“Catatan atas pernyataan Gus Lilur, posisi KH Afifuddin Muhajir, bantahan Gus Ipul, penyebutan Nusron Wahid, dan proses penyidikan KPK.”
Oleh: Purwanto M. Ali
PERDEBATAN mengenai dugaan politik uang dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki babak baru. Isu ini tidak lagi sekadar beredar sebagai percakapan dari mulut ke mulut atau spekulasi di media sosial. Telah muncul pernyataan terbuka yang menyebut angka, nama, cara pengangkutan uang, hingga pihak-pihak tertentu yang dikaitkan dengan dugaan aliran dana.
Salah satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik datang dari HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Dalam podcast Madilog Forum Keadilan, ia mengaku memperoleh informasi informal dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dua mobil Land Cruiser yang disebut bergerak dari kawasan Jakarta Selatan menuju Jombang dengan membawa uang sekitar Rp480 miliar.
Dalam rangkaian keterangannya, Gus Lilur juga menguraikan dugaan sumber dana dan menyebut nama Nusron Wahid, yang dikaitkannya dengan sekitar Rp180 miliar.
Pernyataan semacam ini tentu tidak layak diabaikan begitu saja. Apalagi ketika nama, angka, tempat, dan kronologi disebut secara relatif spesifik. Namun, dalam tradisi berpikir ilmiah dan prinsip keadilan, semakin serius sebuah tuduhan, semakin tinggi pula standar pembuktian yang harus digunakan.
Sesuatu tidak otomatis menjadi fakta hanya karena disampaikan secara terbuka, berulang-ulang, atau dengan sangat meyakinkan.
Di sinilah kita perlu membedakan secara tegas antara informasi, kesaksian, indikasi, bukti, dan fakta hukum.
Cerita Tas Hitam dan USD 200.000
Bagian lain dari keterangan Gus Lilur menyangkut dugaan keberadaan tas-tas hitam dalam proses pemilihan AHWA. Dalam rangkaian ceritanya, Gus Lilur menyebut sebuah tas yang dikaitkan dengan uang sebesar USD 200.000 serta menyebut beberapa nama, antara lain KH Afifuddin Muhajir, Saifullah Yusuf, KH Nurul Huda Jazuli, dan Gus Kautsar. Menurut versi cerita tersebut, uang itu kemudian diminta untuk dikembalikan.
Hal ini menjadi relevan karena KH Afifuddin Muhajir memang merupakan salah satu dari sembilan anggota AHWA hasil Muktamar ke-35 NU. KH Afifuddin memperoleh 339 suara dan menjadi salah seorang anggota AHWA yang kemudian bermusyawarah menentukan Rais Aam PBNU.
Namun, terdapat pertanyaan mendasar yang tidak boleh dilewati:
Apakah pernyataan Gus Lilur sekaligus membuktikan bahwa KH Afifuddin benar-benar menerima uang sebagaimana disebutkan?
Jawabannya belum dapat ditarik sejauh itu.
Pernyataan Gus Lilur membuktikan bahwa memang ada pihak yang secara terbuka menyampaikan informasi atau tudingan tersebut. Akan tetapi, kebenaran materiil dari peristiwa yang diceritakan merupakan persoalan pembuktian yang berbeda.
Untuk mengubah sebuah cerita menjadi fakta yang kokoh, diperlukan mata rantai pembuktian yang dapat diuji: siapa pemberinya, siapa penerimanya, kapan dan di mana penyerahan berlangsung, siapa yang menyaksikan, dari mana uang berasal, kepada siapa uang dikembalikan, dan apakah terdapat dokumen, rekaman, tanda terima, bukti transaksi, atau konfirmasi langsung dari pihak-pihak yang disebut.
Sampai penelusuran dilakukan pada 22 September 2026, belum ditemukan bukti primer yang dapat diverifikasi secara independen yang memastikan bahwa KH Afifuddin menerima USD 200.000 ditambah Rp1 miliar, kemudian mengembalikannya kepada Saifullah Yusuf sekitar satu minggu sebelum OTT KPK pada 14 September 2026.
