“Jabatan negara adalah amanah hukum yang berat, bukan panggung untuk mengejar engagement.”
Oleh ET Hadi Saputra
DUNIA politik kita sedang mengalami pergeseran tektonik. Garis batas antara panggung hiburan dan kursi birokrasi kini nyaris tak terlihat. Dua nama besar, Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier, kini bukan sekadar pengumpul followers, melainkan pemegang mandat resmi negara.
Namun, sebagai pengamat yang sudah puluhan tahun bergelut di dunia media dan hukum, saya melihat ada sesuatu yang perlu kita renungkan lebih dalam. Bukan soal iri hati pada popularitas mereka, melainkan soal marwah lembaga negara.
Dua Sisi Koin Kekuasaan
Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier adalah dua sisi dari koin yang sama. Raffi adalah wajah soft power. Ia menjadi Utusan Khusus Presiden dengan misi merangkul anak muda. Ia bicara soal “masuk hutan belantara” karena tidak ada blueprint kerja yang jelas.
Secara hukum, posisinya kuat karena diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Namun secara fungsional, ini adalah kritik bagi sistem kita. Jika seorang pejabat negara harus meraba-raba tugasnya sendiri, lalu di mana letak perencanaan strategis negara? Kita tidak butuh sekadar “jembatan” yang pandai membuat konten di Nusakambangan. Kita butuh kebijakan yang konkret.
Di sisi lain, ada Deddy Corbuzier. Ia adalah wajah hard power dengan seragam Letkol Tituler. Deddy bicara soal disiplin. Namun, gaya bicaranya yang provokatif sering kali tergelincir menjadi bumerang. Kasus “salah omong” mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) awal tahun lalu adalah bukti nyata. Narasi “menabok anak” yang tidak bersyukur mungkin laku di YouTube, tapi sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang pejabat yang terikat kode etik militer.
Ujian Realita di BSD
Publik sering kali terhipnotis oleh label “Sultan”. Namun, hukum pasar tidak bisa disuap dengan subscriber. Tutupnya operasional pusat kuliner Rans Nusantara Hebat di BSD pada Februari 2025 adalah sebuah lonceng peringatan.
Proyek raksasa itu sepi setelah euforia pembukaan usai. Ini membuktikan bahwa popularitas digital tidak otomatis menjadi kompetensi manajerial. Jika mengelola satu kawasan kuliner di BSD saja bisa gagal, bagaimana publik bisa yakin mereka mampu mengelola urusan besar bagi jutaan anak muda dan pekerja seni di seluruh Indonesia?
Ada perbedaan mendasar antara menjadi brand ambassador dan menjadi eksekutor kebijakan. Di pemerintahan, kegagalan tidak hanya merugikan investor, tapi merugikan rakyat yang membiayai jabatan tersebut melalui pajak.
Meritokrasi atau Sekadar Gimmick?
Saya selalu menekankan pentingnya etika dan kompetensi. Kita harus bertanya secara kritis: apakah posisi ini diberikan karena kebutuhan negara, atau sekadar simbiosis parasitisme politik?
Pemerintah membutuhkan mikrofon besar milik mereka untuk mensosialisasi program. Sebaliknya, para pesohor ini mendapatkan legitimasi kekuasaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan bagi elit, tapi apakah menguntungkan bagi rakyat?
Raffi dan Deddy harus sadar bahwa mereka bukan lagi sekadar entertainer. Setiap ucapan adalah pernyataan negara. Setiap langkah adalah kebijakan publik. Jangan sampai jabatan formal ini hanya menjadi gimmick politik untuk memoles citra pemerintah agar terlihat “kekinian”.
Catatan Penutup
Indonesia tidak butuh maskot. Indonesia butuh aset. Jika Raffi Ahmad tetap hanya menjadi tukang cerita dan Deddy Corbuzier tetap hanya menjadi pemberi instruksi yang emosional, maka tren ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan birokrasi kita.
Jabatan negara adalah amanah hukum yang berat, bukan panggung untuk mengejar engagement.
Mari kita lihat, apakah mereka mampu mendobrak kekakuan birokrasi dengan hasil nyata, atau justru mereka yang akan ditelan oleh “hutan belantara” sistem yang mereka masuki sendiri. Kita tidak butuh konten yang trending, kita butuh negara yang bermartabat.(*)
