SURABAYA I duta.co – Anggota DPR RI Khilmi terancam dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) setelah diduga mencatut nama perusahaan tambang milik HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, yang akrab disapa Gus Lilur. Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Timur IX (Gresik–Lamongan) itu dituding menggunakan nama PT Ranggalawe Pendiri Tuban (Rapetu), milik Gus Lilur, untuk melakukan aktivitas penambangan tanpa izin kerja sama.
Menurut Gus Lilur, pihaknya sama sekali tidak pernah menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan tambang milik Khilmi, yakni PT Cemara Laut Persada (CLP).
“Karena yang bersangkutan adalah anggota DPR, maka saya akan melaporkannya ke MKD. Ini jelas pelanggaran etik,” tegas Gus Lilur, Rabu (3/12/2025)
Ia menambahkan, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi menjadi tindak pidana. Karena itu, pihaknya telah menunjuk kuasa hukum untuk melaporkan Khilmi ke Mabes Polri.
Gus Lilur, yang merupakan alumni pesantren Denanyar dan lulusan IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat, menegaskan bahwa pencatutan nama perusahaannya menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun immateriil.
“Ini jelas perbuatan pidana. Nama perusahaan saya digunakan untuk mencari keuntungan,” ujarnya.
Sementara itu, Ide Prima Hadiyanto, penasihat hukum PT Rapetu, menjelaskan bahwa kasus dugaan pidana yang melibatkan PT CLP saat ini tengah ditangani Mabes Polri terkait penggelapan retribusi. Dari penyelidikan kasus tersebut, baru diketahui bahwa PT Rapetu dicatut namanya.
Kasus ini terungkap berawal dari laporan terkait penjualan batu kapur (limestone) ke JIIPE/PT BKMS, di mana terdapat dua perusahaan yang berperan sebagai pemasok, yaitu PT CLP (Cemara Laut Persada) dan PT AAJ (Akbar Aura Jaya). Fokus pemeriksaan kini tertuju pada PT CLP.
“Dari situ terungkap bahwa PT CLP menggunakan nama PT Rapetu untuk melakukan penambangan. Padahal hanya PT Rapetu yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan izin operasional (OP),” pungkas Ide. (zi)
