JAKARTA | duta.co – Jangan dikaitkan dengan politik, inilah fakta yang mengerikan tentang tata kelola perdagangan kita. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi ekspor Indonesia sepanjang 2018 mencapai US$ 180,06 miliar. Sementara impor di bulan yang sama tercatat US$ 188,63 miliar.
Dengan demikian, neraca perdagangan RI sepanjang 2018 defisit US$ 8,57 miliar. Nilai ekspor dan impor itu sama-sama naik. Angka ekspor naik tipis 6,65% secara tahunan, sementara angka impor naik 20,15% dibandingkan periode yang sama tahun 2017.
“Untuk tahun 2018, neraca dagang kita defisit US$ 8,57 miliar,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam jumpa pers di kantor pusat BPS, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).
Angka defisit neraca perdagangan pada tahun 2018 menjadi yang paling besar semenjak tahun 1970. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pun memberi penjelasan. Darmin mengatakan kondisi itu disebabkan ekspor non migas tidak mampu mengimbangi tingginya impor migas. Neraca migas terus mengalami defisit.
“Neraca migasnya defisitnya naik terus. Ya memang migas itu bukan sesuatu yang mudah. Itu karena kebutuhan kita. Sementara non migas pertumbuhannya tidak mampu mengimbangi,” kata Darmin di kantornya, Selasa (15/1/2019).
Berbeda dengan tahun sebelumnya di mana ekspor non migas masih tumbuh cukup baik dalam mengimbangi impor migas.
“Tahun lalu, surplus non migas masih melebihi defisit migas sehingga tahun lalu total neraca perdagangannya masih plus. Angkanya lihat saja lah, sudah tidak ingat. Kalau yang tahun ini surplus non migas sudah tidak bisa mengimbangi,” sebutnya.
Untuk menekan defisit neraca perdagangan, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan B20 agar konsumsi BBM impor berkurang.
Disamping itu pemerintah juga bakal berupaya terus mendorong ekspor non migas. Itu dilakukan untuk mengimbangi defisit akibat impor migas.
“Itu berarti secara kebijakan, ya kalau migas itu tidak terlalu mudah, walaupun kita berharap ada pengaruhnya dari B20. Yang perlu betul kita lakukan adalah mendorong ekspor non migas,” paparnya.
Berkaitan dengan itu, pemerintah membuka peluang untuk mendorong ekspor ke negara-negara di Afrika.
Jika melihat ke belakang maka realisasi defisit neraca perdagangan tahun 2018 memang paling terbesar semenjak 1945. Hanya saja, BPS tidak mencatat secara rinci realisasi neraca dagang di saat Indonesia merdeka.
“Kalau kita mundur ke belakang, ada defisit di 2012 mengalami defisit US$ 1,7 miliar, 2013 defisit US$ 4,08 miliar, 2014 defisit US$ 1,89 miliar, 1975 defisit US$ 391 juta. 1945 defisit, tapi kita angkanya terputus di 1945,” demikian Kepala BPS Kecuk Suhariyanto.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Yunita Rusanti mengatakan, defisit yang terjadi pada masa silam tidak sebesar yang terjadi di tahun 2018. “Nggak, kayanya ini (2018) yang paling besar. Tapi sejak kapannya ini kita belum mau menyebut,” kata Yunita.
Komentar Dahlan Iskan di rmol.co cukup menarik. “APA boleh buat: Biro Pusat Statistik harus mengeluarkan angka ini. Kemarin. Yang secara politik tentu hanya menambah panas tahun politik. Tapi BPS adalah lembaga data. Yang harus mengumumkan hitam adalah hitam. Putih bukanlah jingga,” tulisnya. (dtc,rmol)
