SURABAYA | duta.co – Sesepuh Partai Golkar Jawa Timur, H.A Mustahid Astari, menilai amandemen UUD 1945 yang dilakukan para politisi Senayan selama ini sudah kelewatan dan justru menjadi biang masalah bangsa.
“Karut marut perpolitikan saat ini adalah akibat dari Amandemen UUD 1945. Kita terlalu berani mengubah cita-cita luhur founding father (pendiri negeri) ini,” jelasnya dalam diskusi publik bertaju ‘Perubahan 2019 untuk Pemulihan Kedaulatan dan Keutuhan NKRI’ yang digelar HU Duta Masyarakat dan Pengurus Besar PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah), Sabtu (16/3/2019) di Graha Astranawa, Surabaya.
Menurut Mustahid Astari, hari ini adalah momentum kita untuk bergerak, mengembalikan jati diri bangsa dengan mengembalikan UUD 1945 yang asli dan Pancasila sebagai dasar negara.
“Sekarang kita berada di ujung perubahan kepemimpinan nasional. Saatnya perubahan. Dalam Pilpres 2019 harus terjadi perubahan. Mau tidak mau, enak tidak enak, kita harus berubah. Presiden terpilih harus berani kembali ke UUD 1945 yang asli, jika memang ingin membenahi negeri ini,” tegasnya.
Ia menyesalkan terjadinya amandemen UUD 1945. Bahkan sampai mengubah pembukaan UUD 1945. Ini artinya sudah mengubah cita-cita luhur pendiri negeri ini. “Saya tidak tahu, apakah mereka yang mengubah itu mendapat tekanan asing, ketakutan dengan asing, atau justru dibayar asing?” tanyanya serius.
Melalui forum diskusi ini, Mustahid Astari berharap Cak Anam (DRS H Choirul Anam) sebagai sohibul bait diskusi hendaknya menggerakkan arek-arek Suroboyo untuk bangkit, berjuang mengembalikan sistem tata kelola negara yang benar dengan kembali ke UUD 1945.
“Arek-arek Suroboyo punya sejarah 10 November, karena itu sekarang juga harus berani bangkit menyelamatkan negeri ini dari kekacauan konstitusi,” tegasnya. (mky)
