“Kita hidup tidak lama. Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa, kita harus mempunyai kesadaran bersama, bahwa, kerusakan negara (seperti sekarang) ini, tentu, tidak dikehendakai oleh para pendiri bangsa.”

Oleh : Prihandoyo Kuswanto

BUKAN hal aneh, jika PDIP selalu mengatakan anak ideologis Soekarno. Bahkan kalau musim kampanye, selalu foto Soekarno dijadikan background, semisal baliho.

Megawati memang anak Soekarno, Puan Maharani juga cucu Soekarno. Tetapi  apakah mereka menjalankan ajaran Soekarno. Ini jika tilik secara seksama tragedi amandemen UUD 1945 di zaman Presiden Megawati sampai sekarang. Faktanya, Pancasila justru tidak dijalankan, bahkan disingkirkan, dikesampingkan.

Kini, sistem negara berdasarkan Pancasila diganti dengan sistem Presidensial, dimana kekuasaan diperebutkan dengan banyak-banyakan suara, kalah menang, kuat-kuatan pertarungan.

Dan lebih tragis lagi, bukan hanya hutan yang ada pembalakan liar, tetapi partai politik juga melakukan pembalakan. Seperti kita saksikan, seorang wakil ketua Partai Hanura, mengambil alih Partai Demokrat. Ini dilakukan oleh Muldoko.

Entah apa yang ada dipikiran Cak Moel ini. Sebagai mantan Panglima TNI kok tega mengkudeta yuniornya, Mayor AHY. Inilah sebuah fragmen runtuhnya nilai-nilai Pancasila.

Padahal, kita tahu, kedua tokoh ini sama-sama purnawirawan TNI yang mengemban Sapta Marga dan sumpah prajurit yang (katanya) berjiwa Pancasila dan tidak mengenal menyerah.

Ingatlah! Ketika perjuangan pergerakan menyusun negara, saat itu para tokoh yang duduk sebagai anggota BPUPKI atau PPKI protes keras terhadap individualism. Musuh utama Soekarno imperalisme, kolonialisme. Sebab negara ini sudah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda. Amanat penderitaan rakyat menjadi perhatian besar Soekarno.

Pancasila adalah Prisip berbangsa dan bernegara. Jadi negara ini mempunyai prinsip sendiri dalam ketatanegaraannya. Bukan Presidensial maupun Parlementer, tetapi sistem negara berdasarkan Pancasila, sistem MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)..

Di sistem MPR ini, negara semua untuk semua menjadi prinsip dengan harapan semua elemen bangsa terwakili. Maka keanggotaan MPR disamping golongan partai politik yang diwakili DPR, juga ada utusan-utusan golongan fungsional, utusan golongan daerah, utusan golongan Agama, adat istiadat. Dengan begitu benar-benar keanggotaan MPR menjadi Bhineekatunggal Ika, seluruh lapisan rakyat terwakili.

Simak kembali cuplikan pidato; AMANAT PRESIDEN SOEKARNO PADA ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 17 AGUSTUS 1966 DI JAKARTA:

Cobalah lepaskan pandangan kita lebih jauh lagi ke belakang. Marilah kita mawas diri sejak saat kita terlepas dari cengkeraman penjajah Belanda di tahun 1950, yaitu apa yang dinamakan Pengakuan Kedaulatan – recognition of sovereignty. Betapa hebatnya crucial period-crucial period yang harus kita lalui selama masa 1950-1959 itu.

Free fight liberalism sedang merajalela; jegal-jegalan ala demokrasi parlementer adalah hidangan sehari-hari, main krisis kabinet terjadi seperti dagangan kue, dagangan kacang goreng. Antara 1950 dan 1959 kita mengalami 17 kali krisis kabinet, yang berarti rata-rata sekali tiap-tiap delapan bulan.

Pertentangan yang tidak habis-habis antara pemerintah dan oposisi, pertentangan ideologi antara partai dengan partai, pertentangan antara golongan dengan golongan. Dan dengan makin mendekatnya Pemilihan Umum 1955 dan 1956, maka masyarakat dan negara kita berubah menjadi arena pertarungan politik dan arena adu kekuatan.

