JAKARTA | duta.co — Sejumlah alumni senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) mendorong kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera memasuki fase konsolidasi setelah Muktamar NU ke-35.

Pandangan itu mengemuka dalam pertemuan dan diskusi di Ryan Pibersano Cafe, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Forum tersebut membahas arah NU pasca-Muktamar, penguatan kepemimpinan PBNU periode 2026–2031, konsolidasi kader, distribusi kader NU ke berbagai sektor pembangunan, serta dinamika yang berkembang setelah Muktamar.

Pertemuan dihadiri Dr. Idrus Marham, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan mantan Menteri Sosial RI; Dr. Andi Jamaro Dulung, Ketua MPO IKA PMII; Dr. A. Effendy Choirie, Ketua Umum DNIKS; H.A. Muqowam, Wakil Ketua Umum DPP HANURA; Dr. M. Hayid, Wakil Ketua BNSP RI; Andi Najmi Fuaidi, mantan anggota DPR RI; Sudarto SM, Sekjen PP GEMIRA; Purwanto M. Ali, Wakil Ketua Umum DNIKS/Ketua Umum KOPRABU; Dr. Ali Nurdin Ghani, mantan Anggota DPRD Banten; Bambang Adi, pengusaha, serta sejumlah aktivis NU lainnya.

Pertemuan ini merupakan forum diskusi informal yang menyampaikan pandangan personal para peserta. Forum tidak mengatasnamakan organisasi, lembaga, partai politik, ataupun institusi yang masing-masing peserta wakili.

Muktamar Selesai, Konsolidasi Dimulai

Salah satu pokok pembahasan adalah pentingnya menempatkan hasil Muktamar NU ke-35 sebagai titik awal konsolidasi organisasi. Muktamar telah menghasilkan kepemimpinan PBNU periode 2026–2031, dengan KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Syuriyah PBNU dan KH. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU.

Kepemimpinan baru tersebut dinilai perlu diberi ruang untuk menjalankan mandat organisasi dan menyusun agenda strategis NU selama lima tahun mendatang.

Dinamika yang terjadi dalam proses Muktamar, termasuk perbedaan pilihan dan pandangan di antara warga NU, diharapkan tidak berlanjut menjadi fragmentasi setelah kepemimpinan baru terbentuk.

“Muktamar sudah selesai. Saatnya energi NU dikembalikan untuk memperkuat jam’iyah dan meningkatkan kemaslahatan jamaah,” menjadi salah satu gagasan yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.

Menyatukan Kembali Kekuatan Kader

Konsolidasi kader menjadi agenda lain yang mendapat perhatian. PBNU ke depan diharapkan mampu mengakomodasi kader-kader NU yang memiliki kapasitas, kompetensi, pengalaman, dan rekam pengabdian.

Kepengurusan PBNU tidak hanya diharapkan kuat secara struktural, tetapi juga mampu merepresentasikan kualitas sumber daya manusia NU dari berbagai latar belakang dan wilayah.

Penyatuan potensi tersebut dinilai penting agar perbedaan yang muncul dalam kontestasi Muktamar tidak berubah menjadi jarak antarkader. Sebaliknya, seluruh kekuatan dapat dikonsolidasikan menjadi modal organisasi untuk menjalankan agenda keumatan dan kebangsaan.

Kader NU Perlu Mengisi Ruang Pembangunan

Pembahasan juga menyoroti besarnya sumber daya manusia NU yang selama ini berkiprah di berbagai bidang. Kader NU terdapat di lingkungan pemerintahan, politik, parlemen, dunia usaha, pendidikan, profesi, birokrasi, hingga sektor sosial kemasyarakatan.

Potensi tersebut dinilai membutuhkan strategi distribusi kader yang lebih sistematis. Kader-kader potensial dan fungsional tidak semestinya hanya berputar dalam ruang internal organisasi, tetapi juga perlu memperoleh kesempatan untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa dan negara.

Dengan cara itu, kekuatan kaderisasi NU dapat diterjemahkan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat posisi NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan dalam kehidupan kebangsaan.

Isu Risywah dan Korupsi Perlu Dijawab dengan Fakta

Dinamika pasca-Muktamar juga tidak terlepas dari munculnya berbagai isu negatif yang mengaitkan NU dengan persoalan risywah dan korupsi.

Persoalan tersebut dinilai perlu dihadapi secara taktis dan strategis. PBNU diharapkan mampu melakukan klarifikasi secara terbuka terhadap informasi yang berkembang, sekaligus memastikan setiap persoalan yang memiliki indikasi pelanggaran hukum ditangani melalui mekanisme yang berlaku.

Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas organisasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga marwah kelembagaan sekaligus mempertahankan kepercayaan warga NU dan publik.

Dalam konteks itu, isu yang berkembang perlu dipisahkan secara jelas antara fakta, dugaan, opini, dan informasi yang belum terverifikasi. Pendekatan tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi generalisasi terhadap organisasi.

Menatap PBNU 2026–2031

Diskusi para alumni senior PMII tersebut pada akhirnya mengarah pada satu agenda besar, yakni mengakhiri fase kontestasi dan memasuki fase konsolidasi.

Kepemimpinan baru PBNU diharapkan dapat merangkul berbagai kelompok kader, memperkuat sistem kaderisasi, membuka ruang bagi kader potensial untuk berkiprah di berbagai sektor, serta membangun tata kelola organisasi yang semakin profesional dan akuntabel.

Para peserta juga menilai NU membutuhkan suasana organisasi yang kondusif agar kepemimpinan periode 2026–2031 dapat berkonsentrasi menjalankan program dan mandat organisasi.

Pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan organisasi maupun mandat kelembagaan. Seluruh gagasan yang muncul merupakan pandangan dan kesepahaman personal yang berkembang di antara para peserta diskusi, yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dalam melihat perjalanan NU pasca-Muktamar ke-35.

Muktamar telah selesai. Kepemimpinan telah terbentuk. Agenda berikutnya adalah konsolidasi, penguatan kader, dan memperbesar kontribusi NU bagi umat, bangsa, dan negara.(*)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry