JOMBANG | duta.co – Pada bulan Juni 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang membuat trobosan dengan meluncurkan aplikasi Pelaporan perundungan alias Plendungan. Aplikasi ini adalah wujud komitmen Dinas P dan K Jombang untuk menciptakan lingkungan sekolah bebas dari tindak kekerasan dan perundungan (bullying). Jika ada kejadian kekerasan, pihak sekolah dapat mengadukan langsung melalui aplikasi Plendungan.
Namun sayang, program aplikasi Plendungan yang dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) belum berusia satu tahun ini tidak dapat diakses atau merespon aduan dari pihak sekolahan dan masyarakat.
“Kemarin saya coba mengadukan kejadian namun tidak dapat diakses,” kata salah satu guru yang tidak mau disebut namanya, Rabu (8/1).
Lebih lanjut. Ia menuturkan, setelah tidak bisa diakses dia berpikir mungkin jaringan sedang sibuk dan mencoba lagi satu jam kemudian, ternyata situasi masih sama. “Saya coba lagi sekitar satu jam tetap sama tidak bisa diakses dan saya coba lagi besoknya sama tidak ada respon sama sekali,” bebernya.
Sebelumnya, aplikasi Plendungan dapat diakses dengan mudah dan langsung merespon. Namun, setelah adanya skandal di lingkungan Dinas P dan K, aplikasi tidak berfungsi sama sekali.
“Awalnya bagus, namun setelah ada kejadian skandal tidak berfungsi lagi,” katanya.
Sementara itu, secara terpisah, Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Wor Windari, M.Si., saat dikonfirmasi, membenarkan jika Aplikasi Plendungan untuk sementara belum bisa diakses karena ada perubahan di internal Dinas P dan K.
“Bener tidak bisa diakses karena ada perubahan Satgas bagian menangani aplikasi Plendungan tersebut,” katanya.
Windari berharap, para guru atau masyarakat bersabar karena masih ada perubahan di dalam internal instansi untuk menangani aplikasi tersebut. “Segera akan kami tata kembali, karena kebetulan saat peluncuran program tersebut saya belum disini,” tambahnya.
Demi memberikan pelayanan dan mengantisipasi bullying, pihaknya berjanji akan segera menata kembali supaya pihak sekolahan dan masyarakat dapat mengakses kembali jika ada kejadian saat terjadinya proses belajar mengajar. “Segera akan kami tata kembali,” pungkasnya. (Din)
