JAKARTA | duta.co – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memasukkan Indonesia dalam 16 negara yang bertindak curang dalam perdagangan, sehingga membuat defisit perdagangan AS defisit sampai Rp 6.650 triliun. Seperti dilansir AFP, 16 negara yang dituduh Trump curang tersebut adalah China, Kanada, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Swiss, Taiwan, Thailand dan Vietnam.
Pejabat teras pemerintahan AS menyebutkan Trump akan menerbitkan perintah eksekutif baru untuk menghapus penyebab dan biang keladi defisit perdagangan, langkah awal untuk mengubah seluruh retorika dagang secara nyata. Perintah ini akan diterbitkan setelah hasil analisa yang dilakukan terhadap negara maupun produk selesai dilakukan. Hasil itu akan dilaporkan Menteri Perdagangan Wilbur Ross kepada sang presiden dalam waktu 90 hari.
Bank Indonesia (BI) menampik tuduhan Donald Trump. BI memaparkan tiga indikator yang menunjukkan Indonesia tak layak memperoleh tuduhan tersebut. “Pertama, (Indonesia dikatakan melanggar) bila punya surplus (perdagangan) lebih dari US$20 miliar terhadap AS. Indonesia tidak (melanggar) karena hanya surplus US$13 miliar,” ujar Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (5/4/2017).
Kedua, indikasi kecurangan menurut Mirza, dapat diukur dari neraca transaksi berjalan (current account defisit/CAD) . Negara yang melakukan kecurangan seharusnya mengalami surplus pada CAD. Namun, Indonesia justru mencatatkan CAD sebesar 1,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Ketiga, indikasi kecurangan juga dapat terlihat nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS. Tuduhan curang menurut Mirza dapat dilayangkan kepada Indonesia jika pemerintah dan BI sengaja membuat rupiah melemah sehingga mampu membuat ekspor meningkat.
“Indonesia kalau terjadi gejolak, BI masuk ke pasar. Yang terjadi malah cegah rupiah terlalu lemah. Sedangkan yang disasar Trump adalah sengaja membuat nilai tukar melemah,” jelasnya.
Kendati demikian, menurut Mirza, BI akan turut melakukan evaluasi dan terus memantau perkembangan hubungan perdagangan Indonesia-AS. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga akan turut menunggu hasil laporan berupa daftar negara-negara yang melakukan kecurangan dari Kementerian Perdagangan AS dalam tiga bulan ke depan.
“Yang penting, Kementerian Perdagangan yang harus lakukan monitoring. BI juga monitoring karena terkait dengan kurs,” terangnya. (cnni)
