SURABAYA | duta.co – Otak-atik, sesat. Ketika mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersilaturahmi dengan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Din berseloroh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ adalah koalisi Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama (NU).
“Dari sudut kriteria, ini bukan suatu kebetulan. Saya ditanya ‘kapan terjadi Indonesia dipimpin tokoh NU dan Muhammadiyah?’ Saya jawab begini, ‘Cak Imin itu tokoh NU, Mas Anies bisa lah dianggap dari Muhammadiyah. Ini sudah terjadi koalisi Muhammadiyah-NU,” kata Din di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023) sebagaimana dikutip republika.co.id.
Pernyataan Din ini mengundang reaksi keras nahdliyin. Ada yang menyebut sebagai pernyataan keblinger. Pertama, karena NU tidak terlibat politik praktis. Kalau AMIN kalah, itu bukan kekalahan NU. Kedua, NU di negeri ini dalam posisi (jumlah) terbesar, terdepan dalam urusan kebangsaan, apa mungkin menjadi nomor dua dalam kepemimpinan nasional?
“NU itu Ormas Islam terbesar, penjaga NKRI. Memiliki pemahaman agama yang moderat dalam berbangsa dan bernegara. Masak menjadi wakil presiden yang, selama ini tidak terlihat perannya dalam mengatur negara,” demikian protes warganet di duta.co.
Penegasan yang sama disampaikan Doktor M Sholeh Basyari, Direktur Ekskutif CSIIS (Center for Strategic on Islamic and International Studies), yang juga dikenal sebagai dosen di banyak kampus NU. Menurut M Sholeh, pernyataan Din Syamsuddin bahwa Anies-Muhaimin adalah koalisi NU Muhammadiyah, itu menyesatkan. “NU tidak pernah mendeklarasikan hal itu. Muhamadiyah juga tidak. Muhaimin juga menyebut dirinya bukan bakal Cawapres NU,” tegasnya kepada duta.co, Sabtu (4/11/23) pagi.
Masih menurut Dr M Sholeh, pernyataan mantan Ketum PP Muhammadiyah ini, harus segera diluruskan. Kenapa? “Pertama, pernyataan ini jelas disampaikan dengan sengaja dan penuh misi, meski berbeda dengan fakta. Misi itu bisa berupa membangkitkan kembali politik aliran, bisa pula membangun sentimen keislaman mayoritas pemeluk Islam Indonesia,” terangnya.
Kedua, lanjutnya, dari sudut kaum nahdliyyin, simplifikasi model Din Syamsuddin ini, berpotensi mengelabui keyakinan politik utama kaum santri. “Keyakinan politik utama kaum nahdliyyin adalah resistensinya yang kuat atas pemimpin dari anak ideologis Masyumi (Anies Baswedan). Ini tidak bisa diabaikan,” urainya.
“Ketiga, penyebutan NU berkoalisi dengan Muhammadiyah, seakan menghadapkan NU dengan kekuatan politik lain. Relasi NU dengan kaum nasionalis, posisi NU dengan kaum abangan dan militer, terprovokasi dan terusik oleh pernyataan tersebut. Ini berbahaya dalam berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.
Keempat, tegasnya, identifikasi ke-NU-an dalam pilpres hakekatnya penggiringan NU sebagai pelaku politik identitas. “Yang terakhir, kelima, penyebutan koalisi Muhammadiyah-NU bisa pula merupakan gambaran kemalasan pasangan AMIN dalam jual-beli ide, menawarkan gagasan dan program kepada publik. Mestinya itu yang didengungkan,” pungkasnya. (mky)
