SURABAYA I duta.co – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur (PW GP Ansor Jatim), Musaffa Safril, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lainnya. Pengusutan diminta dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak di internal maupun luar institusi kepolisian.
Musaffa menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak hanya menyangkut keamanan pribadi Presiden, tetapi juga berkaitan dengan kedaulatan negara, kewibawaan pemerintahan, serta keberlangsungan demokrasi konstitusional.
“Ini bukan perkara biasa. Jika benar, kita berhadapan dengan serangan langsung terhadap keamanan negara, kewibawaan pemerintahan, dan fondasi demokrasi konstitusional,” tegas Musaffa, Senin (9/11/2026).
Pria asal Kabupaten Sumenep, Madura, itu menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan. Aparat harus menelusuri seluruh pihak yang diduga memberikan perintah, memfasilitasi, mendanai, hingga membangun jaringan dalam aksi tersebut.
Ia juga meminta aparat mendalami kemungkinan keterlibatan oknum di internal kepolisian maupun jejaring di luar institusi. Termasuk memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki afiliasi dengan kelompok tertentu apabila ditemukan indikasi dan bukti.
“Kami menuntut seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa secara objektif, termasuk mereka yang berafiliasi dengan jejaring mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, apabila ditemukan indikasi dan bukti. Di lingkungan kepolisian, di lingkar kekuasaan, maupun di luar pemerintahan, tidak ada yang kebal dari pemeriksaan hukum,” tegas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tersebut.
Owner Sarung Batik Haromain ini juga menekankan pentingnya membersihkan lingkar kekuasaan dari pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan kepercayaan negara. Menurutnya, siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum dan tidak lagi diberi ruang mengakses Istana maupun pusat pengambilan kebijakan negara.
Ia meminta Presiden memastikan seluruh lingkungan kekuasaan diisi orang-orang yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kepentingan bangsa.
Tak hanya itu, Musaffa mendorong aparat penegak hukum mendalami kemungkinan dugaan penyadapan tersebut berkaitan dengan persekongkolan yang lebih luas. Di antaranya, dugaan upaya makar, sabotase institusi negara, maupun rekayasa sistematis untuk menciptakan instabilitas dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Kami juga mendesak aparat menguji apakah penyadapan ini bagian dari persekongkolan yang lebih luas: upaya makar, sabotase institusi negara, atau rekayasa sistematis untuk menciptakan instabilitas dan meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” ujarnya.
Musaffa menegaskan, apabila keterkaitan tersebut terbukti, negara harus mengambil tindakan tegas melalui mekanisme hukum. Seluruh pelaku, pendukung, dan pihak yang memfasilitasi harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk dengan memutus jaringan, akses, fasilitas, serta sumber daya yang terbukti digunakan untuk menjalankan kejahatan tersebut.
“Tidak ada kompromi. Jabatan, seragam, kedekatan, dan akses kekuasaan bukan tameng bagi pelaku kejahatan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa institusi negara bukan milik individu maupun kelompok tertentu. Kepolisian dan seluruh perangkat negara dibentuk untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi instrumen perebutan pengaruh ataupun pertarungan kepentingan.
Karena itu, kewenangan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara harus dijaga serta tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang seharusnya menjalankan amanah menjaga negara.
“Kedaulatan negara tidak boleh disandera jaringan kekuasaan. Keutuhan NKRI tidak boleh dipertaruhkan oleh ambisi siapa pun. Hukum tidak boleh tumpul hanya karena berhadapan dengan orang-orang yang kuat dan berpengaruh,” tuturnya.
Ansor Jawa Timur, lanjut Musaffa, berkomitmen terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), demokrasi konstitusional, dan supremasi hukum. Pihaknya mendorong pengusutan dugaan penyadapan tersebut dilakukan secara transparan, independen, menyeluruh, dan tanpa tebang pilih.
“Negara harus berani membersihkan rumahnya sendiri. Ancaman paling berbahaya adalah yang tumbuh dari dalam institusi yang seharusnya menjaga negara,” pungkasnya. (zi)
