PAMEKASAN | duta.co – Aliansi Nelayan Kecamatan Batumarmar didampingi tokoh masyarakat Pantura Ruspandi dan Imam Syafi’i resmi laporkan dugaan korupsi dana ganti Rumpon Rp3,150 Miliar Ke Mapolres Pamekasan, Jumat (12/09/2025).
Menurut Ruspandi, Tokoh Masyarakat Kecamatan Batumarmar yang mendampingi masyarakat nelayan, laporan itu agar hak nelayan tersampaikan kepada masyarakat nelayan.
“Kita tetap meminta gak dan pertanggungjawaban Pihak Petronas, Elnusa, PT Bintang untuk memberikan kompensasi ganti untung masyarakat nelayan selama satu tahun,” Kata Ruspandi.
“Bukti-bukti sudah kami lampirkan, termasuk dokumen transfer Sebesar Rp3,150 Miliar disertai data pendukung lain sebagai penguat laporan,” imbuhnya.
Imam menuturkan sebenarnya dana kompensasi itu dicairkan sejak September 2024 berdasarkan bukti transfer yang masuk. Namun, hingga kini nelayan tidak menerimanya.
“Informasi dari SKK Migas menyebutkan bahwa Petronas sudah menyalurkan dana ganti rugi ke Pemkab Sampang yang ditransfer kepada salah seorang di kabupaten Sampang. Dugaan kami ada peemainan antara Dinas Perikanan Pemkab Sampang, SKK Migas, dan pihak lainnya, fakta ini memperkuat dugaan kami bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang jelas merugikan nelayan,” ungkapnya.
Laporan dugaan pidana korupsi Perbuatan tersebut diduga melanggar ketentuan: Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
Laporan tersebut langsung ditanggapi pihak pelayanan Unit Tipidkor Polres Pamekasan, yang kemudian dilakukan penyidikan terhadap pelapor Ruspandi dan perwakilan nelayan Salehuddin. (bib/rilis)