Nafsu individualisme dan nafsu egoisme bersimaharajalela, tubuh bangsa dan rakyat kita laksana merobek-robek dadanya sendiri, bangsa Indonesia menjadi a nation devided againts itself. Nafsu hantam kromo, nafsu serang-menyerang dengan menonjolkan kebenaran sendiri, nafsu berontak-memberontak melawan pusat, nafsu z.g. demokrasi yang keblinger, yang membuat bangsa dan rakyat kita remuk-redam dalam semangat, kocar-kacir berantakan dalam jiwa.

Sampai-sampai pada waktu itu aku berseru: rupanya orang mengira bahwa sesuatu perpecahan di muka Pemilihan Umum atau di dalam Pemilihan Umum selalu dapat diatasi nanti sesudah Pemilihan Umum. Hantam kromo saja memainkan sentimen.

Tapi orang lupa, ada perpecahan yang tidak dapat disembuhkan lagi! Ada perpecahan yang terus memakan, terus menggerantes, terus membaji dalam jiwa sesuatu rakyat, sehingga akhirnya memecahbelahkan keutuhan bangsa samasekali.

Celaka, celaka bangsa yang demikian itu! Bertahun-tahun, kadang-kadang berwindu-windu ia tidak mampu berdiri kembali. Bertahun-tahun, berwindu-windu ia laksana hendak doodbloeden, kehilangan darah yang ke luar dari luka-luka tubuhnya sendiri.

Karena itu, segenap jiwa ragaku berseru kepada bangsaku Indonesia: terlepas dari perbedaan apapun, jagalah persatuan, jagalah kesatuan, jagalah keutuhan! Kita sekalian adalah makhluk Allah! Dalam menginjak waktu yang akan datang, kita ini seolah-olah adalah buta.

Ya benar, kita merencanakan, kita bekerja, kita mengarahkan angan-angan kepada suatu hal di waktu yang akan datang. Tetapi pada akhimya Tuhan pula yang menentukan. Justru karena itulah, maka bagi kita sekalian adalah satu kewajiban untuk senantiasa memohon pimpinan kepada Tuhan. Tidak satu manusia berhak berkata, aku, aku sajalah yang benar, orang lain pasti salah!

Orang yang demikian itu akhimya lupa bahwa hanya Tuhan jualah yang memegang kebenaran!,,,,,

Demokrasi yang dijalankan justru demokrasi liberal, Pilsung Pilkada, Pileg, Pilpres, yang semua itu melanggar prinsip negara berdasarkan Pancasila .

Pengkhianatan terhadap Pancasila adalah dengan diubahnya sistem MPR menjadi sistem Presidensial yang basisnya demokrasi liberal.

Bung Karno dalam pidato di BPUPKI Rapat besar pada tanggal 15-7-2605 dibuka Jam 10.20 mengatakan (cuplikan): ”Maka oleh karena itu jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada faham kekeluargaan, faham tolong menolong, faham gotong royong, faham keadilan sosial, enyakanlah tiap-tiap pikiran,tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya.“

Jadi mengapa pendiri negeri ini anti terhadap individualisme, liberalisme, kapitalisme. Sebab semua itu sumber dari kolonialisme imperalisme. Yang menjadi dasar perjuangan bangsa ini untuk melawan dengan mengorbankan harta, darah dan nyawa.Kita hidup tidak terlalu lama. Oleh sebab itu, sebagai anak bangsa, kita harus mempunyai kesadaran bersama, bahwa, kerusakan negara (seperti sekarang) ini, tentu, tidak dikehendakai oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Hatta, Soepomo, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadi Kusumi, KH Wahid Hasym  dan pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk melahirkan negara Indonesia.

Apakah kita sadar bahwa tidak ada jalan lain untuk menebus kesalahan ini, kecuali mengembalikan Pancasila sebagai Dasar Negara. Arti ya kita harus kembali ke UUD 1945  yang asli. Harus! (*)

*Prihandoyo Kuswanto adalah Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry