JAKARTA | duta.co – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan draf RAPBD 2018 Rp 77,11 triliun dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta. Nilai itu meningkat 9,86 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD 2017 sebesar Rp 70,19 triliun.
Anies merinci, naiknya anggaran tersebut salah satunya disebabkan program-program unggulan yang masuk dalam belanja daerah yang direncanakan Rp 71,16 triliun. Meningkat 11,87 persen dibandingkan dengan Penetapan APBD 2017 sebesar Rp 63,61 triliun.
Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp 40,51 triliun yang dititik beratkan untuk memenuhi program-program unggulan Anies. Antara lain program OK OCE, Kartu Jakarta Pendidikan (KJP) Plus, Rumah DP nol persen, OK-TRIP.
“Selain itu untuk melaksanakan penataan kawasan secara terpadu, pemuliaan perempuan dan perlindungan anak. Juga, mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, modern dan melayani,” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/11).
Kemudian, untuk belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp 30,65 triliun antara lain meliputi Belanja Pegawai Rp 20,12 triliun, Belanja Bunga Rp 50,52 miliar. Berikutnya, Belanja Subsidi sebesar Rp 4,21 triliun, Belanja Hibah sebesar Rp 1,75 triliun, Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 4,07 triliun. Kemudia, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp 271,78 miliar dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 153,02 miliar.
Dia melanjutkan, untuk Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2018 direncanakan Rp 10,48 triliun berasal dari SiLPA Tahun 2017 yang diproyeksikan mencapai Rp 6,80 triliun dan pinjaman untuk Proyek MRT sebesar Rp 3,68 triliun.
“Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 5,94 triliun. Dialokasikan untuk penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan dan penugasan beberapa proyek infrastruktur. Khususnya proyek yang mendukung suksesnya pelaksanaan Asian Games 2018 serta pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo,” paparnya.
Untuk Pendapatan Daerah Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp.66,62 triliun atau meningkat 6,66 persen dibandingkan Penetapan APBD 2017 sebesar Rp 62,46 triliun.
Bangunan Liar Tepi Sungai
Anies Baswedan juga mengakui bangunan liar di sepanjang bantaran kali menjadi masalah ketika melakukan antisipasi banjir. Selama melakukan pengerukan sungai, kerap ditemui kesulitan lantaran alat keruk terganggu adanya bangunan liar di sepanjang sungai. Hal itu ia sampaikan setelah Selasa (14/11) lalu, meninjau langsung pengerukan kali Krukut, Jakarta Selatan.
“Banyaknya bangunan di sekitar bantaran sungai yang menyulitkan alat-alat kita untuk masuk bahkan di situ ada satu tempat yang dibongkar temboknya. Supaya amphibi kita bisa masuk karena kalau tidak bisa bergerak, hambatan besarnya di situ,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta.
Maka itu, mantan Menteri Pendidikan itu pun menyatakan fokus pengerukan kali Krukut saat ini adalah mengeruk bagian tengah sungai, bukan melakukan pelebaran sungai. “Pengerukan pun dilakukan di tengah karena sebagian pun di pinggir itu dikeruk sampai dalam tembok-tembok rumah yang mepet itu bisa runtuh temboknya,” kata Anies.
Hasil pengerukan sementara di kali Krukut selama 10 hari, telah mencapai dua meter kedalaman sungai. Dibanding dua minggu lalu, sudah menunjukkan penurunan air. Untuk pelebaran sungai sendiri akan dilakukan belakangan karena masalah sebelumnya.
“Kita dalamkan dulu karena pendalaman yang bisa kita lakukan cepat kalau pelebaran akan perlu waktu,” ucapnya.
Anies perintahkan semua jajaran terkait siap siaga dalam antisipasi banjir. Dia menegaskan akan lakukan teguran bilamana ada bawahannya yang tidak responsif dan lambat dalam menangani banjir. “Akan ada teguran keras untuk semua yang tidak responsif dan lambat. Jadi itu yang akan kita lakukan,” tandasnya. hud, net
