BLITAR | duta.co – Risiko dan ketidakpastian global cenderung meningkat menyebabkan pelemahan prospek ekonomi global. Perkembangan ekonomi nasional di tahun 2024 ini menunjukkan tren yang membaik, meskipun masih dibayangi tingginya risiko dan ketidakpastian.
Kondisi perekonomian fundamental Indonesia masih kuat, pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan akhir bulan Agustus 2024 masih terjaga. Pendapatan Negara terus meningkat. Belanja negara yang berkualitas (efektif dan efisien) menjadi bentuk kehadiran negara dalam proses penguatan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Arinto Sujatmono, Kepala KPPN Blitar.
Sebagai wujud dari sinergi dan kolaborasi yang kuat, unit Kementerian Keuangan regional Blitar menggelar konferensi pers mengenai Kinerja APBN Regional Blitar periode data sampai dengan 31 Agustus 2024, Senin (23/9/24).
Dalam paparannya yang diikuti beberapa satker dan mitra kerja melalui Zoom (daring), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar menjelaskan, realisasi pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung mencapai sebesar Rp1,69 triliun, sedangkan realisasi belanja APBN tercatat sebesar Rp4,23 triliun atau sebesar 68,6% dari pagu belanja.
“Kinerja APBN Wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 31 Agustus 2024 terus menunjukkan hasil yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. APBN 2024 terus dioptimalkan sebagai instrumen dalam mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas perekonomian masyarakat,” jelas Kepala KPPN Blitar Arinto Sujatmono pada konferensi Pers APBN KiTa Regional Blitar Periode Data s.d. 31 Agustus 2024 di Blitar, Senin (23/9/24).
Lanjutnya, kinerja pendapatan APBN di wilayah Blitar dan Tulungagung sampai dengan 31 Agustus 2024 terus menunjukkan nilai yang positif. “Realisasi pendapatan negara di wilayah pembayaran KPPN Blitar sebesar Rp1,69 triliun, meningkat sebesar Rp395,57 miliar dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp1,29 triliun,” imbuhnya.
Komponen pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,44 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp242,88 miliar. Penerimaan Perpajakan yang bersumber dari penerimaan Pajak terdiri dari pajak dalam negeri sebesar
Rp1,4 triliun dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp45,37 miliar. Pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp411,33 miliar, Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp418,36 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp8,29 miliar, Pajak Lainnya Rp27,19 miliar dan setoran Cukai sebesar Rp537,45 miliar.
“Sedangkan untuk Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp45,37 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp92,61 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum sebesar Rp150,28 miliar,” urai Arinto.
Kinerja belanja, realisasi belanja negara sampai dengan 31 Agustus 2024 mencapai Rp4,23 triliun atau sebesar 68,6% dari pagu belanja, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar 64,85% dari pagu belanja.
“Realisasi tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp947,8 miliar atau 61,18% dari pagu alokasi anggaran, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp3,29 triliun atau 71,08% dari pagu alokasi anggaran,” terangnya.
Realisasi BPP tersebut terutama dimanfaatkan untuk menjaga kesejahteraan melalui perlindungan sosial,pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, sarana prasarana pertanian, keterjangkauan energi, dan dukungan kepada UMKM.
Selain itu, revitalisasi pasar Nglegok melalui dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan dilakukan guna meningkatkan perekonomian para pedagang serta mempercepat perputaran perekonomian masyarakat di Kabupaten Blitar.
Realisasi BPP terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp474,15 miliar atau 70,23% dari alokasi anggaran, realisasi belanja barang sebesar Rp383,55 miliar atau 57,42% dari alokasi anggaran, belanja modal sebesar Rp69,88 miliar atau 38,49% dari alokasi anggaran serta belanja bantuan sosial sebesar Rp20,23 miliar atau 83,49% dari alokasi anggaran.
“Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari dana bagi hasil sebesar Rp124,14 miliar atau 52,68% dari alokasi anggaran, dana alokasi umum sebesar Rp2,01 triliun atau 72,66% dari alokasi anggaran, dana transfer khusus sebesar Rp651,55 miliar atau 62,08% dari alokasi anggaran, dana desa sebesar Rp456,8 miliar atau 95,62% dari alokasi anggaran serta dana insentif fiskal sebesar Rp44,89 miliar atau 46,98% dari alokasi anggaran,” tutupnya. (*)
