SURABAYA | duta.co – Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti pentingnya peningkatan standar layanan pemadam kebakaran secara nasional. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja masa reses dengan meninjau langsung kesiapan operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya.
Dalam kunjungan tersebut, Bambang menekankan bahwa kecepatan respons (response time) menjadi indikator utama dalam perlindungan keselamatan publik. Ia mengapresiasi capaian Kota Surabaya yang mampu mencapai waktu tanggap sekitar enam menit, setara dengan standar internasional.
“Surabaya ini luar biasa. Di tingkat internasional, response time tidak boleh lebih dari enam menit, dan Surabaya sudah mampu mencapainya. Ini patut menjadi benchmark nasional,” ujarnya Sabtu,(2/5/2026).
Menurut Bambang, capaian tersebut didukung oleh kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Saat ini, Surabaya memiliki 22 pos pemadam kebakaran dengan total 98 unit armada, termasuk kendaraan taktis seperti Walang Kadung dan Walang Kekek yang mampu menjangkau wilayah gang sempit.
Ia juga menilai seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi siap pakai tanpa kendala berarti. “Saya melihat seluruh infrastruktur dalam kondisi prima, tidak ada yang rusak. Ini menunjukkan manajemen yang sangat baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang mendorong agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, segera menyesuaikan standar nasional response time yang saat ini masih berada di kisaran 15 menit. Menurutnya, kondisi kepadatan penduduk dan nilai aset masyarakat yang semakin tinggi menuntut pelayanan yang lebih cepat dan responsif.
“Standar 15 menit sudah tidak relevan. Kita harus bergerak menuju di bawah 10 menit, bahkan enam menit seperti Surabaya. Ini menyangkut keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat yang nilainya tidak terhingga,” tandasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai bagi sektor penyelamatan publik. “Kalau untuk penyelamatan nyawa publik, tidak boleh ada kompromi. Berapapun kebutuhan anggaran harus dipenuhi sesuai kebutuhan riil di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Kota Surabaya, RR Laksita Rini Sevriani, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan DPR RI terhadap kinerja Damkar Surabaya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang luar biasa dari Bapak Bambang. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melakukan evaluasi setiap terjadi insiden, baik dari sisi sumber daya manusia maupun peralatan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas layanan terus meningkat.
“Awalnya response time kami tujuh menit, kemudian kami tingkatkan menjadi 6,5 menit pada tahun ini. Alhamdulillah dapat tercapai tanpa kendala,” jelasnya.
Ke depan, DPKP Surabaya juga akan memperkuat armada, khususnya untuk menjangkau wilayah dengan akses sempit. Saat ini, dari kebutuhan minimal satu unit kendaraan khusus di setiap pos atau rayon, masih terdapat kekurangan sekitar enam unit yang akan dipenuhi secara bertahap pada tahun 2026.
Dengan capaian tersebut, Surabaya dinilai dapat menjadi role model dalam pelayanan pemadam kebakaran di Indonesia, sekaligus mendorong reformasi standar nasional demi perlindungan maksimal bagi masyarakat. (gal)
