SURABAYA | duta.co – Wakil Ketua DPRD Jatim mengajak kaum intelektual untuk mengisi ruang kosong di dunia politik. Upaya ini untuk memperbaiki kualitas politik saat ini dengan pemikiran yang lebih berintegritas.

Hal ini bukan tanpa alasan, di masa awal kemerdekaan, para politikus yang mewarnai dan berjasa dalam proses berdirinya negara Indonesia merupakan kaum intelektual. Nuansa intelektualisme amat kental, karena founding fathers di antaranya adalah guru dan dosen.

Di samping itu, pria yang namanya masuk bursa Cagub Jatim 2024 ini tak menampik bahwa panggung politik tak memberi ruang yang cukup besar kepada kaum intelektual. Imbasnya, perdebatan di ruang publik justru diriuhkan oleh gimmick dan politicking.

Menurutnya, kondisi itu amat kontras dengan suasana di awal-awal kemerdekaan Indonesia yang berisi pemikiran-pemikiran jernih.

“Ini salah siapa? Tidak ada yang bisa disalahkan. Tugas partai politik memang harus merekrut dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar panggung politik kita diisi kembali dengan perdebatan-perdebatan intelektual seperti tergambar dalam perdebatan BPUPKI menjelang kemerdekaan, sangat dalam, sangat bernas, oleh tokok-tokoh yang berintegritas,” paparnya secara daring dalam acara studium general yang digelar Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah bertajuk “Membengun Kolaborasi untuk Meneguhkan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi”, Kamis (10/2/2022).

Menurutnya, perguruan tinggi adalah lembaga yang memproduksi pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, teori-teori, atau ide-ide yang akan jadi bahan baku bagi suatu kebijakan yang bermutu.

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu menerangkan bahwa perguruan tinggi merupakan bagian sangat penting dalam konstruksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, urgensi itu dapat dinilai baik dalam tinjauan sosiologi maupun agama.

Dalam tinjauan agama, referensi penting dalam ajaran agama menegaskan kehidupan di dunia ini, dibangun dengan empat pilar. Pertama, kontribusi pemikiran dari ulama atau cendikiawan. Kedua, kebijakan yang adil dari umara (pemimpin). Ketiga, kontribusi kaum elit secara ekonomi, kaum filantropis, dalam aksi sosial untuk kepentingan publik. “Yang keempat adalah keridhoan dan doa orang-orang fakir miskin,” jelas politikus keluarga Ponpes Sidogiri ini.

Empat pilar itu, Sadad melanjutkan, bisa menjadi dasar untuk merancang dan membangun kolaborasi. Ia menilai semua itu memiliki manfaat dan ketergantungan. Lebih-lebih kolaborasi kampus dan pemerintah itu penting untuk membuat suatu kebijakan. Zal

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry