JOMBANG | duta.co – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan. Dalam forum Diskusi Total Politik Jombang, sejumlah narasumber menilai postur APBD sebesar sekitar Rp2,7 triliun masih terlalu didominasi belanja pegawai sehingga ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik dinilai belum optimal.
Pengamat politik yang akrab disapa Gus Didin mengatakan, komposisi anggaran saat ini dikhawatirkan menghambat realisasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Jombang apabila tidak diikuti pembenahan kebijakan penganggaran.
“APBD Jombang lebih banyak terserap untuk belanja pegawai. Dengan kondisi seperti ini, kami tidak yakin program prioritas kepala daerah bisa berjalan maksimal jika performa anggaran tidak diubah agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya. Minggu malam (5/7).
Ia juga menitipkan pesan kepada pimpinan DPRD agar lebih cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Menurutnya, masih terdapat ketimpangan antara alokasi sejumlah program dengan persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
“Gus Misbah saya titip pesan buat Pimpinan DPRD Pak Hadi, Gus Sentot, Mbak Dellah dan Mas Dony jika tunjangan perumahan mencapai Rp. 35 juta namun satu sisi lain masih banyak anak putus sekolah. Masih butuh perhatian,” tegasnya.
Senada dengan itu, Saean konsultan politik menilai tantangan terbesar kepala daerah bukan hanya menyusun program, tetapi juga menggerakkan birokrasi agar selaras dengan visi pembangunan.
Menurutnya, dalam praktik penganggaran, peran birokrasi masih sangat dominan. Bahkan, pejabat teknis di organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya pada level kepala bidang, dinilai lebih memahami dan mengendalikan pelaksanaan anggaran dibandingkan aktor politik.
“Bupati harus mampu mengorganisasi birokrasi. Jangan sampai birokrasi justru menjadi pihak yang paling menentukan arah anggaran. Kepala bidang di OPD sangat memahami mekanisme anggaran sehingga pengawasan harus diperkuat,” katanya.
Saean juga mengkritik fungsi pengawasan DPRD yang dinilai belum berjalan maksimal. Ia menilai aktivitas kunjungan kerja anggota dewan seharusnya lebih diarahkan untuk menyerap aspirasi masyarakat dibanding sekadar melakukan perjalanan ke luar daerah.
“Fungsi kontrol DPRD harus diperkuat. Kunjungan kerja semestinya lebih banyak dilakukan ke tengah masyarakat untuk mengetahui persoalan riil yang mereka hadapi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Jombang sekaligus Ketua DPC Partai NasDem Jombang, Gus Misbah, membenarkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini memang tidak mudah. Menurutnya, hampir seluruh pemerintah daerah menghadapi tekanan akibat keterbatasan anggaran dan adanya kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga harus memenuhi ketentuan mengenai proporsi belanja pegawai sehingga ruang fiskal menjadi semakin sempit
Meski demikian, Gus Misbah menegaskan forum diskusi publik seperti ini sangat penting sebagai ruang evaluasi terhadap kebijakan anggaran maupun fungsi pengawasan DPRD.
“Kritik terhadap APBD maupun DPRD harus menjadi energi perbaikan. Kalau fungsi kontrol dirasa belum maksimal, maka harus terus didorong agar semakin baik,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi kepada DPRD apabila menemukan persoalan di lapangan.
“Silakan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui surat atau mekanisme yang ada. Dengan begitu persoalan -persoalan di lapangan dapat diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (din)
