SURABAYA | duta.co – Jagat medsos sedang disasar video pendek Presiden Jokowi minta didemo. Durasinya cuma 1 menit. Video ini menampilkan lelaki ber-blankon. Judulnya 1 Permintaan. Laki-laki itu seperti sedang menyodorkan satu permintaan ke Jokowi. “Kuberi satu permintaan,” katanya sebagaimana video yang masuk redaksi duta.co, Minggu (11/10/2020).
Apa kata Presiden Jokowi? “Saya kangen sebetulnya didemo. Ngggak, karena apa? Pemerintah itu perlu dikontrol. Jadi kalau tidak ada demo, itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana ‘Tolong Saya Didemo’,” jelas Jokowi.
Lalu, lelaki dengan pakai adat Jawa itu, manggut-manggut. “Oke,” jelasnya.
Video kemudian diisi sejumlah aksi demo. Dari penolakan UU yang mengatur KPK. Juga demo aliansi Nasional Anti Komunis yang menolak RUU HIP. Mereka ini menuntut agar pemerintah dan DPR mencabut pembahasan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila). Tetapi, sampai kini, tuntutan rakyat belum terjawab. Terakhir penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang dilakukan di hampir seluruh daerah.
Ironisnya, di akhir video, muncul kesedihan Presiden Jokowi karena melihat setiap hari ada demo. “Terus terang saja, saya sedih, kalau melihat orang tiap hari demo, ribuan demo, ratusan ribu demo, energi kita habis,” terang Jokowi yang disertai suara (komentar) ‘Kartoloan’: Angel, angel, angel….!
Fenomena Kegelisahan
Penasihat Pusat Kajian Pemikiran Hadratusy Syaikh KH M Hasyim Asy’ari, Dr KH Miftahurrohim Syarkun mengaku prihatin dengan fenomena demo belakangan ini. Apalagi aksi menolak UU Cipta Kerja itu, sudah terjadi di hampir seluruh daerah. Lebih-lebih, sebagian besar demo berlangsung ricuh.
“Kita memasuki fenomena kegelisahan. Jalan keluarnya, semua harus introspeksi,” demikian Dr Mif yang juga Wakil Rektor III Universitas KH Hasyim Asyari (UNHASY), Tebuireng, Jombang kepada duta.co, Minggu (11/10/2020).
Membaca aksi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, demikian Dr Mif, terdapat ketimpangan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan DPR. Satu sisi, terbitnya UU Cipta Kerja dimaknai sebagai solusi keruwetan ekonomi, di sisi lain, dianggap menjadi ancaman wong cilik.
“Fungsi pemerintah dan wakil rakyat, adalah menyelamatkan kepentingan rakyat banyak. Pemerintah, memang, tidak boleh mengabaikan kepentingan investor demi laju pembangunan, tetapi, juga tidak bisa menafikan kepentingan rakyat kecil yang sering terdampak kepentingan orang kaya,” tambahnya.
Masih menurut Dr Mif, seluruh kebijakan pemerintah harus mengandung kemaslahatan umat. Kaidah fikihnya: tasharruful imam manuutun limaslahah ar-ra’iyyati (rumusan kebijakan atau UU harus berpihak kepada kemaslahatan ummat). “Tebitnya UU Cipta Kerja harus menuju kemaslahatan. Kalau tidak, pasti terjadi benturan,” tegasnya.
Ia kemudian menyinggung pendapat Imam Al-Ghazali tentang maqashid syari’ah, tujuan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Ada lima dasar yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin.
Pertama, memelihara agama (hifdzud diin). Kedua, memelihara jiwa (hifdzun nafs). Ketiga, memilihara kelangsungan hidup keturunan atau hifdzun nasl. Keempat memelihara akal atau hifdzul aql. Dan, kelima, memelihara harta atau hifdzul maal.
“Nah, yang terakhir, hifdzul maal ini menjadi asas yang serius dalam UU Cipta Kerja,” tambahnya.
Mengapa? “Karena dalam hifdzul maal, itu ada tiga asas penting. Sandang, Papan dan Pangan. Di sini menurut wong cilik, UU Cipta Kerja menjadi ancaman serius. Ini diperkuat pengamat, tokoh agama dan cendekia kampus. Sementara pemerintah menganggap sebaliknya,” urainya.
Maka, saran Dr Mif, pemerintah harus segera duduk bersama dengan para ulama, mahasiswa, rektor (kalangan kampus) dan pekerja. Tidak ada yang sulit, kalau benar semua itu akibat miskomunikasi, misinformasi. “Segera bertemu, jangan ditunda,” usulnya.
Masih menurut Dr Mif, pemerintah juga perlu memikirkan reorientasi pembangunan. Kiblat pembangunan negeri ini jangan sampai bersandar kepada negara yang tidak ber-Ketuhanan. Indonesia adalah negara terbesar penduduknya beragama Islam. Maka, harus menggandeng negara yang mayoritas penduduknya muslim.
“Ini sekaligus untuk promosi dan sosialisasi potensi Indonesia. Misalnya, dalam bergerak di bidang halal food, wisata religi Indonesia sangat bisa. Dirikan universitas dan perpustakaan terbesar dunia. Dengan begitu mereka akan datang ke Indonesia. Mereka ini menunggu ingin disapa Indonesia,” jelasnya.
Indonesia, tegasnya lagi, memiliki potensi hebat. Negeri ini sering hadir dalam berbagai problem dunia. Indonesia sering terlibat dalam perdamaian, misalnya antara syiah-wahabi termasuk problem Palestina, muslim Rohingya, dll.
“Ini cocok dengan prinsip politik bebas aktif yang didengungkan Bung Karno, menempatkan Indonesia sebagai negara moderat (tawasuth), akomodatif (islahiyah) sebagaimana yang diajarkan muassis Nahdlatul Ulama, almaghfurlah KH Hasyim Asy’ari.”
Ke depan, tegasnya, ekonomi Islam menjadi trend dunia. “Apalagi sekarang, negara-negara sekuler sudah berubah kiblat ekonominya, mereka justru rame-rame menuju ekonomi syariah. Dengan begitu, Indonesia akan menjadi pusat peradaban Islam yang belum terpikirkan oleh negara-negara Islam lainnya. Ini bisa dilakukan dengan mengambil esensi dari pusat peradaban Islam Cordova,” pungkasnya. (mky)
