MALANG | duta.co — Aparat Penegak Hukum (APH) harus mengusut tuntas tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu serta Kemendikdasmen yang mengeluarkan surat keterangan (Suket) atas nama Gibran Rakabuming Raka.
“Berakhirnya kekuasaan tidak berarti berakhirnya tanggung jawab, sebab setiap keputusan publik meninggalkan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan,” demikian disampaikan Abd Aziz, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK), Founder and Senior Managing Partner Firma Hukum PROGRESIF LAW Jakarta, kepada duta.co, Jumat (13/11/26).
Menurut Ketua Umum Kaukus Intelektual Nahdlatul Ulama (KALAM NU) ini, pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk mengevaluasi proses hukum dan administrasi yang melatarbelakangi pencalonannya.
“Kami, Dewan Pengurus Pusat Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPP GMPK) menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada pengunduran diri seorang pejabat, tetapi harus menjangkau seluruh institusi yang terlibat dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonannya,” tegasnya.
Berdasarkan dua surat bertanggal 12 November 2026, ujarnya, Gibran terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan pengunduran diri kepada Ketua MPR. Dalam surat berikutnya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran secara eksplisit menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dan meminta tindak lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. DPP GMPK memandang bahwa proses konstitusional tersebut harus dibedakan dari persoalan pertanggungjawaban hukum atas proses pencalonannya.
“Pangkal persoalan yang harus diusut adalah penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026, surat tersebut dicabut sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung. Keputusan ini menuntut penelusuran lebih jauh mengenai dasar penerbitan, prosedur pemeriksaan, dan tanggung jawab pejabat yang terlibat,” urai Aziz.
Pada halaman pertama SK Nomor 206 Tahun 2026, katanya, disebutkan bahwa Mahkamah Agung telah menyatakan batal surat keterangan tersebut dan mewajibkan pejabat terkait mencabutnya. Selanjutnya, diktum KESATU mencabut surat penyetaraan, sedangkan diktum KEDUA menyatakan dokumen tersebut ditarik dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (erga omnes).
“Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup diselesaikan melalui pencabutan administratif, tetapi perlu ditelusuri apakah terdapat kesalahan atau pelanggaran dalam proses penerbitannya,” tegasnya.
DPP GMPK, lanjutnya, mempertanyakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerbitkan surat penyetaraan tersebut pada 2019. Apakah seluruh persyaratan telah diperiksa secara substantif, termasuk dokumen yang menjadi dasar pemberian penyetaraan pendidikan? Jika ditemukan penyimpangan, harus diungkap apakah hal tersebut merupakan kesalahan administrasi, kelalaian pejabat, penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja.
Tanggung jawab berikutnya harus diarahkan kepada KPU sebagai lembaga yang melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. KPU tidak cukup hanya menerima dokumen formal, tetapi wajib memastikan pemenuhan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, harus dibuka bagaimana proses verifikasi dilakukan hingga Gibran dinyatakan memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon Wakil Presiden.
“Bawaslu? Sama. Juga harus menjelaskan pelaksanaan fungsi pengawasan dalam seluruh tahapan pencalonan tersebut. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu berkewajiban mengawasi pemenuhan persyaratan pencalonan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya. Apabila terdapat informasi atau keberatan mengenai keabsahan dokumen, publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan dan tindakan apa yang telah diambil,” jelasnya.
Maka, kata Aziz, DPP GMPK menegaskan bahwa Kemendikbud, KPU, dan Bawaslu tidak boleh saling melempar tanggung jawab. Masing-masing institusi harus menjelaskan tindakan, kewenangan, prosedur, serta dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Pemeriksaan harus menjangkau pejabat teknis maupun pengambil keputusan sepanjang terdapat bukti keterlibatan dan relevansi kewenangannya.
Secara moral dan etik, pejabat publik yang terbukti lalai menjalankan amanah dalam persoalan persyaratan pencalonan pemimpin nasional harus berani mengevaluasi tanggung jawab jabatannya. Apabila terbukti melakukan pelanggaran serius, pengunduran diri merupakan bentuk pertanggungjawaban moral yang patut dipertimbangkan. Namun, pengunduran diri tidak boleh dijadikan jalan untuk menghindari pemeriksaan administratif maupun proses hukum.
Apabila ditemukan indikasi kesengajaan memanipulasi dokumen, pemalsuan, penyalahgunaan kewenangan, atau persekongkolan melawan hukum, aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya. Pemeriksaan harus mengungkap siapa yang melakukan, memerintahkan, mengetahui, dan turut mengambil bagian dalam tindakan tersebut. Penetapan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah, bukan semata-mata dugaan atau tekanan politik.
“Atas dasar itu, DPP GMPK mendesak Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK melakukan penelaahan serta penyelidikan secara serius sesuai kewenangan masing-masing. Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pejabat teknis yang menerbitkan atau memeriksa dokumen, tetapi harus menelusuri seluruh rangkaian pengambilan keputusan. Tidak boleh ada pihak yang luput dari pemeriksaan hanya karena kedudukan, jabatan, ataupun pengaruh politiknya,” tambahnya.
DPP GMPK juga meminta agar seluruh dokumen penerbitan surat penyetaraan, korespondensi kedinasan, berita acara verifikasi, dan catatan pemeriksaan diamankan sesuai prosedur hukum. Dokumen tersebut diperlukan untuk merekonstruksi hubungan antara penerbitan surat penyetaraan pada 2019 dan proses penetapan pasangan calon pada Pemilu 2024. Penelusuran ini penting agar tidak ada fakta yang dihilangkan maupun tanggung jawab yang dialihkan kepada pihak lain.
Dalam perspektif hukum tata negara, persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan norma hukum yang wajib diterapkan secara konsisten. Tidak boleh ada perlakuan istimewa, standar ganda, ataupun pelonggaran persyaratan karena kedekatan politik dan kekuasaan. Apabila ditemukan penyimpangan, evaluasi harus menjangkau tanggung jawab individu sekaligus sistem kelembagaan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut.
Jadi? “DPP GMPK menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak menghapus kewajiban negara untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran hukum dalam proses penerbitan dan verifikasi dokumen persyaratan pencalonannya. Jabatan dapat berakhir, surat keterangan dapat dicabut, dan dinamika politik dapat berubah, tetapi pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangan publik tetap harus dituntaskan. Sebab, keadilan tidak diukur dari siapa yang meninggalkan jabatan, melainkan dari keberanian negara mengungkap siapa saja yang harus bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)
