TUBAN | duta.co – Angka kemiskinan di Tuban meningkat, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban, Rabu (19/1/2022).
Korlap aksi Eko Wahyudi dalam orasinya menyuarakan meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Tuban dirasa tidak sesuai dengan misi yang digemborkan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Menurutnya angka kemiskinan tidak menunjukan penurunan bahkan trendnya semakin menanjak dan menduduki peringkat 5 besar Kabupaten miskin di Jawa Timur.
“Kabupaten Tuban tetap menduduki urutan nomor lima paling bawah pada garis kemiskinan di Jawa Timur, bahkan presentasinya semakin meningkat. misi bupati Aditya Lindra yang berbunyi memantapkan sinergitas daya saing usaha, ekonomi dan pengembangan ekonomi kreatif. Tidak ada implementasinya sama sekali. Hal tersebut menunjukan Bupati Lindra belum mampu menangani kemiskinan di Kabupaten Tuban,” ujarnya.
Ketua Umum PC PMII Tuban, Khoirukum Mimmu’aini saat ditemui di sela-sela aksi menyampaikan, sesuai data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Tuban per-20 Desember 2021, presentase angka kemiskinan mengalami peningkatan, di tahun 2020 presentase kemiskinan Tuban mencapai 15,91 persen, sedangkan di tahun 2021 presentase kemiskinan mengalami peningkatan menjadi 16,30 persen.
“Data tersebut menunjukan jumlah penduduk miskin di Tuban pada Maret 2021 mencapai 19,58 atau bertambah 5,44 ribu jiwa,” terang Ketua Umum PC PMII Tuban.
Mahasiswi yang akrab disapa Aini ini juga menambahkan, seharusnya pemerintah saat ini lebih menfokuskan dalam penanganan pengentasan kemiskinan bukan malah mementingkan pembangunan infrastruktur seperti Taman Sleko.
“Urgensinya apa, malah memilih membangun Taman Sleko yang anggarannya mencapai Rp 1,7 miliar. Dengan biaya sebanyak itu bisa dialokasikan penanganan isu kemiskinan, pemerintah harus bisa tanggap untuk menangani kemiskinan di Tuban hingga tingkat kecamatan, dan membedah apa yang menjadi problem masyarakat serta bagaimana solusinya,” ucap mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban ini.
Pihaknya juga menambahkan agar pemerintah memberikan kontribusi nyata kepada rakyat miskin dan segera melakukan pemberdayaan dan perhatian khusus kepada pelaku UMKM.. Serta memberikan beasiswa mulai dari tingkat sokolah dasar sampai jenjang perguruan tinggi kepada masyarakat kurang mampu.
Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga harus meningkatkan SDM bagi pendidik sesuai dasar yang dimiliki, sekaligus menyediakan wahana literasi sebagai bentuk dukungan minat belajar dalam dunia pendidikan.
Masih kata Aini, pemerintah diminta segera menuntaskan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, dan memberikan edukasi kepada penerima bantuan sosial. “Bersihkan penyelewengan instruksikan kepada setiap perusahaan yang berdiri di Tuban untuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap karyawannyan yang terikat outsourcing atau pun karyawaan tetap,” jelasnya.
Pihaknya berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut. “Jika tujuh kali dua puluh empat jam tidak ada respon dari pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Bupati Lindra. Maka kami PC PMII Tuban akan kembali turun jalan dengan membawa masa yang lebih banyak lagi,” jelasnya.
Sementara itu, dalam aksi tersebut, massa yang meminta untuk ketemu dengan Mas Bupati Lindra, hanya ditemui Kepala Dinsos P3A, Pemerintah Desa dan KB Tuban, Eko Julianto serta Sekretaris Bappeda Tuban, Darmadin Noor, Kepala Satpol PP, Gunadi
Kepala Dinsos P3A, Pemerintah Desa dan KB Tuban, Eko Julianto yang menemui massa menyampaikan bahwa mas bupati sedang tidak berada di tempat, ia sedang di Surabaya. Eko juga mengatakan naiknya angka kemiskinan tidak lepas dari adanya pembatasan di tengah pandemi.
“Angka kemiskinan dihitung pada periodesasi Maret 2021 dan kita ketahui Indonesia termasuk Tuban dilanda pandemi. Pembatasan di sana sini di tengah pandemi menyebabkan aktivitas perekonomian masih belum pulih dan memicu naiknya angka kemiskinan,” katanya.
Ia juga menjelaskan naiknya angka kemiskinan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Tuban saja, melainkan hampir setiap darah mengalami peningkatan, seperti Bojonegoro juga mengalami peningkatan. Saat ini Pemkab konsentrasi menangani kemiskinan yang ada melalui kebijakan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Kami saat ini terus menvalidasi data penerima bansos di tahun 2022, Validasi ini telah kita lakukan mulai Oktober-November hasilnya ada temuan penerima yang tidak layak dan ada pula yang berhak menerima tapi belum masuk datanya,” pungkasnya. (sad)