Karena itu, angka dan kronologi tersebut belum tepat ditempatkan sebagai fakta final.
Belum Terbukti Bukan Berarti Pasti Tidak Benar
Di sinilah kehati-hatian harus berlaku dua arah.
Belum terbukti tidak identik dengan tidak terjadi. Sebaliknya, telah dituduhkan juga tidak identik dengan telah terbukti.
Pernyataan Gus Lilur tetap perlu dipandang serius karena mengandung informasi yang relatif spesifik. Bahkan mengenai dugaan Rp480 miliar, ia mengatribusikan sumber informasinya kepada komunikasi informal dengan penyidik KPK.
Namun, atribusi tersebut juga harus diuji.
Kalimat “Gus Lilur mengatakan bahwa dirinya memperoleh informasi dari penyidik KPK” mempunyai kedudukan yang berbeda secara epistemologis maupun hukum dengan kalimat “KPK menyatakan bahwa Rp480 miliar dibawa ke Muktamar NU.”
Yang pertama merupakan pernyataan Gus Lilur mengenai informasi yang menurut pengakuannya diperoleh dari penyidik. Yang kedua memerlukan konfirmasi resmi, dokumen, atau hasil penyidikan KPK.
Mencampuradukkan kedua hal tersebut justru berpotensi membuat publik mengambil kesimpulan sebelum proses pembuktian selesai.
Nusron Wahid Juga Perlu Memberikan Klarifikasi
Nama Nusron Wahid mempunyai posisi penting dalam kontroversi ini karena secara eksplisit disebut dalam narasi Gus Lilur dan dikaitkan dengan dugaan sumber dana sekitar Rp180 miliar.
Penyebutan nama seseorang dalam sebuah tudingan tentu tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatannya. Justru karena tudingannya serius, prinsip keadilan menuntut adanya ruang yang memadai bagi pihak yang disebut untuk memberikan penjelasan.
Karena itu, klarifikasi Nusron Wahid menjadi penting.
Klarifikasi tersebut bukan karena publik harus terlebih dahulu menganggap tudingan Gus Lilur benar, tetapi karena tudingan yang telah disampaikan secara terbuka dan spesifik selayaknya memperoleh jawaban yang juga terang dan dapat diuji.
Pertanyaan pokoknya sederhana: apakah benar terdapat dana sebagaimana disebutkan Gus Lilur? Apakah Nusron mengetahui, memberikan, mengendalikan, atau sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan dana yang dituduhkan tersebut?
Jawaban terhadap pertanyaan semacam itu seharusnya tidak dibangun melalui spekulasi. Yang diperlukan adalah keterangan dan bukti.
Dengan cara demikian, publik memperoleh kesempatan menilai tudingan dan bantahan secara proporsional, bukan berdasarkan keberpihakan terhadap tokoh tertentu.
Bantahan Gus Ipul Juga Harus Ditempatkan Secara Proporsional
Di sisi lain, terdapat fakta penting yang tidak boleh diabaikan agar analisis tidak berubah menjadi dakwaan sepihak.
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, selaku mantan Ketua Organizing Committee Muktamar ke-35 NU, pada 17 September 2026 secara terbuka membantah adanya aliran dana hasil perkara korupsi ATR/BPN untuk membiayai Muktamar.
Gus Ipul menyatakan bahwa sebagai Ketua Panitia dirinya mengetahui proses penyelenggaraan dan pembiayaan Muktamar. Ia juga meminta publik menunggu penjelasan resmi KPK dan tidak membangun kesimpulan sebelum terdapat fakta yang terverifikasi.
Bantahan tersebut penting dan harus dicatat.
Namun, sebagaimana tudingan tidak otomatis menjadi kebenaran hanya karena disampaikan Gus Lilur, bantahan juga tidak otomatis mengakhiri seluruh pertanyaan.
