SURABAYA | duta.co – Politisi partai Golkar Andi Budi Sulistijanto mengatakan, Kabinet Joko Widodo – KH. Mahruf Amin harus proporsional, tidak hanya didominasi representasi partai politik. Tapi juga harus berhasil menemukan tokoh dengan basis dukungan publik yang beragam.
Gus Andi, sapaannya, memberikan alasan, selain agar bisa mendapatkan kepercayaan publik, juga agar dukungan kepada presiden merata dari segala elemen bangsa dan kelompok kepentingan. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh presiden dan wakil presiden terpilih.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Penggalangan Keagamaan ini memandang, dalam kepemimpinan Presiden Jokowi periode 2019-2024, presiden harus memilih kabinet yang benar-benar loyal dan tunduk pada presiden bukan pada kelompok tertentu.
“Selain loyal, Yang tidak kalah pentingnya adalah Soliditas pembantu presiden dalam Kabinet 2019-2024,” ujar politisi yang juga Dosen tetap di Stisipol Palembang ini saat menjadi narasumber dalam FGD ( forum group discusion) yang digelar Program doktor ilmu komunikasi sekolah pascasarjana Universitas Sahid berkerjasama dengan CONQUIRE (communication qualitative research), dengan tema Komunikasi politik kabinet jokowi 2019-2024.
Politisi yang sudah tiga kali menerbitkan buku terkait kepemimpinan presiden Jokowi mengatakan, lima tahun kedepan adalah periode terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi. Jika para pembantunya tidak loyal, dan hanya mementingkan kelompok, institusi asal atau partai politiknya, maka bisa berakibat fatal yakni merusak kinerja kabinet, bahkan presiden “bisa ditinggal”.
Wakil Ketua Lakpesdam (lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia) PBNU ini menuturkan, koalisi dan konfigurasi kekuatan Politik di Parlemen harus kondusif untuk mendukung pemerintahan Jokowi. Namun ada tantangan Besar yaitu kekuatan extra Parlementer.
Penulis buku Komunikasi Politik Jokowi dan Politik Kerja Jokowi, dan akan melaunching buku Kunci sukses Jokowi pada Oktober nanti ini menambahkan, langkah baik untuk mengeliminir merebaknya ekstra Parlementer adalah menyelenggarakan FGD agar semua infrastruktur, kelembagaan, kementrian, Perguruan Tinggi dan ormas-ormas besar bisa menyampaikan pernyataan pendapat.
“Untuk formasi kabinet Jokowi-Kh.Mahruf Amin harus diperbanyak dengan tambahan beberapa kementrian ada wakil menteri atau menteri Muda,” tandasnya. azi
