SURABAYA | duta.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp251 miliar untuk memenuhi kebutuhan operasional layanan transportasi publik Trans Jatim. Kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif.
Ia menilai, dukungan anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Jatim dalam memastikan layanan Trans Jatim tetap berjalan optimal dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah. anggaran Rp251 miliar tersebut diharapkan mampu mencukupi seluruh kebutuhan operasional Trans Jatim,” ujarnya, pada Jumaat (30/1/2026).
Khusnul menambahkan, keberlanjutan layanan Trans Jatim ke depan diharapkan tidak hanya bergantung pada subsidi, tetapi juga diikuti dengan perluasan jangkauan layanan seiring membaiknya kondisi fiskal daerah.
“Harapan kami, jika kondisi fiskal daerah membaik, Trans Jatim bisa menambah koridor, tidak hanya di Malang Raya, tetapi juga merambah wilayah Bakorwil lain seperti Madiun dan Jember,” tambahnya politisi Nasdem asal Kediri tersebut.
Dengan begitu, Komisi D DPRD Jatim berharap agar Dinas Perhubungan terus meningkatkan kualitas layanan Trans Jatim, seiring besarnya anggaran subsidi yang telah disiapkan. Menurutnya penyediaan transportasi publik yang layak merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat.
Ia menegaskan, bahwa manfaat Trans Jatim tidak dapat diukur semata dari sisi pendapatan langsung. Berdasarkan estimasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Trans Jatim pada 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp35 miliar, di luar potensi pendapatan dari iklan pada armada bus.
“Kalau dihitung secara kas memang PAD-nya tidak besar. Tapi ada manfaat lain yang tidak bisa dihitung dalam bentuk rupiah, seperti pertumbuhan ekonomi, transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat,” paparnya.
Selain memberikan dampak ekonomi, keberadaan Trans Jatim juga dinilai berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas buang, kemacetan, serta angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Kita melihat animo masyarakat cukup tinggi. Mobilitas menjadi lebih terjangkau, dan ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga,” paparnya.
Lebih jauh, Khusnul mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan Jatim saat ini tengah melakukan kajian dan riset bersama kalangan akademisi guna mengukur dampak sosial dan ekonomi Trans Jatim secara lebih komprehensif.
“Kita tunggu hasil kajiannya. Tapi sejauh ini, penerima manfaat Trans Jatim sudah sangat jelas dan signifikan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, anggaran Rp251 miliar tersebut mencakup skema Buy The Service (BTS) yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Jatim untuk delapan koridor Trans Jatim, terdiri dari tujuh koridor di wilayah Gerbangkertosusila dan satu koridor di Malang Raya. (rud)
