SURABAYA | duta.co – DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Gubernur dan Wakil Gubernur menggelar rapat paripurna, untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2026, pada Sabtu (15/11/2025).
Sebelum pengesahan dilakukan, paripurna diawali dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda APBD TA 2026 dan Pendapat Akhir Gubernur.
Dalam penyampaiannya, Juru Bicara Fraksi PKS Lilik Hendarwati menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III tahun 2025 yang mencapai 5,22% (y-o-y) dan 1,7% (q-to-q), yang berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, capaian positif tersebut harus diiringi kebijakan fiskal yang efektif serta penguatan serapan APBD pada sisa tahun anggaran 2025.
“Pengawalan kebijakan pembangunan termasuk percepatan penyerapan APBD harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini berpengaruh pada besaran SILPA 2025 yang akan digunakan sebagai pembiayaan APBD 2026 nantinya,” ujar anggota Komisi C DPRD Jatim.
Ia juga menegaskan, perlunya penyesuaian prognosis peningkatan PAD 2026 seiring tren kenaikan pertumbuhan ekonomi. Apalagi kontribusi PAD yang mencapai 66 persen dinilai masih dapat ditingkatkan dengan menggali potensi pendapatan daerah yang belum optimal.
Terkait pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun, Fraksi PKS mendorong pemerintah provinsi melakukan perbaikan kebijakan fiskal melalui peningkatan target PAD maksimal 5 persen dengan mempertimbangkan potensi dan realisasi tiga tahun terakhir.
“Peningkatan PAD dilakukan tanpa menaikkan tarif pajak dan retribusi, tetapi melalui perbaikan tata kelola BUMD, optimalisasi aset daerah, serta digitalisasi kerja sama pemanfaatan aset,” paparnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS menekankan agar pengurangan TKD tidak berdampak pada pelayanan dasar dan capaian pembangunan manusia, melihat capaian IPM Jawa Timur tahun 2025 yang diproyeksikan sebesar 76,13 dari 75,35 pada 2024 harus terus meningkat melalui kebijakan fiskal berkelanjutan di 2026.
Serta Program pro rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan seperti beasiswa, hibah dan bantuan sosial untuk penanganan stunting juga diminta tetap menjadi prioritas.
Lilik turut menyoroti, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih didominasi oleh Gen Z dan milenial. Ia menilai TPT 2025 sebesar 3,88 persen masih dibayangi tingginya pengangguran lulusan SMK (6,78 persen) dan SMA (5,75 persen).
“Kebijakan belanja daerah harus memperkuat pendidikan menengah dan kejuruan, memperluas program penjaminan kerja seperti job market fair, milenial job center, serta revitalisasi pelatihan kerja hingga pedesaan. Di saat yang sama, perbaikan iklim investasi harus terus didorong,” katanya.
Menutup pendapat akhir fraksi, PKS berharap APBD 2026 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Semoga APBD 2026 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Seperti diketahui Pendapatan Daerah sebesar Rp26,3 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp27,2 triliun, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp916,7 miliar. (rud)
