaborasi antar-elemen — dari Pemkab, DPRD, Polres, TNI, tokoh masyarakat, hingga organisasi keagamaan — untuk merumuskan regulasi yang jelas terkait penyelenggaraan event yang melibatkan remaja.
Menurutnya, tidak cukup hanya membubarkan atau menertibkan setelah kejadian. Harus ada aturan yang tegas namun edukatif, agar generasi muda bisa tetap menyalurkan energi dan kreativitasnya tanpa terjebak dalam perilaku menyimpang.
“Harus ada forum bersama. Kita duduk bareng, cari solusi, buat regulasi. Jangan hanya reaktif, tapi preventif. Kita harus jaga anak-anak kita agar tidak jadi korban kebebasan yang tanpa arah,” pungkasnya. (din)
