SAMARINDA | duta.co – Kepala Pusat Kajian Pancasila, Konstitusi, Peradaban Indonesia dan Hak Asasi Manusia Universitas dr Soetomo (Puspakopi HAM Unitomo), hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan”, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Teater Gedung Prof. Masjaya, Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan pemilu melalui pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan perguruan tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, keponakan Mahfud MD mengangkat materi bertajuk “Peretasan Kognitif Menjelang Pemilu: Menjaga Suara Rakyat di Tengah Disinformasi dan Perang Narasi Digital.” Materi ini menyoroti perubahan karakter ancaman demokrasi di era digital, ketika manipulasi informasi tidak lagi hanya berlangsung melalui serangan terhadap sistem atau proses pemilu secara fisik, tetapi juga menyasar cara berpikir, persepsi, dan rasionalitas masyarakat sebagai pemilih.
Ia menjelaskan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru pertarungan demokrasi. Melalui disinformasi, propaganda digital, manipulasi narasi, hingga pemanfaatan algoritma media sosial, masyarakat berpotensi diarahkan pada persepsi tertentu tanpa melalui proses pertimbangan yang objektif dan kritis.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah fenomena cognitive overload atau kelebihan beban informasi. Paparan informasi yang berlebihan, terutama informasi yang bersifat provokatif dan emosional, dapat melemahkan kemampuan masyarakat dalam melakukan penilaian secara rasional. Kondisi tersebut membuka ruang bagi berkembangnya polarisasi, ruang gema (echo chamber), serta penerimaan informasi yang hanya sesuai dengan bias dan keyakinan masing-masing.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa persoalan disinformasi dalam pemilu tidak semata-mata berkaitan dengan benar atau salahnya sebuah informasi. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana manipulasi informasi dapat memengaruhi otonomi kognitif pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.
Dalam perspektif demokrasi dan hukum, suara pemilih semestinya lahir dari kehendak yang bebas, sadar, dan berdasarkan informasi yang memadai. Oleh karena itu, manipulasi kognitif melalui disinformasi berpotensi mencederai substansi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL), sekalipun secara administratif proses pemungutan suara terlihat berjalan sesuai prosedur.
Materi tersebut juga menyoroti tantangan regulasi pemilu dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Salah satu persoalan yang diangkat adalah keterbatasan kerangka hukum dalam menjangkau praktik disinformasi komputasional, penggunaan akun robot, dan propaganda digital yang melibatkan aktor-aktor tersembunyi.
Sebagai bagian dari tawaran solusi, ia mengemukakan pentingnya penguatan empat pilar perlindungan demokrasi digital, yakni transparansi penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam konten kampanye, akuntabilitas pendanaan siber, tanggung jawab platform digital global, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan responsif terhadap dinamika ruang digital.
Tidak hanya menekankan peran negara dan penyelenggara pemilu, ia juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sebagai benteng pertama dalam menghadapi disinformasi. Masyarakat perlu membangun kebiasaan untuk menahan diri agar tidak langsung menyebarkan informasi, melakukan verifikasi dan cek silang terhadap sumber informasi, serta mendokumentasikan dan melaporkan temuan melalui kanal resmi yang tersedia.
Kehadiran dalam forum akademik tersebut sekaligus memperlihatkan kontribusi dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo dalam memperluas ruang diskursus hukum, politik, dan demokrasi, khususnya dalam merespons tantangan perkembangan teknologi informasi.
Melalui perspektif akademis dan hukum, perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk mengkaji perkembangan regulasi, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan pemikiran kritis serta solusi terhadap persoalan demokrasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Demokrasi yang sehat bukan hanya ditentukan oleh proses pemungutan suara yang berjalan sesuai prosedur, tetapi juga oleh kemerdekaan berpikir masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Menjaga demokrasi berarti turut menjaga kejernihan nalar publik dari manipulasi informasi dan rekayasa digital.(*)
