SURABAYA | duta.co – Kondisi beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami ujian. Terdapat beberapa tindakan kekerasan yang menyasar umat beragama dan tempat Ibadah.

Dimulai dari penyerangan terhadap Kyai Umar Basri di Jawa Barat, Ancaman pengusiran terhadap Biksu Mulyanto di Banten, dan  Penyerangan terhadap Pastur Karl Edmund Prier di Jogjakarta. Serangan terhadap pemuka agama ternyata terus berlanjut.

Di Jawa Timur sendiri, setidaknya terdapat beberapa kejadian kekerasan juga yang dialami oleh para pemuka agama maupun tempat ibadah. Di Tuban  terdapat pengrusakan Masjid, di Lamongan terdapat serangan kepada KH Hakam Mubarok, dan di Lumajang terdapat pengerusakan patung di Pura Mandaragiri.

Terakhir, di Kediri terdapat perilaku mencurigakan yang mengarah pada kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Al Falah, Kediri. Uniknya, beberapa pelaku kekerasan dan pengerusakan tersebut diduga gila.

Anggota aliansi Kebebasan Beragama dan Keberyakinan Jawa Timur, Abd Wachid Habibullah memandang, di media sosial, gambar dan video tentang tindak kekerasan ini juga berusaha diviralkan dan dipersandingkan dengan isu-isu lainnya semisal kebangkitan Komunis. Peristiwa ini tentu tidak dapat begitu saja dibaca secara parsial dan harus disikapi dengan hati-hati dan cermat.

“Hal ini dikarenakan tahun 2018 dan 2019 ini merupakan tahun politik dimana terdapat kontestasi antara elit politik,” ujarnya.

Pria yang saat ini bertugas ini YLBHI-LBH Surabaya  curiga, beberapa pihak memanfaatkan isu sensitif kebebasan dan berkeyakinan ini untuk mendulang untung pada kontestasi politik yang akan dijalankan. Hal ini tentu saja sangat membahayakan kehidupan beragama dan berkeyakinan, terlebih Jawa Timur memiliki permasalahan dan catatan peristiwa kekerasan terkait penganut agama dan berkeyakinan.

Atas berbagai hal tersebut diatas, Haidar Adam, salah seroang narahubung aliansi mendesak aparat kepolisian segera mengambil langkah-langkah yang efektif dalam penegakan hukum. Tujuannya adalah supaya pelaku kekerasan bisa diamankan dan motif pelaku dapat segera diungkap dengan seterang-terangnya.

“Aparat keamanan (Polisi) segera mengambil langkah-langkah penindakan hukum yang efektif jika terdapat  pihak-pihak tertentu yang memproduksi berita hoaxyang mengarah pada ancaman terhadap kerukunan antar umat beragama dan berkeyakinan,” ujarnya.

Menurutnya, negara termasuk aparat kepolisian segera memberikan keterangan yang benar kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di masyarakat.  Aparat keamanan juga segera mengambil langkah-langkah yang efektif dalam upaya pencegahan ancaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

“Para Kandidat (maupun para tim suksesnya) pada kontestasi politik  untuk tidak menggunakan isu SARA dalam perhelatan politik,” ujarnya.

Selain itu, para Kandidat dalam kontestasi politik untuk memasukkan perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas (agama, perempuan, anak-anak, difabel, kelompok miskin) dalam visi politiknya. Masing-masing kelompok umat beragama dan berkeyakinan untuk saling menahan diri dan waspada terhadap setiap bentuk provokasi yang terjadi dan melakukan klarifikasi dengan sungguh-sungguh terhadap setiap informasi yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan. azi

Tinggalkan Balasan