Prinsip objektivitas harus berlaku konsisten. Tudingan harus diuji. Bantahan pun harus diuji.
Karena itu, posisi yang rasional saat ini bukan mengatakan “semuanya telah terbukti”, tetapi juga bukan tergesa-gesa mengatakan “semuanya bohong.”
Keduanya sama-sama berpotensi mendahului proses pembuktian.
OTT KPK Membuat Persoalan Semakin Sensitif
Kontroversi tersebut menjadi semakin sensitif karena muncul berdekatan dengan penyidikan KPK mengenai dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Namun, kedekatan waktu antara dua peristiwa tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat.
Dalam metodologi ilmiah, korelasi temporal bukanlah kausalitas.
Jika terdapat klaim bahwa seseorang mengembalikan uang sekitar satu minggu sebelum OTT KPK, misalnya, maka keberadaan dan peristiwa pengembalian uang tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan.
Setelah itu, barulah dapat diuji apakah pengembalian tersebut mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang ditangani KPK atau merupakan peristiwa yang tidak berkaitan.
Apabila fakta pertama saja belum terbukti, terlalu dini membangun kesimpulan mengenai hubungan sebab-akibat dengan fakta kedua.
Semakin Serius Tuduhan, Semakin Kuat Bukti yang Dibutuhkan
Prinsip dasarnya sederhana: Semakin serius sebuah tuduhan, semakin kuat pula bukti yang dibutuhkan.
Menuduh seseorang menerima ratusan ribu dolar atau mengaitkan seseorang dengan dana ratusan miliar rupiah dalam proses pemilihan organisasi bukan persoalan ringan.
Tuduhan semacam itu menyentuh reputasi, integritas moral, bahkan berpotensi mempunyai implikasi hukum.
Karena itu, pihak yang mengajukan tuduhan idealnya tidak berhenti pada narasi. Bukti pendukung perlu dibuka sejauh memungkinkan: sumber informasi, saksi, dokumen, rekaman, bukti transaksi, ataupun petunjuk lain yang memungkinkan pemeriksaan secara independen.
Dalam konteks ini, Gus Lilur tentu mempunyai ruang untuk menjelaskan lebih jauh dasar dari tudingan yang disampaikannya. Jika memang terdapat bukti pendukung, membukanya kepada institusi yang berwenang akan jauh lebih bernilai daripada sekadar membiarkan persoalan berkembang menjadi perang opini di ruang publik.
Hak Klarifikasi Berlaku untuk Semua Pihak
Prinsip objektivitas juga mengharuskan hak klarifikasi diberikan kepada seluruh pihak yang namanya disebut.
KH Afifuddin Muhajir perlu memperoleh ruang untuk menjelaskan apakah benar pernah menerima uang sebagaimana disebutkan, dari siapa uang tersebut berasal, dan apakah benar terjadi pengembalian.
Saifullah Yusuf perlu menjelaskan secara lebih spesifik apabila memang terdapat tudingan bahwa dirinya menerima pengembalian uang tersebut.
Demikian pula Nusron Wahid perlu memperoleh ruang yang sama untuk menjawab tudingan yang secara eksplisit mengaitkan namanya dengan dugaan sumber dana sekitar Rp180 miliar.
Klarifikasi bukanlah pengakuan bersalah. Sebaliknya, klarifikasi merupakan bagian dari proses membangun terang atas sebuah persoalan yang sudah telanjur menjadi konsumsi publik.
Dengan demikian, publik tidak dipaksa memilih antara mempercayai tudingan atau mempercayai bantahan. Yang harus dilakukan adalah menguji keduanya.
Jangan Terlalu Dini Bertanya, “Bukti Apa Lagi yang Kau Dustakan?”
Ungkapan “Bukti apa lagi yang kau dustakan?” memang mempunyai daya retoris yang kuat.
