SURABAYA | duta.co – Upaya memberikan kesadaran kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tentang pentingnya legalitas usaha terus dilakukan oleh para legislator Jawa Timur.
Salah satunya melalui program SALEHA (Sadar Legalitas Berusaha) yang digagas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur.
Program SALEHA bertujuan, membantu pelaku UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan proses yang mudah dan cepat. Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Pada tahun 2025, program ini ditargetkan menyasar 25 titik dengan total sekitar 2.500 penerima manfaat.
Menurut Lilik, kepemilikan NIB membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk naik kelas, karena menjadi syarat utama dalam pengajuan berbagai bantuan pemerintah maupun akses permodalan.
“Ketika pelaku usaha membutuhkan tambahan modal dan mengajukan pinjaman ke bank, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah memiliki NIB. Dengan adanya program ini, pelaku UMKM diharapkan menjadi lebih mandiri dan mampu mengembangkan usahanya,” terangnya, pada Rabu (3/12/2025).
Ia menambahkan, masih banyak pelaku UMKM yang enggan mengurus legalitas karena menganggap prosesnya rumit serta khawatir akan langsung dikenai pajak setelah memiliki NIB.
“Banyak yang mengira nanti akan dikenai pajak. Padahal NIB justru penting untuk memajukan usaha. Legalitas memberi akses terhadap bantuan pemerintah dan permodalan,” tegasnya ketua fraksi PKS.
Lilik memastikan proses pengurusan NIB melalui program SALEHA sangat sederhana, hanya membutuhkan waktu sekitar 5–10 menit.
Sementara itu, Ketua RW 7 Pogot Jaya, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Ariyanto, turut mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, SALEHA sangat membantu warga yang mayoritas merupakan pelaku UMKM.
“Program ini sangat membantu masyarakat sini yang kebanyakan pelaku UMKM, seperti pedagang dan usaha rumahan,” ujarnya. (rud)
