SEMARANG | duta.co – Satuan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser Kota Semarang, Selasa (04/04/2017) melakukan road show ke sejumlah instansi, terkait rencana aksi DPD HTI Jawa Tengah, menggelar aksi ‘Masirah Panji Rasulullah saw. bertajuk ‘Khilafah Kewajiban Syar’i, Jalan Kebangkitan Umat’ Ahad (9/4/2017), di Gor Tri Lomba Juang, Simpang Lima, Jl Pahlawan, Semarang.
Setelah dari Mapolrestabes Semarang menyerahkan sejumlah atribut khilafah, GP Ansor dan Banser merapat ke Gedung DPRD serta Pemerintah Kota Semarang. Sejumlah pimpinan DPRD menyambut kedatangan mereka. Tampak Joko Santoso, Wiwin Subiyono dan Agung Budi Margono (masing-masing Wakil Ketua DPRD kota Semarang).
“Kebetulan Pak Ketua (Supriyadi) sedang luar kota,” demikian disampaikan Joko Santoso kepada puluhan delegasi GP Ansor dan Banser.
Menurut Joko Santoso, SE, MM, secara kelembagaan masalah terkait khilafah HTI ini, memang perlu kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, tentang sejauh mana kegiatan HTI tersebut.
“Namun secara pribadi terkait kewaspadaan dengan adanya upaya yang merongrong keutuhan NKRI, perlu kita dukung. Masukan dari GP Ansor dan Banser ini harus kita dukung bersama demi keutuhan NKRI,” jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Wiwin Subiyono. Menurutnya, pihaknya juga sering diundang Hizbut Tahrir Indonesia dengan berbagai agenda. Di depan kader HTI, ia selalu wanti-wanti dengan NKRI.
“Ya! Saya sering diundang di acara HTI dan selalu saya sampaikan berulang kali, bahwa, urusan kebangsaan NKRI adalah harga mati. Kalau selama mereka melakukan pengajian biasa, ya kita izinkan. Tetapi kalau pengajian tersebut mengarah pada kekiri-kirian atau kekanan-kananan, ya itu sudah menjadi tugas kita bersama (untuk menyelesaikan) sebagai anak bangsa,” tuturnya.
Sementara, Agung Budi Margono juga mengapresiasi sikap GP Ansor dan Banser yang secara cepat berkoordinasi dengan aparat. “Ketika terjadi hal-hal yang membahayakan NKRI, langsung saja koordinasi kepada pihak yang berwajib. Jadi apa yang dilakukan GP Ansor dan Banser ini, sudah tepat,” jelasnya.
Semua sepakat, bahwa, NKRI harus dibentengi dan dijaga sekuat tenaga. Apalagi akhir-akhir ini ada gerakan sistematis yang berupaya mengacaukan sistem ketatanegaraan. Sementara aparat keamanan sendiri belum bisa menjangkau wilayah ini, lantaran terbentur UU.
“Karena itu, rakyat harus pro aktif, ikut serta mengawal NKRI sampai titik darah penghabisan. Ini kewajiban yang tidak boleh ditawar,” demikian disampaikan Kasatkorcab Banser Kota Semarang Suharmanto, ST di kepada duta.co, usai bertemu pimpinan dewan.
Sementara keinginan GP Ansor dan Banser bertemu Walikota Semarang tidak kesampaian, karena Walikota sedang luar kota, sehingga agenda disusun ulang. “Kita perlu bertemu dengan Pak Walikota, apalagi izin penggunaan GOR Tri Lomba Juang adalah domain beliau. “Kita mendengar belum ada izin untuk HTI. Kalau pun ada kita minta dicabut,” jelas Suharmanto. (rif)
