“Sebagian menteri memang sudah bersuara, tapi kemudian suaranya hilang ditelan bumi, justru mulai keluar pengaburan, meskipun sudah ada penyegelan.”
Oleh Mukhlas Syarkun*
HAMPIR sepekan rakyat Indonesia dihebohkan oleh berbagai peristiwa yang memperlihatkan betapa para pejabat negara kita, tampak abai dan lupa tanggung jawabnya untuk melayani melindungi rakyat. Justru yang terlihat adalah kolaborasi dengan oligarki yang berdampak rakyat dalam posisi lemah lunglai.
Hal itu terlihat sikap pejabat dalam berbagai masalah yang muncul khususnya soal PIK 2, PSN dan pagar laut. Tiga isu ini satu rangkaian, sehingga para menteri terlihat gamang melakukan penindakan.
Sebagian menteri memang sudah bersuara, tapi kemudian suaranya hilang ditelan bumi, justru mulai keluar pengaburan, meskipun sudah ada penyegelan.
Akibatnya rakyat merasa keluhannya tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, para menteri justru cenderung hanya retorik dan simbolik belaka.
Akibatnya muncul pesimisme bahwa tiga isu ini akan diselesaikan oleh pemerintah, terutamanya tentang pagar laut.
Kemudian secara mengejutkan tiba-tiba TNI Angkatan Laut (AL) atas perintah presiden melakukan pencabutan pagar laut, tanpa ada lembaga dan kementerian yang terkait menjadi kewenangan dan tanggung jawab tentang persoalan ini. Mereka absen, sementara TNI AL dan rakyat membuka pagar laut yang sedikit membuat rakyat merasa lega.
Dari sini, muncul spekulasi. Pertama, ternyata antara presiden dan para menteri memiliki visi dan komitmen yang berbeda, presiden dengan perintah pencabutan terbangun persepsi memiliki komitmen kuat untuk menjaga kedaulatan dan sumber-sumber kekayaan alam.
Kedua, adanya perbedaan keberpihakan, dimana para menteri terlihat cenderung berpihak kepada oligarki sementara presiden Prabowo cenderung berpihak kepada rakyat. Kesan sementara seperti itu.
Ketiga, kemungkinan para menteri masih terkontaminasi oleh frekuensi presiden sebelumnya yang memang sangat Harmoni dengan oligarki, sehingga gamang saat dihadapkan pada pilihan yang berhadapan dengan oligarki.
Dari sini maka muncul spekulasi, akan adanya pergantian para menteri merujuk penegasan Pak Prabowo jika tidak satu visi dengan presiden, maka sebaiknya mundur sebelum dimundurkan.
Jadi? Inilah kondisi yang terbaca publik. Semoga semua masalah terurai dengan baik, kalau pun ada pergantian menteri, bukan berangkat dari kasus seperti pagar laut, tetapi semata-mata demi kejayaan Indonesia. Waallahu’alam.(*)
Keterangan foto KOMPAS.COM
