Ketarangan foto geotimes.co.id

JAKARTA | duta.co – Membaca tik-tok-twit dua menteri era Gus Dur, Rizal Ramli (RR) dan Mahfud MD, sangat menarik. Apalagi yang dibahas masalah aktual, pembayaran 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum senilai Rp 55,6 T.

Seperti kita tahu, Mahfud MD dan RR adalah orang penting di era Gus Dur. Mahfud menduduki posisi Menteri Pertahanan, sementara Rizal Ramli bertugas di beberapa posisi penting di sektor ekonomi. Diawali sebagai Kepala Badan Urusan Logistik, lalu Menko Perekonomian dan terakhir Menteri Keuangan.

Cerita soal Freport Rizal Ramli sudah hafal. Ketika melakukan pembicaraan dengan CEO Freeport James Moffett di tahun 2001, Rizal Ramli adalah Menteri Keuangan. Dalam pembicaraan itu, Moffett mengakui kesalahan Freeport karena menyogok seorang menteri, berinisial GK, dalam perpanjangan kontrak tahun 1991.

Moffett lalu minta maaf, dan menyatakan bersedia membayar ganti rugi pada pemerintah Indonesia, dan bersedia memperhatikan keselamatan lingkungan alam Papua. Namun sayang, tiga bulan setelah pembicaraan itu, Gus Dur dijatuhkan dari jabatannya. Rencana settlement dengan Freeport pun batal.

Menurut Rizal Ramli, Indonesia berpeluang membatalkan kontrak karya 1991 karena sarat korupsi dan penyuapan. Moffett tahu, bahwa kalau digugat di pengadilan AS, dirinya bisa dinyatakan bersalah. Itulah sebabnya, Moffeett mengatakan bersedia membayar ganti rugi.

Begitu Rizal Ramli dalam memandang isu Freeport. Itu sebabnya, menurut dia, keputusan pembayaran 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum adalah langkah yang patut dipertanyakan. Apalagi, dana yang digunakan berasal dari pinjaman luar.

Menariknya, Rizal Ramli juga mengomentari twit Mahfud MD yang menurutnya sangat normatif. “Sahabat saya Pak @mohmahfudmd hanya lihat dari luar secara normatif. Kontrak Kedua Freeport 1991 cacat hukum, krn ada penyogokan thd Mentri Pertambangan Indonesia,” tulis Rizal Ramli.

Mahfud MD langsung membalas twit Rizal Ramli, dan berkata masalah Freeport ini tak semudah yang dibicarakan. Dia balik bertanya, mengapa saat Rizal  Ramli menjadi Menteri Keuangan tidak bisa menyelesaikan persoalan Freeport.

“Sahabat sy Pak RR betul, sy berbicara normanya. Krn disitulah simpul problemnya. Tp Pak RR kan pernah di posisi penting. Kalau tahu ada cacat hukum atau penyogokan saat itu, mengapa saat Anda jd menkeu tak anda selesaikan? Jawabannya, tentu, krn masalahnya tak semudah itu,” twit Mahfud MD.

Apa jawab Rizal Ramli? Merujuk pada pernyataannya sebelum itu, bahwa tiga bulan setelah negosiasi yang dilakukannya dengan Moffett, Gus Dur jatuh. Inilah problemnya. “Sahabat saya Pak @mohmahfudmd  mungkin lupa 3 bulan kemudian Gus Dur diganti. CEO James Moffett sudah ngaku salah, makanya bersedia bayar $5M daripada masuk penjara krn menyogok pejabat RI,” twit Rizal Ramli.

Mahfud MD pun merespon twit itu dan mengajak Rizal Ramli untuk bertemu minggu depan. “Kalau begitu faktanya berarti benar, masalah Freeport hrs dilakukan dgn nego utk kontrak baru spt divestasi. Soal pengakuan James Moffett itu soal terpisah krn skrang sdh lewat dari 18 tahun. Pak RR, next week kita atur lunch atau dinner lagi ya. Kangen berdiskusi lagi,” demikian Mahfud MD.

Bukan Prestasi, Ini Sangat Berisiko

Menariknya lagi, Rizal Ramli mempertanyakan pembayaran 51 persen saham PT Freeport Indonesia sebesar Rp 55,6 triliun menggunakan dana pinjaman luar negeri (global bond) PT Inalum. Menurut Rizal Ramli, keputusan ini sangat berisko secara struktural.  “Ini kok Indonesia mesti bayar 55,6 T untuk beli 51% saham. Itupun pakai utang Global Bond bunga tinggi? Risky Structure,” twitnya.

RR sebenarnya sudah pernah memberikan masukan secara pribadi terkait Freeport kepada Jokowi. “Saya menyarankan kepada Presiden Jokowi agar tidak memperpanjang kontrak Freeport,” kata RR.

Menurutnya, Kontrak Karya Freeport (tahap II) tahun 1991 cacat hukum, karena ada indikasi penyogokan pejabat pemerintah Indonesia saat itu, berinisial GK. Karena Kontrak Karya tersebut cacat hukum, maka tidak ada lagi “sanctity of contract” (kesucian kontrak). Tidak ada kewajiban untuk menyetujui perpanjangan kontrak Freeport 2×10 tahun sampai 2041.

Belum lagi, lanjut RR, Freeport melakukan banyak wanprestasi: kerusakan lingkungan, jadwal divestasi dan pembangunan smelter yang terus diundur, serta track record sebagai penyogok pejabat Indonesia.

“Masukan saya yang kedua kepada Presiden Jokowi adalah lebih baik Indonesia membeli saham Freeport McMoran (FCX), induk dari PT Freeport Indonesia,” ungkap ekonom yang pernah menjadi Panel Ahli PBB bersama tiga orang peraih Nobel Ekonomi ini.

Pada akhir tahun 2015 dan awal 2016, sebagai imbas dari perbedaan pendapat tentang kepastian perpanjangan kontrak Freeport antara RR dengan koleganya di kabinet Menteri ESDM Sudirman Said, harga saham Freeport McMoran (FCX) terjun bebas di Bursa Saham New York.

Kapitalisasi pasar, atau nilai dari 100 persen saham, Freeport McMoran (FCX) sempat dihargai sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp 69 triliun dengan kurs Rupiah saat itu.

Artinya, bila tiga tahun yang lalu Presiden Jokowi menuruti masukan RR, dengan nilai yang telah dikeluarkan saat ini sebesar Rp 55,8 triliun, Indonesia dapat memiliki 80 persen saham Freeport McMoran (FCX), induk dari PT Freeport Indonesia. “Ini jauh lebih menguntungkan daripada hanya sekedar memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia saat ini bukan?” demikian Rizal Ramli. (net,rmol)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.