Tetapi secara ilmiah, kalimat tersebut mengandung kesimpulan bahwa bukti telah tersedia secara memadai dan kebenaran peristiwa telah terbentuk.
Pada tahap sekarang, formulasi tersebut terlalu dini.
Pertanyaan yang lebih tepat adalah:
“Apa bukti yang dapat memverifikasi keterangan tersebut?”
Perbedaannya tampak sederhana, tetapi sesungguhnya mencerminkan dua cara berpikir yang sangat berbeda.
Dalam budaya penghakiman, seseorang terlebih dahulu dianggap bersalah, kemudian diminta membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Dalam budaya pembuktian, sebuah tuduhan diuji berdasarkan fakta, bukti, kesaksian, konsistensi kronologi, konfirmasi silang, serta pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Keadilan menuntut cara yang kedua.
Jangan Membela Membabi Buta, Jangan Pula Menghukum dengan Asumsi
NU mempunyai kepentingan yang jauh lebih besar daripada kepentingan kandidat, tim sukses, kelompok, ataupun individu mana pun.
Jika memang terjadi praktik risywah dalam Muktamar, membongkarnya bukan berarti merusak NU. Transparansi justru dapat menjadi bagian dari ikhtiar menjaga marwah organisasi.
Sebaliknya, apabila sebuah tuduhan ternyata tidak didukung bukti, menyebarkannya sebagai fakta juga dapat merusak kehormatan seseorang sekaligus nama baik NU.
Karena itu, mereka yang menyampaikan tuduhan jangan berhenti pada narasi.
Tunjukkan bukti.
Mereka yang namanya disebut juga jangan sekadar memberikan bantahan umum.
Berikan klarifikasi yang terang, rasional, dan dapat diuji.
Gus Lilur perlu mempertanggungjawabkan dasar informasi yang disampaikannya. KH Afifuddin Muhajir berhak sekaligus penting memberikan penjelasan mengenai tudingan yang menyebut dirinya. Saifullah Yusuf perlu memberikan klarifikasi terhadap bagian cerita yang mengaitkannya dengan dugaan pengembalian uang. Nusron Wahid juga perlu memberikan penjelasan terhadap tudingan yang secara eksplisit mengaitkan namanya dengan dugaan sumber dana sekitar Rp180 miliar.
Dan KPK, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh proses hukum, pada akhirnya menjadi institusi penting untuk membuat terang apakah berbagai informasi tersebut mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang ditangani atau tidak.
Kasus ini dapat menjadi pelajaran penting tentang bagaimana warga NU memperlakukan informasi pada zaman media sosial: tidak menelan setiap tuduhan sebagai kebenaran, tetapi juga tidak mematikan pertanyaan hanya karena tuduhan menyangkut orang yang dihormati atau memiliki posisi penting.
Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, siapa yang mempunyai pengikut paling banyak, ataupun siapa yang paling kuat membantah.
Kebenaran harus diuji dengan fakta dan bukti.
Karena pada akhirnya, persoalannya bukan siapa yang kita sukai, siapa yang kita benci, atau siapa yang ingin kita bela.
Persoalannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih berat:
Apa yang sebenarnya terjadi?
Untuk menjawabnya, publik berhak memperoleh keterangan yang dapat diverifikasi—dari Gus Lilur sebagai pihak yang menyampaikan tudingan; KH Afifuddin Muhajir, Saifullah Yusuf, dan Nusron Wahid sebagai pihak-pihak yang disebut dalam rangkaian narasi tersebut; serta KPK sebagai institusi penegak hukum yang proses penyidikannya ikut dikaitkan dengan persoalan ini.
Biarkan fakta diuji, kesaksian diverifikasi, tudingan dibuktikan, dan bantahan dikonfirmasi.
Sebab keadilan tidak lahir dari kerasnya tudingan ataupun kuatnya bantahan. Keadilan lahir ketika fakta dan bukti diberi kesempatan untuk berbicara.(*)
