Niken Savitri Primasari, SE.,MM.,(Ak)
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Teknologi Digital (FEBTD)
PEMERINTAH baru-baru ini mengumumkan penundaan pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga 2027.
Keputusan ini datang di tengah sorotan publik terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2021 lalu yang menyebutkan adanya 124.960 pensiunan PNS yang belum menerima pengembalian dana Tapera senilai Rp 567,5 miliar.
Tambahan kejutan datang dari Muhammadiyah yang menarik dana sebesar Rp 15 triliun dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Kombinasi isu ini menciptakan gelombang pertanyaan dan kekhawatiran di masyarakat.
Penundaan Tapera: Apa yang Terjadi?
Program Tapera, yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah layak huni, kini harus menghadapi penundaan hingga 2027. Alasan penundaan ini belum sepenuhnya jelas, namun sejumlah pihak mengaitkannya dengan masalah manajemen dan kesiapan infrastruktur untuk mengelola dana yang sangat besar.
Temuan BPK: Dana Pensiunan yang Tertahan
Temuan BPK pada 2021 mengungkapkan bahwa ada sekitar 124.960 pensiunan PNS yang belum mendapatkan pengembalian dana Tapera yang mencapai Rp 567,5 miliar. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran akan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana Tapera. BPK menekankan pentingnya perbaikan sistem dan pengelolaan untuk memastikan hak-hak para pensiunan terpenuhi.
Penarikan Dana Muhammadiyah: Tanda Kegelisahan?
Dalam perkembangan yang mengejutkan, Muhammadiyah menarik dana sebesar Rp 15 triliun dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Langkah ini menimbulkan spekulasi terkait stabilitas dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah, khususnya di tengah isu-isu yang sedang melanda Tapera.
Info Lebih Lengkap Buka Website Resmi Unusa
Meski alasan penarikan dana ini belum dijelaskan secara rinci oleh Muhammadiyah, banyak yang melihatnya sebagai bentuk kekhawatiran terhadap keamanan dan pengelolaan dana di bank syariah.
Dampak dan Tantangan ke Depan
Penundaan Tapera hingga 2027, ditambah dengan temuan BPK dan penarikan dana besar-besaran oleh Muhammadiyah, membawa sejumlah dampak dan tantangan yang harus dihadapi.
1. Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik terhadap program Tapera dan pengelolaan dana pemerintah bisa terpengaruh negatif. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan sangat penting. Publik harus merasa yakin bahwa dana mereka dikelola dengan baik dan dilaporkan secara terbuka.
2. Stabilitas Keuangan
Penarikan dana besar oleh Muhammadiyah dari BSI bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas bank syariah. Bank dan otoritas terkait perlu bekerja keras untuk meyakinkan nasabah akan keamanan dan keandalan sistem keuangan mereka. Transparansi informasi mengenai kondisi keuangan bank dan jaminan dari otoritas keuangan dapat membantu meredakan kekhawatiran ini.
3. Perbaikan Sistem
Temuan BPK menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan sistem pengelolaan dana Tapera. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan dana pensiunan dan dana Tapera dikelola dengan baik dan tepat sasaran.
Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penerapan teknologi informasi yang mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan dana, adalah langkah-langkah yang perlu diambil.
Kesimpulan
Penundaan Tapera hingga 2027, temuan BPK mengenai dana pensiunan yang belum dikembalikan, dan penarikan dana besar Muhammadiyah dari BSI menciptakan tantangan yang kompleks bagi pemerintah dan institusi terkait. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk mengatasinya.
Pemerintah dan otoritas keuangan perlu bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa program-program yang ada dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. *
Dengan penerapan Good Corporate Governance dan peningkatan transparansi informasi publik, diharapkan kepercayaan publik dapat pulih dan program-program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
Mari kita terus memantau perkembangan ini dan berharap bahwa keputusan yang diambil akan membawa hasil positif bagi seluruh rakyat Indonesia. *
